Posts

Humanitarian Logistics, Sisi Lain Peran Logistik dalam Penanggulangan Bencana

Dr, Zaroni CISCP, CFMP –  CFO Pos Logistics Indonesia / Pengajar pada Program Executive Learning Institute – Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta / Pengajar pada Magister Teknik Industri Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

– – –

 

Dalam beberapa pekan ini, di beberapa daerah mengalami bencana. Indonesia sebagai
negara yang rawan bencana, seperti bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami,
erupsi gunung berapi, kebakaran hutan, kekeringan, dan angin puting beliung, kerap
menghampiri kita. BNPB menyebutkan tidak kurang dari 2000 bencana nasional telah terjadi
selama 11 bulan di tahun 2017.

Bencana alam dapat dicegah dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Pengasih untuk
memohon perlindungan dan keselamatan dari marabahaya bencana serta selalu menjaga
keseimbangan lingkungan dan ekosistem semesta. Namun bila bencana terjadi, kita tidak bisa
menghindari. Kita bisa melakukan pengelolaan bencana dengan cara mengurangi dampak
korban jiwa dan kerugian materi dan psikhis akibat bencana.

Pengelolaan bencana dilakukan pada berbagai kondisi sesuai dengan waktu atau fase
penanggulangan bencana, mulai dari kesiapsiagaan (emergency preparedness), tanggap
darurat (emergency), rehabilitasi (rehabilitation), dan pembangunan (development).
Logistik berperan penting dalam setiap fase penanggulangan bencana. Dampak korban
bencana seringkali semakin parah bila manajemen logistik tidak cukup efektif untuk secara
cepat dan tepat menanggulangi bencana.

Ketika bencana terjadi diperlukan tanggap darurat. Logistik bencana akan memastikan
distribusi bantuan kemanusiaan (humanitarian aids) dan peralatan dapat menjangkau secara
cepat ke sasaran. Logistik yang menangani bantuan kemanusiaan ini sering disebut dengan
logistik bantuan kemanusiaan (humanitarian logistics).

Berbeda dengan logistik komersial, logistik bantuan kemanusiaan menghadapi tantangan
yang kompleks sesuai dengan karakteristik kondisi bencana. Balcik dan Beamon (2008)
mengidentifikasi karakteristik logistik bantuan kemanusiaan yang membedakan dengan
logistik komersial:

  • Pola permintaan yang tidak dapat diprediksi, baik dari aspek waktu, lokasi geografi,
    jenis dan kuantitas kebutuhan jenis barang bantuan kemanusiaan yang diperlukan.
  • Lead time yang sangat pendek dan permintaan mendadak dalam jumlah besar untuk jenis barang bantuan kemanusiaan dan layanan yang sangat bervariasi.
  • Bantuan kemanusiaan seringkali mendapat tekanan dan perhatian dari media global, utamanya para donor.
  • Keterbatasan sumber daya, seperti teknologi, kapasitas transportasi, peralatan penanganan bantuan, dan sumber daya manusia untuk operasional logistik bantuan kemanusiaan.

Sasaran dari logistik bantuan kemanusiaan adalah pendistribusian bantuan kemanusiaan dan
peralatan penanggulangan bencana ke penerima dan lokasi bencana secara tepat waktu,
tepat jenis dan kuantitas bantuan kemanusiaan, dalam kondisi atau kualitas yang baik, dan
biaya yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Umumnya bantuan kemanusiaan yang diperlukan untuk penanggulangan bencana terdiri dari makanan, pakaian, perlengkapan mandi, perlengkapan memasak, obat-obatan, dan
peralatan. Sementara peralatan yang sering diperlukan dalam penanggulangan bencana
antara lain (BNPB, 2017):

  • Peralatan pencarian, penyelamatan, pertolongan dan evakuasi, seperti mobil
    evakuasi, lampu senter, alat komunikasi, urban SAR, dan lain-lain;
  • Peralatan untuk kebutuhan air bersih dan sanitasi, seperti tangki air, flexible tank,
    water treatment portable, dan lain-lain;
  •  Peralatan kesehatan, seperti mobil ambulans, tenda rumah sakit lapangan,dan lainlain;
  • Peralatan penampungan dan tempat hunian sementara, seperti tenda, velbed, mobil
    dapur lapangan, dan lain-lain;
  • Peralatan pengelolaan data, informasi, dan komunikasi, seperti SSB, repeater, RIG,
    dan lain-lain;
  • Peralatan untuk pengendalian bencana, seperti EWS, dan lain-lain;
  • Peralatan untuk perbaikan darurat sarana dan prasarana vital, seperti jembatan belly,
    becho, dan lain-lain.

Persoalan logistik bantuan kemanusiaan kerap dihadapi ketika penanggulangan bencana,
seperti bantuan kemanusiaan yang menumpuk di suatu pos komando penanggulangan
bencana, bandar udara, pelabuhan, dan gudang darurat. Persoalan lain misalnya bantuan
kemanusiaan yang rusak, daluarsa, atau bahkan bantuan kemanusiaan yang sebenarnya tidak
diperlukan penduduk terdampak bencana.

Perspektif Supply Chain

Dalam perspektif supply chain, rantai pasok bantuan kemanusiaan (humanitarian supply
chain) sangat kompleks. Ia melibatkan banyak pihak. Mata rantai pasokan ini mulai dari
perencanaan dan penilaian kebutuhan bantuan kemanusiaan, pengadaan (procurement),
pergudangan dan persediaan, transportasi, manajemen kendaraan, rantai pendingin (cold
chain), customs, distribusi, evaluasi dan monitoring (Rushton et al, 2014).

Dr Zaroni Humanitarian Logistics Magister Teknik Industri UII

Perencanaan dan penilaian kebutuhan (demand planning) bantuan kemanusiaan dan
peralatan dilakukan untuk menentukan data kebutuhan bantuan kemanusiaan, peralatan,
dan facility. Data ini meliputi: jenis, spesifikasi, jumlah, lokasi, kapan, dan tingkat
urgensi/critically.

Persediaan penyangga (buffer stock) harus disediakan, mengingat persediaan diperlukan
untuk berjaga-jaga dalam pemenuhan bantuan kemanusiaan pada kondisi tanggap darurat
yang tidak dapat diprediksi dengan tepat. Buffer stock ini sebaiknya dihitung lebih cermat,
agar persediaan optimal. Tidak berlebihan dan tidak kekurangan.

Dalam perencanaan kebutuhan bantuan kemanusiaan dilakukan dengan metode kuantitatif
dan kualitatif. Estimasi berapa kebutuhan bantuan kemanusiaan dengan mempertimbangkan
paramater dan kontekstual, data historis, prediksi, dan lain-lain.

Umumnya, parameter yang digunakan antara lain: jenis dan karakteristik bencana
berdasarkan potensi kerawanan bencana daerah, potensi daerah dan penduduk yang
terdampak bencana, akses transportasi, dan infrastruktur jalan raya, dan topografi wilayah
terdampak bencana. Sementara pendekatan kualitatif dalam perencanaan kebutuhan
bantuan kemanuisaan didasarkan pada kebijakan organisasi penyelenggara penanggulangan
bencana.

Dari analisis kebutuhan ini selanjutnya dilakukan pengadaan untuk pemenuhan stock
kebutuhan bantuan pemanusiaan. Sumber pengadaan bantuan kemanusiaan dari donor,
pemerintah (BNPB), dunia usaha, dan masyarakat. Dalam pengadaan ditentukan kapan
pengadaan dilakukan, berapa banyak, dan frekuensi pengadaan untuk mendapatkan bantuan
kemanusiaan dengan biaya pengadaan yang paling efisien.

Bantuan kemanusian yang diperoleh dari kegiatan pengadaan selanjutnya disimpan di
gudang. Transportasi dan distribusi bantuan kemanusiaan ke penerima di lokasi terdampak
pada saat bencana. Bantuan kemanusiaan yang diperoleh dari bantuan luar negeri
memerlukan proses pengurusan customs.

Siklus rantai pasokan bantuan kemanusiaan terus bergulir, untuk mengisi stock di gudang
penyimpanan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka penanggulangan bencana. Evaluasi
dan monitoring perlu dilakukan untuk memastikan kelancaran arus bantuan kemanusiaan,
informasi, dan keuangan yang merupakan tiga pilar penting dalam setiap proses manajemen
rantai pasokan.

Perbaikan Logistik Bantuan Kemanusiaan

Misi utama logistik penanggulangan bencana adalah menyediakan bantuan kemanusiaan
secara cepat dan tepat. Cepat menjangkau sasaran penerima ke lokasi terdampak bencana.
Tepat waktu sesuai kebutuhan tanggap darurat untuk meminimalkan korban jiwa dan
kerugian.

Desain logistik perlu disiapkan untuk kesiapsiagaan (preparedness) menghadapi bencana.
Pemetaan potensi bencana di setiap daerah untuk memeroleh informasi jenis, karakteristik,
dan potensi risiko terdampak bencana. Setiap bencana memerlukan kebutuhan bantuan

kemanusiaan yang berbeda. Bencana kebakaran hutan misalnya, memerlukan bantuan
kemanusiaan berupa masker, sementara bencana banjir memerlukan pakaian. Berdasarkan
pemetaan tersebut, selanjutnya didesain jaringan logistik untuk penanggulangan bencana
yang mencakup:

  1. Desain pergudangan: jumlah, lokasi, kapasitas, dan spesifikasi gudang. Gudang
    diperlukan untuk menyimpan bantuan kemanusiaan dan peralatan untuk
    penanggulangan bencana. Selain untuk penyimpanan, gudang difungsikan sebagai
    hub dan cross-docking barang-barang bantuan kemanusiaan dan peralatan. Dalam
    kondisi tertentu, seringkali diperlukan gudang berpendigin (cold storage) untuk
    menyimpan bantuan kemanusian berupa vaksin dan obat-obatan. Jumlah dan lokasi
    gudang penyimpanan bantuan kemanusiaan perlu ditetapkan dengan optimal untuk
    kecepatan dalam merespon penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
    (emergency).
  2. Desain jaringan transportasi dan distribusi: perencanaan rute, skedul, dan moda
    transportasi untuk distribusi bantuan kemanusiaan secara cepat dan tepat ke lokasi
    penerima terdampak.

Pengadaan bantuan kemanusiaan sebaiknya dilakukan secara cermat, tidak hanya bersumber
dari APBN, namun perlu melibatkan dunia usaha dan masyarakat secara luas. Kepedulian dan antusias dunia usaha dan masyarakat untuk berkontribusi dalam pemberian bantuan
kemanusiaan pada saat bencana perlu dikelola dengan baik.

Pengumpulan bantuan kemanusiaan dari dunia usaha dan masyarakat dapat dilakukan setiap
hari, sepanjang tahun. Tidak hanya sporadis ketika bencana terjadi. Penentuan jenis bantuan
kemanusiaan dan standardisasi kemasan perlu disampaikan.

Pengkomunikasian jenis bantuan kemanusiaan yang tepat sesuai karakteristik bencana perlu
disampaikan ke masyrakat agar pemberian donasi bantuan kemanusiaan sesuai kebutuhan.

Demikian pula standar kemasan bantuan kemanusiaan, selain kemasan yang cukup kuat
untuk melindungi isi bantuan kemanusiaan, juga standar kemasan akan dapat memudahkan
dalam penanganan proses logistik pada saat transportasi, bongkar muat, maupun
penyimpanan.

Sering terjadi pada saat bencana pengiriman bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar
dengan lead time yang sangat ketat, kondisi infrastruktur transportasi mungkin terganggu,
sehingga dapat memengaruhi kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan. BNPB sebagai
badan pemerintah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana perlu melakukan
koordinasi dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa transportasi, baik
transportasi darat, laut, dan udara. Demikian juga koordinasi dan kerjasama dengan bandar
udara, pelabuhan, dan customs untuk kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan.

***

Logistik memilik peran penting dalam upaya penanggulangan bencana terutama pada saat
prabencana, kesiapsiagaan, dan respon penanganan bencana. Pengelolaan logistik yang
efektif, efisien, dan andal menjadi faktor penting dalam penanggulangan bencana.

Logistik penanggulangan bencana perlu melibatkan banyak pihak untuk mengurangi risiko
dampak bencana. Sinergi dan kolaborasi dari pemerintah, BUMN dan perusahaan swasta di
sektor penyedia jasa logistik perlu dibangun. Pemanfaatan seluruh kapasitas dan kapabilitas
BUMN sektor logistik dapat dilakukan pada setiap tahapan proses logistik penanggulangan
bencana, mulai dari prabencana, darurat, dan pascabencana.

Dampak risiko bencana dapat diminimalkan dengan perencanaan, implementasi, dan
pengendalian sistem logistik penanggulangan bencana yang efektif. Keberhasilan
penanggulangan bencana merupakan salah satu wujud kehadiran negara dan kepedulian
dunia usaha, masyarakat, dan semua komponen bangsa untuk bersama mengatasi
penderitaan warga dan keluarga terdampak bencana dengan uluran bantuan kemanusiaan.
Humanitarian logistics memainkan peran penting dalam penanggulangan bencana. Sisi lain
peran logistik untuk kehidupan (logistics for life).

Jakarta, 7 Desember 2017.

Jalan Panjang Implementasi Green Logistics di Indonesia

Dr, Zaroni CISCP, CFMP –  CEO Pos Logistics Indonesia / Pengajar pada Program Executive Learning Institute – Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta / Pengajar pada Magister Teknik Industri Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

– – –

 

Inti dari aktivitas logistik adalah memindahkan material dari pemasok ke produsen untuk proses produksi, dan memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Aktivitas logistik memerlukan transportasi, peralatan penanganan material (material handling equipment), dan gudang. Selain itu, untuk mendukung aktivitas transportasi, diperlukan bahan bakar dan infrastruktur berupa jalan raya, rel kereta api, terminal, depo, stasiun, dermaga, pelabuhan, dan bandar udara. Lebih dari 70% aktivitas logistik berasal dari transportasi.

 

Peningkatan aktivitas sektor ekonomi, baik sektor primer seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan, sektor sekunder seperti manufaktur dan industri pengolahan, maupun sektor tersier seperti jasa, akan mendorong peningkatan aktivitas logistik. Transportasi pun semakin meningkat, baik jumlah kendaraan, volume barang yang diangkut, frekuensi angkutan, maupun rute yang dilayani.

 

Transportasi berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan melaui polusi udara, kemacetan, dan kebisingan suara. Peningkatan jejak karbon, terutama karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO2), dan particular matter (PM) yang dihasilkan dari emisi pembakaran bahan bakar di mesin kendaraan berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, aktivitas transportasi berisiko pada kecelakaan.

 

Peningkatan pemasanan global, perubahan iklim dunia, dan efek gas rumah kaca (GRK) atau greenhouse gas emission (GGH) telah menjadi kecemasan global penduduk bumi menyangkut masa depan bumi dan masa depan manusia. Data dari Bank Dunia, kontribusi Indonesia dalam emisi gas rumah kaca saat ini berkisar 4,47% atau setara 2.161 metric ton CO2 (MtCO2e) dari emisi total di negara-negara seluruh dunia yang sebanyak 48.257 MtCO2e (bandingkan dengan Tiongkok 11,7% atau setara 5.646 MtCO2e).

 

Bila dihitung emisi per kapita, kontribusi Indonesia di atas rata-rata emisi per kapita penduduk dunia, yaitu 8,6 MtCO2e, sementara rata-rata emisi per kapita penduduk dunia 6,72 MtCO2e. Karenanya, upaya penurunan emisi GRK selalu menjadi perhatian serius berbagai kalangan, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat secara luas. Sektor logistik salah satunya.

 

Dalam konteks logistik, kontribusi emisi CO2 terbanyak dihasilkan dari aktivitas transportasi, menyumbang hampir 90%. Perbaikan manajemen transportasi untuk penurunan emisi CO2 perlu dilakukan secara kontinu dan konsisten.

 

Perbaikan Transportasi

Proses perbaikan transportasi untuk logistik dilakukan secara komprehensif dan efektif. Langkah pertama adalah menetapkan sasaran utama fokus perbaikan transportasi logistik, yaitu penurunan emisi CO2. Pemikiran selanjutnya dapat dikembangkan dengan mengidentifikasi apa saja pemicu (driver) emisi CO2 dalam aktivitas transportasi logistik? Jelasnya, peningkatan emisi CO2 itu disebabkan apa? Jumlah kendaraan yang digunakan dalam transportasi? Jenis kendaraan? Teknologi mesin kendaraan? Bahan bakar yang

 

digunakan? Perilaku sopir dalam mengendarai truck? Kualitas infrastruktur jalan? Utilisasi kapasitas kendaraan? Pengaturan rute? Frekuensi? Desain jaringan transportasi? Dan masih banyak lagi penyebab emisi CO2 yang dihasilkan dari aktivitas transportasi logistik.

 

Sasaran penurunan emisi CO2 perlu dieloborasi dalam penetapan indikator kinerja emisi, seperti rata-rata jumlah liter bahan bakar per ton kilometer, jumlah kilometer kendaraan kosong (empty container atau truck), tingkat utilisasi kendaraan, jumlah kendaraan yang digunakan, sampai kepada pengukuran yang lebih spesifik, yaitu jumlah emisi CO2.

 

Ukuran indikator kinerja emisi ini dijadikan KPIs (key performance indicators). KPIs ini dijadikan tolok ukur target penurunan emisi oleh para operator penyedia jasa logistik – baik transporter, pemilik barang (produsen), maupun perusahaan 3rd-party logistics (3PL). Pemerintah melalui kementerian atau dinas terkait seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan memonitor pencapaian indikator penurunan emisi CO2.

 

Setelah KPI penurunan emisi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menilai (assessment) setiap KPIs saat ini. Berapa nilai untuk setiap KPI penurunan emisi? Kemudian, berapa target KPIs untuk penurunan emisi CO2? Selisih atau gap antara nilai KPIs saat ini (current state KPIs emission) dengan target KPIs yang diinginkan (future state KPIs emission) merupakan target perbaikan. Dari target perbaikan ini selanjutnya dikembangkan berbagai alternatif perbaikan logistik untuk menurunkan emisi CO2 sesuai KPI penurunan emisi yang ditetapkan.

 

Sejatinya, penurunan emisi CO2 dari aktivitas transportasi logistik dilakukan dengan mengurangi pemakaian bahan bakar dan optimalisasi penggunaan kendaraan. Ini sejalan dengan prinsip reduce pada strategi 3R (reduce, reuse, dan recycle) dalam mengurangi limbah dan emisi CO2.

 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan transporter, produsen, dan perusahaan 3PL untuk mengurangi emisi CO2.

 

  1. Distribution Center (DC) dengan Sistem Hub & Spoke. Sasaran dari strategi ini adalah pengurangan jumlah truck sehingga akan mengurangi pemakaian bahan bakar. Pengurangan pemakaian bahan bakar akan mengurangi emisi CO2. Seringkali perusahaan, baik itu produsen, distributor, maupun grosir menggunakan banyak truck secara langsung dari produsen ke distributor dan ke pengecer untuk melayani distribusi barang.

 

Pengurangan jumlah truck dalam transportasi pada saluran distribusi dilakukan dengan strategi jaringan hub & spoke. Dalam rantai pasokan untuk saluran distribusi ditetapkan beberapa hub atau lebih populer dengan istilah distribution center (DC) yang dibangun untuk melayani beberapa grosir atau toko pengecer. Penetapan berapa banyak DC dan di lokasi mana didasarkan pada pertimbangan volume, frekuensi pengiriman, jarak, dan waktu tempuh pengiriman. Semakin sedikit penggunaan truck dalam desain distribusi, semakin baik.

 

  1. Konsolidasi Pengiriman. Strategi ini sejalan dengan DC sistem hub & spoke. Konsolidasi pengiriman dilakukan dengan cara mengkonsolidasi barang yang akan

 

dikirim dalam volume besar, untuk selanjutnya diangkut dengan menggunakan truck yang memiliki kapasitas lebih besar. Efisiensi dicapai melalui skala ekonomi. Penurunan pemakaian truck terjadi, sehingga penurunan emisi CO2 pun dapat diwujudkan.

 

  1. Pengalihan Moda Transportasi. Penggunaan truck untuk transportasi logistik berdampak pada peningkatan emisi CO2. Kapasitas truck relatif sedikit bila dibandingkan dengan moda transportasi lain seperti kereta api dan kapal. Karena kapasitas truck sedikit, untuk mengangkut volume barang dalam jumlah besar diperlukan banyak truck. Tentu, penggunaan truck yang banyak, selain peningkatan emisi CO2, juga menimbulkan kemacetan yang semakin parah, baik di jalan perkotaan maupun jalan antarkota.

 

Pada jarak yang lebih dari 500 kilometer, penggunaan moda kereta api lebih efektif dan efisien. Utamanya dari pertimbangan ramah lingkungan, karena emisi CO2 yang dihasilkan kereta api lebih sedikit bila dibandingkan dengan truck dalam satuan emisi CO2 per ton per kilometer. Demikian juga, penggunaan moda kapal laut untuk jarak angkut lebih dari 1.000 kilometer akan lebih efektif, karena pengurangan emisi CO2, mengurangi kemacetan di jalan raya, dan menurunkan biaya transportasi per ton.

 

  1. Perilaku Safety dan Eco-driving. Perilaku sopir dalam mengemudikan truck memengaruhi tingkat keselamatan dan pemakaian bahan bakar. Pengkomunikasian dan pelatihan mengenai safety dan eco-driving perlu dilakukan, agar para sopir memahami dan mampu mengemudikan truck dengan selamat, aman, dan hemat bahan bakar.

 

  1. Penerapan Transport Management System. Aplikasi ini akan dapat dicapai efisiensi dan efektivitas transportasi, melalui optimalisasi rute, jenis kapasitas truck, jumlah truck yang digunakan, jarak dan waktu tempuh truck, dan utilisasi kapasitas truk dengan pengisian barang kembali (balen). Selain itu, aplikasi TMS yang terhubung dengan GPS dan CCTV di dalam truck yang dapat memonitor perilaku sopir selama mengemudikan kendaraan akan dapat memastikan pelaksanaan safety dan eco- driving.

 

  1. Penggunaan Moda Transportasi Bersama. Di era resources sharing ini memungkinkan untuk dilakukan kolaborasi antarpemilik barang, baik produsen, distributor, maupun grosir untuk berbagi kapasitas transportasi dalam pengiriman barang. Efisiensi akan dicapai dari kolaborasi resource sharing ini.

 

  1. Penggunaan Bahan Bakar atau Energi Alternatif. Bahan bakar jenis fosil menjadi penyebab utama peningkatan emisi CO2. Karenanya, bahan bakar alternatif untuk transportasi mulai dikembangkan dan digunakan. Bahan bakar alternatif seperti Compressed Natural Gas (CNG), Liquefied Natural Gas (LNG), Liquefied Petroleum Gas (LPG), bio-diesel, electric power, Dimethyl Ether (DME), dan Ethanol, menjadi alternatif pengganti bahan bakar dari fosil untuk mengurangi emisi CO2.

 

 

Jalan Panjang

Keberhasilan implementasi strategi dan program-program penurunan emisi CO2dalam sektor logistik, yang dikenal dengan green logistics atau logistik hijau, logistik yang ramah lingkungan

– memerlukan komitmen dan keseriusan dari pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.

 

Dari kalangan pengusaha di sektor logistik, kontribusi nyata yang dapat dilakukan untuk turut mengurangi emisi CO2, adalah pengurangan jumlah kendaraan dan penggunaan energi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan.

 

Kesungguhan para pengusaha, utamanya produsen pemilik barang dan pengusaha operator kendaraan untuk menerapkan desain jaringan hub & spoke, konsolidasi pengiriman, pengalihan moda transportasi dari truck ke kereta api dan kapal untuk jarak transportasi jauh, dan pelatihan secara intensif ke para sopir untuk berperilaku safety & eco-driving, menjadi kunci keberhasilan green logistics ini.

 

Kerelaan untuk berbagi resource, utamanya penggunaan bersama kendaraan dengan produsen pemilik barang lain, sehingga dapat dicapai skala ekonomis dan optimaliasi kapasitas kendaraan, juga menjadi kunci keberhasilan green logistics.

 

Pemerintah perlu secara intensif melakukan pemutakhiran regulasi dan kebijakan pelaksanaan green logistics ini, dengan peraturan yang lebih sederhana dan mudah dilaksanakan. Tolok ukur peran pemerintah bukanlah dari ukuran banyaknya peraturan yang telah dihasilkan, namun yang lebih penting adalah efektivitas pelaksanaan dari peraturan tersebut. Pengawasan dan penegakan peraturan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan green logistics. Selain itu, pemberian insentif berupa penurunan bunga pembiayaan, insentif pajak, dan lain-lain dapat diterapkan bagi perusahaan yang berhasil menurunkan emisi CO2.

 

Konsumen sebagai bagian dari masyarakat dapat berkontribusi untuk turut mendorong implementasi green logistics ini dengan cara memilih produk yang dihasilkan dari produsen yang menerapkan green logistics. Selain itu, membiasakan perilaku 3R (reduce, reuse, dan recycle) atas produk-produk yang digunakan sehari-hari, dengan sasaran mengurangi emisi CO2.

 

***

 

Bumi dan seisinya perlu kita jaga keasrian dan keberlangsungnnya. Lingkungan yang asri, bersih, dan sehat merupakan tanggung jawab bersama. Kesadaran global dalam menjaga kelestarian lingkungan bumi dan alam semesta mendorong para pemimpin organisasi bisnis, pemerintah, dan masyarakat untuk memerhatikan dampak lingkungan.

 

Kesadaran bahwa bumi yang kita huni saat ini perlu kita rawat dan jaga kelestariannya, agar anak-anak generasi mendatang tetap dapat tinggal nyaman dan damai di bumi. Sebab, bukankah sejatinya kita meminjam bumi ini dari mereka?

 

Bandung, 2 Desember 2017

 

 

Dr. Zaroni, CISCP, CFMP – Logistik dan Supply Chain Management

Dr, Zaroni CISCP, CFMP – Chief Financial Officer (CFO) Pos Logistics Indonesia / Pengajar pada Program Executive Learning Institute – Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta / Pengajar pada Magister Teknik Industri Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Materi :

  1. Manajemen Logistik dan Penanggulangan Bencana 
  2. Daya Saing Perusahaan Penyedia Jasa Logistik Nasional

Catatan : Apabila meng copy materi tersebut, tidak lupa menuliskan sumbernya

Sus-VSM, Atasi Isu Sosio-Enviromental

Mengukur Kinerja Sustainable Supply Chain Management (SSCM) Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS) Menggunakan Sustainable Value Stream Mapping (Sus-VSM), sebagai salah satu syarat Rangga Primadasa untuk meraih Gelar Strata S2 – Magister Teknik dari Magister Teknik Industri Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri UII.

“Penelitian tersebut memberikan banyak manfaat, baik bagi perusahaan yaitu sebagai kelanjutan usaha dan dapat sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/ OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) yang sifatnya mandatory bagi industri kelapa sawit dan juga manfaat bagi masyarakat yaitu untuk kesehatan lingkungan, mengurangi gas rumah kaca, mengurangi kebakaran lahan juga memperluas lapangan pekerjaan”

Dr Elisa Kusrini

Dr. Ir. Elisa Kusrini, M.T., CPIM., CSCP, menjelaskan hal tersebut saat mendampingi Rangga Primadasa release bertempat di Gedung KH Mas Mansur, Kampus Terpadu UII, Yogyakarta (22 Sya’ban 1438 H/19 Mei 2017).

Industri kelapa sawit merupakan industri yang penting bagi Indonesia, ini terlihat dari total ekspor CPO ( Crude Palm Oil ) pada tahun 2015 yang pencapai 26.40 ton, naik 21 persen dibandingkan dengan total ekspor 2014 yaitu 21.76 ton. Sementara nilai nominal ekspor CPO sepanjang tahun 2015 mencapai 18.64 milyar dollar.

“Tantangan industri kelapa sawit semakin hari semakin besar. Padi akhir 90-an sektor kelapa sawit mulai menghadapi kritik tentang beberapa praktek yang berkenaan dengan lingkungan hidup dan sosial dalam berbagai tingkatan produksi dan konsumsi dalam rantai pasoknya. Kebakaran hutan di area yang dikelola perusahaan kelapa sawit di Indonesia beberapa tahun terakhirsemakin memberi tekanan pada industri kelapa sawit di Indonesia khususnya” ujar Dr Elisa Kusrini.

Baca Juga : SSCM Untuk Wujudkan Industri CPO Ramah Lingkungan

Proses pengolahan di PPKS (Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit) merupakan bagian penting dalam supply chainindustri kelapa sawit karena meningkatkan value secara signifikan dari TBS (Tandan Buah Segar) sawit menjadi minyak kelapa sawit (CPO). PPKS juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan seratus persen sustainable supply chain dalam industri kelapa sawit.

Dr. Elisa Kusrini menambahkan “Sustainable Supply Chain Management adalah pendekatan sistematis dan terintegrasi yang akan membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi “win-win”untuk mendapatkan keuntungan dan market share sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan hidup. Penerapan SSCM dapat digunakan untuk mengatasi isu-isu sosio-enviromental dan meningkatkan performa kemasyarakatan”.

Baca Pula : Pabrik Pengolahan Sawit Disarankan Bersiap Hadapi 100 Persen SSCM Eropa

Manajemen rantai pasok berkelanjutan ( SSCM ) telah berkembang dari dua perspektif. Manajer lingkungan hidup telah mulai menggunakan pendekatan Life cycle analysis (LCA) untuk mengelola dampak-dampak terhadap lingkungan hidup. Pendekatan ini melihat produk dari dampaknya terhadap lingkungan mulai dari raw material, proses pengolahan dan penggunaannya, sampai ke pembuangan limbah akhir.

“Dengan menggunakan metode Sus-VSM ini diharapkan Perushaan dapat mengetahui kinerja rantai pasokannya secara komperhensif, khususnya dari sudut padang sustainability, sehingga dapat dilakukan pengambilan kebijakan untuk mengurangi kegiatan yang tidak memiliki value di dalam rantai pasokannya sekaligus meningkankan sustainability-nya” pungkasnya.

Jerri Irgo

Tantangan Profesional Logistic & Supply Chain di Indonesia.

Persaingan bisnis sekarang sudah bergeser dari persaingan antar perusahaan ke persaingan antar jaringan, sehingga perusahaan dituntut untuk menguatkan jaringannya dengan berkolaborasi dari hulu ke hilir, oleh karena itu dibutuhkan profesional yang dapat mengelola bisnis untuk menjawab tuntutan tersebut.

Ok - Mei 3 2017 - Tantangan Profesional di Logistic dan Supply Chain di Indonesia.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi terkini telah mampu membantu untuk merealisasikan suatu sistem yang terpadu sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya dan waktu dalam ruang lingkup yang lebih luas. Tujuan mengefisiensikan dan mensinkronisasikan demand supply inilah yang melatar belakangi lahirnya konsep Supply Chain Management (SCM).

Dr. Ir. Elisa Kusrini., MT, CPIM, CSCP, Sekretaris Program Pascasarjana FTI UII / Dosen Magister Teknik Industri PPs FTI UII dan Mustaqim, ST., M.Eng, Dekan Fakultas Teknik Universitas Panca Sakti (UPS), mengawali Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan kerjasama antara Magister Teknik Industri PPs FTI UII dan Fakultas Teknik Universitas Panca Sakti Tegal (6 Sya’ban 1438 H/ 3 Mei 2017) di Kampus UPS Jl. Halmahera KM. 01, Mintaragen, Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah

Baca Juga : Bangkitnya Jepang Indonesia 

Supply Chain Management adalah suatu konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total jaringan perusahaan dalam rantai suplai melalui peningkatan efektivitas aliran material,uang dan informasi antar perusahaan dalam jaringan rantai pasok. Dalam hal ini konsep SCM cocok diterapkan pada masa sekarang, karena sistem ini memiliki kelebihan dimana mampu meningkatkan customer service disatu sisi dan menurunkan cost disisi yang lain. Supply Chain Management itu sangat luas dan sangat customized tergantung industrinya.

Hadir sebagai peserta selain utusan dari Fakultas Teknik UPS, tampak utusan Desperindag Pemerintah Kota Tegal, Desperindag Pemerintah Kabupaten Tegal, PT Kereta Api Indonesia (Balai Yasa) Tegal, PT Barata Indonesia Tegal, PT Suara Merdeka dan Harian Radar Tegal.

“Alhamdulillah, output dari Focus Group Discussion yaitu memiliki wawasan keilmuan dan meningkatnya pengetahuan praktis secara komprehensif yang berimbang tentang peningkatan kompetensi profesional di bidang Logistik dan Supply Chain dan tersusunnya rumusan profesional ideal di bidang Logistik dan Supply Chain, yang berhasil mengembangkan posisi di daerah operasi, dan memberikan fleksibilitas profesional yang dibutuhkan untuk mengatasi jaminan di bidang Pembelian, Perencanaan, Produksi, Logistik dan Distribusi dapat tercapai” pungkas Elisa saat menutup kegiatan bersama tersebut.

Jerri Irgo

Lean Manufacturing Dapat Menekan Pemborosan Beaya Produksi

YOGYAKARTA — Metode Lean Manufacturing dapat digunakan untuk menekan atau bahkan menghilangkan pemborosan sehingga beaya produksi bisa lebih murah. Metode ini fokus pada identifikasi dan eliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah dalam desain, produksi, atau operasi dan suplly chain management yang berkaitan langsung dengan pelanggan.

Neny-Ambarwati2R

Demikian hasil penelitian Neny Ambarwati, Mahasiswa Magister Teknik Industri Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia (FTI UII) yang dipaparkan di hadapan wartawan Jumat (24/3/2017). Penelitian ini dilakukan pada PT Mega Andalan Kalasan yang memproduksi bedside cabinet 31824.

Lebih lanjut Neny mengatakan metode Lean Manufacturing merupakan metode yang ideal untuk mengoptimalkan performansi dari sistem dan proses produksi. Karena metode ini mampu mengidentifikasi, mengukur, menganalisas, dan mencari solusi perbaikan secara komprehensif. “Konsep lean diterapkan untuk mengeliminasi pemborosan pada value stream system,” kata Neny.

Sedang metode Quality Fuction Deployment (QFD) bertujuan untuk mengembangkan produk yang dapat memuaskan konsumen. Metode ini mampu menerjemahkan keinginan konsumen ke dalam karakteristik teknis yang disyaratkan.

Metode Lean Manufacturing akan efektif bila diintegrasikan dengan metode Quality Fuction Deployment (QFD). Sebab QFD mampu menterjemahkan keinginan konsumen ke dalam aktivitas pengembangan produk dan servis.

“Kualitas yang sesungguhnya terjadi jika masing-masing tahapan proses berjalan dengan baik. QFD merupakan solusi yang sudah terbukti untuk mengembangkan hubungan antara custumer dan supplier,” kata Neny.

Dipilih metode Lean Manufacturing dan QFD karena lean manufacturing fokus pada minimalisasi pemborosan. Karena itu, dibutuhkan kesesuaian antara sumber daya dan persyaratan konsumen. “Organisasi perlu berubah untuk menyesuaikan keinginan pelanggan,” katanya.

Berdasarkan hasil penelitian periode Januari – Desember 2016, metode tersebut bisa menekan pemborosan sebesar Rp 11.325.569,50. “Metode ini tidak hanya untuk perusahaan MAK saja, tetapi bisa diterapkan pada perusahaan manufaktur lain,” ujarnya.

Jerri Irgo

Diberitakan JogPaper

MTI Inisiasi Kerjasama Penelitian

(Solo). Delegasi Magister Teknik Industri Program (MTI) Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia (PPs FTI UII) melakukan kunjungan silaturahmi dan inisiasi kerjasama penelitian ke Akademi Teknik Warga dan Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta (16 Februari 2017).

Direktur ATW, Y. Yulianto Kristiawan berfoto bersama Delegasi MTI PPs FTI UII

Direktur ATW, Y. Yulianto Kristiawan berfoto bersama Delegasi MTI PPs FTI UII

Ketua Delegasi, Dr. Elisa Kusrini, MT, CPIM, CSCP, Sekretaris Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia (PPs FTI UII) menyatakan “selain melakukan silaturahmi, juga melakukan inisiasi kerjasama penelitian” ujarnya.

Dr. Elisa Kusrini juga menyampaikan “Magister Teknik Industri telah membuka konsentrasi baru yaitu Logistic & Supply Chain, dari tiga sebelumnya yang sudah ada, yaitu Teknik Industri, Manajemen Industri dan Ergonomi dan Keselamatan & Kesehatan Industri. dibukanya konsentrasi baru tersebut, sebagai komitmen MTI mengambil peran meningkatkan kompetensi SDM dalam menjawab tuntutan bisnis sekarang sudah mengarah pada adanya jaringan antar perusahaan dan kolabarasi antar perusahaan” tegasnya.

Delegasi MTI PPs FTI UII photo bersama Dr. Eko Setiawan serta Pimpinan Prodi Teknik Industri UMS

Delegasi MTI PPs FTI UII photo bersama Dr. Eko Setiawan serta Pimpinan Prodi Teknik Industri UMS

Secara terpisah, Direktur ATW, Y. Yulianto Kristiawan dan Ketua Program Studi Teknik Industri UMS Dr. Eko Setiawan, menyambut baik dan sangat senang sekali dengan tawaran dari MTI tersebut, segera akan dilanjutkan dengan langkah-langkah strategis dalam waktu dekat ini.

Jerri Irgo

Supply Chain Jawab Tuntutan Bisnis.

01 Magister Teknik Industri - Supply Chain Jawab Tuntutan Bisnis

(Kaliurang). Magister Teknik Industri Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia (PPs FTI UII) membuka konsentrasi baru Logistic & Supply Chain. “Alasannya karena persainagn bisnis sekarang sudah bergeser dari persaingan antar perusahaan ke persaingan antar jaringan. Sehingga perusahaan dituntut untuk menguatkan jaringannya dwngen berkolaborasi dari hulu ke hilir. Oleh karena itu dibutuhkan profesional yang dapat mengelola bisnis untuk menjawab tuntutan tersebut”

Dr. Ir. Elisa Kusrini., MT, CPIM, CSCP, Sekretaris Program Pascasarjana FTI UII, menyampaikan hal tersebut saat release di Ruang PPs 1, lantai 1, Gedung KH Mas Mansur Kampus Terpadu UII Yogyakarta (5 Jumadal Awwal 1438 H/3 Februari 2017).

“Magister Teknik Industri mengambil peran meningkatkan kompetensi SDM dalam menjawab tuntutan bisnis sekarang sudah mengarah pada adanya jaringan antar perusahaan dan kolabarasi antar perusahaan, dengan membuka konsentrasi baru dari tiga sebelumnya yang sudah ada, yaitu Teknik Industri, Manajemen Industri dan Ergonomi dan Keselamatan & Kesehatan Industri” tegas Dr. Elisa Kusrini

Selain itu, perkembangan teknologi informasi terkini telah mampu membantu untuk merealisasikan suatu sistem yang terpadu sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya dan waktu dalam ruang lingkup yang lebih luas. Tujuan mengefisiensikan dan mensinkronisasikan demand supply inilah yang melatar belakangi lahirnya konsep Supply Chain Management (SCM).

Supply Chain Management adalah suatu konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total jaringan perusahaan dalam rantai suplai melalui peningkatan efektivitas aliran material,uang dan informasi antar perusahaan dalam jaringan rantai pasok. Dalam hal ini konsep SCM cocok diterapkan pada masa sekarang, karena sistem ini memiliki kelebihan dimana mampu meningkatkan customer service disatu sisi dan menurunkan cost disisi yang lain. “Supply Chain Management itu sangat luas dan sangat customized tergantung industrinya” pungkas Dr. Elisa Kusrini.

Jerri Irgo