Posts

Paradoks Bandung

Fathul Wahid Magister Teknik Informatika UII

Fathul Wahid, Ph.D. Dosen Program Magister Informatika, Universitas Islam Indonesia (UII), peminat studi TIK di sektor publik dan untuk pembangunan. Saat ini dia adalah Chief Information Officer UII.

– – –

 

Bandung dicatat sebagai kota dengan beragam prestasi. Pada akhir September 2017 lalu, Ridwan Kamil, Walikota Bandung, dalam perayaan HUT ke-207, membeberkan prestasi kota yang dijuluki Paris van Java ini. Sebanyak 267 penghargaan didapatkan dari beragam tingkat: provinsi, nasional hingga internasional.

Salah satu prestasi yang dicapai adalah pemanfaatan teknologi informasi di berbagai sektor dan dibungkus dengan jargon smart city, kota cerdas. Contohnya adalah inovasi pelayanan perizinan online, yang menghilangkan interaksi lansung antara warga dan petugas. Dokumen izin dikirim ke rumah pemohon melalui pos. Inovasi ini yang diluncurkan pada akhir Mei 2017, dan melayani 24 jenis izin. Harapan yang digantungkan adalah penghilangan praktik suap, termasuk pungutan liar.

Prestasi ini pun diapresiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menjadikan Bandung sebagai pencontohan nasional. Pada awal November 2017, sebuah seminar yang dihadiri oleh undangan dari banyak provinsi dan kabupaten/kota diadakan. Bandung juga pernah ditunjuk oleh KPK sebagai tuan rumah puncak peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2015.Sebuah prestasi yang memunculkan harapan besar akan masa depan Indonesia yang semakin cerah.

Namun, pada 22 November 2017, seakan petir menyambar Bandung di siang bolong. Hasil survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) terhadap 1.200 pelaku usaha di 12 kota di Indonesia, mengungkap potret buram kota ini. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) teranyar ini menempatkan Bandung berada pada posisi ketiga terbawah dengan skor 57,9 poin, di atas Makassar 53,4 dan Medan 37,4. Ketiga kota ini di bawah rata-rata nasional, 60,8 poin (skor 100 menunjukkan kota bebas korupsi).

Informasi dari responden menempatkan Bandung dengan nominal suap terbesar. Pelaku usaha mengaku harus memberikan suap setara 10,8% total biaya produksi. Angka yang sangat fantastis. Perizinan adalah salah satu sektor yang terdampak, selain pengadaan barang/jasa, dan penerbitan kuota perdagangan. Publik pun akan mudah mengingat kembali kejadian awal 2017, ketika kepala dinas yang mengawal proses perizinan ditangkap tangan oleh KPK.

Paradoks nampaknya adalah sebuah kata yang bisa mewakili kondisi Bandung saat ini. Paradoks Bandung! Apakah paradoks ini hanya terjadi di Bandung? Atau, jangan-jangan paradoks serupa juga terjadi di tempat lain? Bagaimana menjelaskan paradoks ini?

Pertama, Prahalad dalam bukunya The Fortune at the Bottom of the Pyramid yang terbit pada 2004 telah memprediksi hal ini. Menurut studi yang dilakukannya, penggunaan teknologi informasi di sektor publik tidak serta merta dapat menghilangkan korupsi. Justru, pada tahap awal adopsi, korupsi akan meningkat.Bahkan bisa jadi, proses pengadaan teknologi informasi dan sistem pengisinya juga membuka peluang kebocoran baru. Kasus KTP elektronik adalah contoh nyata di depan mata.

Selain itu, mengubah pola pikir publik juga membutuhkan waktu.Mengedukasi publik bahwa sistem yang baru sudah tidak kompatibel dengan pola pikir lama bukanlah pekerjaan mudah. Masalahnya adalah misteri lama waktu yang dibutuhkan sampai dampak penggunaan teknologi informsi menunjukkan dirinya. Tak seorang pun yang tahu jawabannya.

Kedua, paradoks ini juga dapat terkait dengan masalah legitimasi organisasi. Legitimasi bersumber dari otorisasi entitas di atasnya atau dukungan dari entitassetingkat atau di bawahnya. Dalam kasus ini, Bandung telah mendapatkan otorisasi dari KPK. Dukungan dari lembaga setingkat pun sudah didapatkan. Inilah yang menghadirkan potret cerah Bandung. Namun, IPK 2017 yang dirilis TII mempertanyakan kembali legitimasi yang sudah mulai mapan ini.

Apa moral yang didapat dari kasus ini? Legitimasi tetap diperlukan untuk menjaga eksistensi organisasi, namun jangan sampai hal ini melupakan substansi yang jauh lebih penting. Legitimasi,jika salah dipahami akan seperti kosmestik penutup wajah bopeng. Mencapai perubahan yang substantif memerlukan waktu. Namun demikian, dalam konteks ini, kita tidak bisa lagi mengatakan, misalnya, “biarlah kebocoran di bawah meja tetap terjadi, yang penting pemasukan dari layanan perizinan sesuai dengan tarif yang ditetapkan”. Jika ini dianggap wajar dilakukan, ingat Teori Jendela Pecah. Apa yang terjadi jika jendela pecah di sebuah gedung dibiarkan? Jangan heran dan kaget, kalau muncul persepsi bahwa gedung tidak terurus dan di hari-hari berikutnya semakin banyak jendela yang pecah. Semoga bukan ini yang terjadi!

 

Tulisan Dipublish  Rubrik Opini Harian Republika – 5 Des 2017

Menemukenali Peluang Pemanfaatan TI untuk Pariwisata.

pps-fti-uii-asita-diy

Perkembangan Teknologi Informasi telah mengubah cara manusia dalam berkomunikasi, diantaranya memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mengakses informasi yang dibutuhkan, salah satunya adalah sektor Pariwisata. Teknologi Informasi dapat menjawab kebutuhan mulai pencarian informasi terkait perencanaan hingga pengambilan keputusan untuk melakukan perjalanan liburan bagi wisatawan. Tentunya, hal ini menjadi ancaman bagi perusahaan biro dan agen perjalanan yang masih memanfaatkan media konvensional, namun tidak menutup adanya peluang bisnis baru di sektor pariwisata dengan dukungan Teknologi Informasi.

“Sekarang dengan dukungan teknologi informasi, membuat semakin mudahnya melakukan traveling, hanya saja, satu sisi lainnya berdampak pada turunnya omset bagi para travel agen” ujar Dr R Teduh Dirgahayu, Kepala Pusat Studi Sistem Informasi Enterprise saat membuka Diskusi & Kajian Akademik – Penerapan Teknologi Informasi Pada Perusahaan Biro dan Agen Perjalanan di Indonesia di Gedung KH Mas Mansur (11 Januari 2017).

pps-fti-uii-asita-diy-2

Kegiatan tersebut menjadi menjadi salah satu alasan kerjasama Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia dan DPD Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Yogyakarta melakukan diskusi dan kajian akademis dengan tujuan dapat menemukenali peluang dan optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi bagi perusahaan biro dan agen perjalanan di Indonesia khusunya bagi anggota ASITA DIY.

Sekjen DPD ASITA DIY, Ratih Puspasari, menyampaikan “Pertemuan yang sangat bermanfaat, semoga membuka wawasan para ahli Teknologi Informasi bahwa kami, para pelaku pariwisata khususnya biro perjalanan perlu berjalan seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi” ujar Ratih

Hadir dari delegasi DPD ASITA DIY selain Bobby Ardyanto Setyo Ajie, Wakil Ketua Bidang Organisasi, juga beberapa utusan dari anggota Asita lainnya. Sedangkan dari UII, tampak hadir Fathul Wahid, Ph.D Peneliti dari Pusat Studi Sistem Informasi Enterprise UII juga Hanson Prihantoro Putro, ST, MT, Kordinator Bidang Keilmuan Magister Teknik Informatika Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri (PPs FTI UII) serta Jerri Irgo, Liaison Officer & Marketing PPs FTI UII.

Jerri Irgo

Ojek: Dunia Paralel atau Kesenjangan Digital?

fathul_wahid

Di Indonesia, ojek telah menjadi salah satu layanan transportasi publik informal sejak beberapa dekade lalu, mulai sekitar awal 1970an. Yang dulunya, ojek dilayani menggunakan sepeda, akhirnya beralih ke sepeda motor. Ojek telah memberikan alternatif menyenangkan ketika layanan transportasi publik formal yang cukup dan handal tidak tersedia. Layanan serupa ojek juga dapat ditemukan di beberapa negara Asia lain, seperti Thailand dan Vietnam.

Mulai sekitar lima tahun lalu, layanan ojek di Indonesia, mendapatkan warna baru, dengan hadirnya layanan ojek berbantuan aplikasi bergerak. Di awal kemunculannya, beberapa gejolak penolakan terekam dalam media cetak dan digital. Namun, saat ini berita serupa sudah tidak banyak ‘terdengar’.

Pesatnya kepemilikan ponsel pintar menjadi salah satu peluang yang dimanfaatkan pemain bisnis ini. Sampai kini, telah banyak pemain yang mencoba peruntungan di sektor ini.
Pertanyaannya adalah: apakah kehadiran ojek berbasis aplikasi ini mengganggu ojek tradisional? Jawaban singkatnya: bisa ya, bisa tidak. Tergantung. Obrolan saya dengan beberapa pengojek memberikan jawaban yang lebih realistis.

“Dulu, saya mengira kalau kehadiran ojek berbasis aplikasi akan banyak mengganggu,” ungkap Fulan, seorang pengojek. Fulan merasakan dua dunia ‘perojekan’ tersebut di atas. “Namun, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan,” lanjutnya. Mengapa?

Pertama, pasar ojek tradisional dan berbasis aplikasi berbeda. Yang pertama biasanya mempunyai paguyuban dan tempat mangkal bersama, seperti di dekat stasiun kereta api atau terminal bis. Pasar mereka adalah penumpang moda transportasi publik tersebut yang ingin melanjutkan perjalanan atau yang tidak mempunyai aplikasi terinstal di ponselnya. Ojek berbasis aplikasi mempunyai pasar spesifik, seperti kalangan muda dan mahasiswa. Kata Fulan, mereka tidak pernah atau jarang menggunakan layanan transportasi publik.

Kedua, penghasilan normal per hari tidak berbeda jauh. Fulan menyebut kisaran angka. Memang ketika menjalankan ojek berbasis aplikasi, uang yang didulang per hari lebih tinggi. Namun, ojek jenis ini membutuhkan biaya tambahan seperti potongan sekian persen untuk pengelola, dan biaya sewa jaket atau helm. Selain itu, ojek jenis ini harus ‘berkeliaran’ yang membutuhkan bensin 1,5 sampai 2 kali lipat daripada ojek yang ‘mangkal’.

Ketiga, Fulan menyebutkan bahwa pengojek tradisional mempunyai ritme yang lebih santai. Pengojek berbasis aplikasi, kata Fulan, sering mengejar bonus dengan mengumpulkan poin. Pengejaran ini seringkali tidak selalu mulus, karena banyak hal, seperti pesanan fiktif dan pembatalan pesanan. Aturan yang semakin ketat dari pengelola, menjadikan pengojek berbasis aplikasi kadang harus berpikir dua kali.

Tentu, pengojek lain mungkin mempunyai pengalaman yang berbeda dengan Fulan. Yang jelas, selain harus mempunyai ponsel pintar, pengojek berbasis aplikasi harus mampu mengoperasikan aplikasi di ponsel. Sebagian besar pengojek adalah muhajir digital (digital migrant) yang tidak mengenal ponsel sejak kecil. Namun di lapangan ditemukan, meski mempunyai dua kemampuan tersebut, tidak semua pengojek tradisional tertarik menjadi pengojek berbasis aplikasi, karena beragam alasan. Ini adalah pilihan sukarela.

Jika ini kasusnya, apakah fenomena ini merupakan kesenjangan digital ataukah pilihan sukarela, yang membentuk ‘dunia paralel’: dua dunia yang berjalan dengan asumsi dan caranya masing-masing. Paling tidak, sampai saat ini dan beberapa tahun ke depan.

Mengapa? Fulan percaya, bahwa ke depan, bisnis ojek berbasis aplikasi lebih menjanjikan. Ojek jenis ini melampaui layanan yang dapat diberikan oleh ojek tradisional. Bantuan pengantaran beragam produk dan layanan lain, adalah contohnya. Ketika ojek berbasis aplikasi semakin meluas di setiap pojok Indonesia, cerita lain bisa jadi akan muncul. Ketika para pribumi digital (digital native) masuk bisnis ini, bukan tidak mungkin kesenjanganlah yang membesar. Kehadiran teknologi informasi, alih-alih membawa semangat inklusi yang merangkul semua kalangan, justru akan memperlebar kesenjangan digital. Ujungnya, kesenjangan sosial yang tidak diharapkan. Wallahu a’lam.

Tulisan Fathul Wahid, Ph.D, Dosen Magister Teknik Informatika PPs FTI UII ini telah dimuat dalam Kolom Analisis Harian Kedaulatan Rakyat pada 29 Oktober 2016 dengan judul yang lebih pendek “Kesenjangan Digital”

Jerri Irgo