Kelangkaan Barang dan Disparitas Harga

Zaroni-21Persoalan kelangkaan barang, disparitas harga, dan fluktuasi harga komoditas bahan pokok menjadi perhatian serius Pemerintah. Kelangkaan barang terjadi bila suatu daerah mengalami kesulitan atau bahkan tidak dapat mendapatkan komoditas bahan-bahan pokok secara kontinu untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan komoditas bahan-bahan pokok tersebut.

Disparitas harga terjadi manakala ada perbedaan harga yang sangat signifikan atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antardaerah. Disparitas harga akan memberikan efek “ketidakadilan” dalam kemakmuran antardaerah.

Komoditas Daerah Disparitas

Sumber: Kemendag, http://www.kemendag.go.id, diakses pada 7-10-2016, diolah.

Sumber: Kemendag, http://www.kemendag.go.id, diakses pada 7-10-2016, diolah.

Komoditas bahan pokok yang sama, misalnya garam, penduduk di Manokwari harus membayar Rp8.000 atau 45% lebih mahal dibandingkan dengan rata-rata harga garam secara nasional Rp5.535.  Pada tabel tersebut, disparitas diukur dengan perbedaan harga tertinggi dengan rata-rata harga nasional.  Disparitas harga juga terjadi untuk komoditas semen. Disparitas harga semen, terutama di daerah terpencil, sangat tinggi. Harga semen di Kabupaten Puncak, Wamena, dan wilayah pegunungan Papua lainnya mencapai Rp 800.000 sampai dengan Rp 2,5 juta per zak. Padahal, harga di Pulau Jawa Rp 70.000. Wamena contoh paling ekstrem.

Negara melalui Pemerintah berkepentingan terhadap solusi permasalahan kelangkaan barang, disparitas harga, dan fluktuasi harga barang – khususnya bahan pokok. Pemerintah mengkategorikan 14 komoditas berikut sebagai bahan pokok, yaitu: beras, kedelai bahan baku, tempe, cabai, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan bandeng, ikan kembung, dan ikan tongkol/tuna/cakalang.

Sama-sama warga Negara Indonesia, yang hidup di alam kemerdekaan, namun harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk mendapatkan barang tertentu. Dus, mengurangi tingkat kepuasan dalam mengkonsumsi suatu barang. Warga membutuhkan kehadiran Negara untuk mengatasi persoalan disparitas harga komoditas bahan-bahan pokok ini.

Penyebab Kelangkaan Barang dan Disparitas Harga

Banyak faktor yang menjadi penyebab kelangkaan barang ini, yang dapat dijelaskan dari keseimbangan pasar dan sistem distribusi.  Dari sisi keseimbangan pasar, secara sederhana, dalam teori ekonomi dinyatakan kelangkaan barang terjadi manakala permintaan lebih besar dari penawaran. Penawaran tidak dapat mengantisipasi permintaan. Kondisi ini bisa terjadi manakala produsen keliru dalam mem-forecast permintaan, yang berakibat pada pasokan yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan perubahan lonjakan permintaan.

Kelangkaan barang bisa juga terjadi karena kegagalan produksi atau panen untuk komoditas hasil pertanian. Faktor teknologi dan alam menjadi faktor penentu kegagalan produksi atau panen. Selain itu, ada faktor spekulasi yang dapat menjelaskan terjadinya kelangkaan barang. Motif spekulasi umumnya dilakukan oleh produsen atau pedagang yang didorong untuk menimbun barang pada harga rendah untuk kemudian dijual ketika harga naik.

Kelemahan manajemen distribusi juga menjadi penyebab kelangkaan barang. Distribusi barang yang tidak lancar, dengan lead time yang jauh dari waktu normal akan menyebabkan barang tidak sampai ke pasar dengan tepat waktu.  Sistem distribusi suatu komoditas banyak ditentukan oleh beberapa faktor: model saluran distribusi, infrastruktur transportasi, pelabuhan, prosedur administrasi, moda transportasi, dan lain-lain.

Efek dari kelemahan sistem distribusi ini berdampak simultan: kelangkaan barang dan disparitas harga. Kelangkaan barang akan memicu peningkatan harga, dan peningkatan harga akan memperlebar disparitas harga. Fluktuasi harga bahan-bahan pokok turut memberikan kontribusi signifikan terhadap tingkat inflasi daerah dan nasional. Tingkat inflasi yang fluktuatif, apalagi cenderung tinggi, akan berdampak pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Menjaga Barang Tersedia dan Mengurangi Disparitas Harga

Manajemen distribusi komoditas bahan pokok merupakan salah satu isu penting dalam sistem logistik nasional, yang memastikan kelancaran distribusi komoditas bahan pokok dari daerah surplus dari produsen ke daerah minus yang merupakan daerah banyak konsumsi.

Sistem manajemen logistik yang baik akan memastikan kelancaran distribusi komoditas bahan pokok dari daerah produsen ke daerah-daerah konsumen setiap saat dan sepanjang waktu secara berkesinambungan.  Kelancaran distribusi akan menjamin ketepatan barang serta mampu mengendalikan disparitas dan fluktuasi harga komoditas bahan-bahan pokok. Solusi sistem logistik nasional melalui perbaikan sistem distribusi komoditas bahan-bahan pokok menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah.

Perbaikan sistem distribusi komoditas bahan pokok dilakukan dengan melakukan pemetaan saluran distribusi untuk setiap komoditas bahan baku. Memperpendek saluran distribusi akan dapat meningkatkan kecepatan distribusi komoditas bahan pokok.  Penggunaan teknologi informasi untuk mengurangi asimetri informasi antara pasar penawaran dengan pasar permintaan komoditas bahan pokok dapat meminimalkan kelangkaan barang dan disparitas harga.

Informasi permintaan dapat di-capture secara harian dan bahkan realtime. Perkembangan teknologi internet memungkinkan data permintaan dapat diolah dari big data, secara personal, detil, dan komprehensif. Data ini yang akan dimanfaatkan oleh produsen dalam merencanakan berapa jumlah produksi yang tepat untuk memenuhi permintaan.  Secara agregat, data pasokan dan permintaan suatu komoditas antardaerah dapat diperoleh, sehingga bila suatu daerah kelebihan pasokan suatu komoditas, maka komoditas tersebut segera diperdagangkan ke daerah yang kekurangan pasokan komoditas tersebut.

Umumnya, saluran distribusi intermediary antara produsen dengan konsumen akhir, dibentuk dengan pertimbangan untuk purbajaga manakala terjadi kekeliruan dalam mem-forecast permintaan dan menjamin kepastian penjualan barang.  Produsen memerlukan distributor untuk menjamin kepastian penjualan barang, dengan meminta distributor membeli semua barang produsen. Produsen akan fokus pada kegiatan produksi, sementara distributor fokus pada kegiatan pemasaran dan distribusi barang.

Logistik berperan penting dalam kelancaran pergerakan barang dari produsen ke distributor sampai ke konsumen akhir. Logistik mencakup pergerakan barang, arus informasi, dan aliran
uang. Inti aktivitas logistik distribusi barang ini terdiri dari: transportasi, pergudangan, dan manajemen adminstrasi.  Setiap aktivitas logistik menyerap biaya. Biaya terjadi karena penggunaan sumber daya, oleh karena itu perlu dipastikan bahwa aktivitas logistik tersebut harus memberikan nilai tambah berupa percepatan waktu distribusi.

Secara makro, perlu dilakukan pengklasteran koridor ekonomi suatu daerah dalam produksi komoditas tertentu. Pembangunan kawasan industri perlu dilakukan secara terintegrasi dengan sistem logistik dan distribusi.  Penerapan harga tunggal untuk komoditas tertentu dapat dilakukan dengan menerapkan cross-subsidy antardaerah. Ide implementasinya sederhana, harga komoditas diberlakukan secara nasional, harga rata-rata yang mengkover biaya distribusi total. Komponen biaya distribusi ini mencakup biaya transportasi, biaya pergudangan, dan biaya administrasi. Biaya distribusi total secara nasional dibagi dengan unit produk total. Contoh penerapan harga tunggal telah dilakukan untuk harga BBM bersubsidi, yang berlaku secara nasional.

Selain penerapan harga tunggal, pemerintah dapat menerapkan kebijakan ceiling price. Dalam kebijakan ceiling price, pemerintah melakukan intervensi berupa harga tertinggi untuk komoditas tertentu. Kebijakan ceiling price diterapkan untuk mengendalikan harga, terutama pada kondisi inflasi, struktur pasar monopoli, dan untuk mengurangi disparitas harga.

Ceiling price atau harga tertinggi adalah harga maksimum yang ditetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran barang di pasar. Ceiling price efektif dalam melindungi konsumen dari gejolak harga yang tinggi. Pada ceiling price, harga maksimum terdapat di bawah harga keseimbangan. Dengan menurunnya harga jual, maka permintaan akan meningkat. Kebijakan ceiling price memerlukan subsidi untuk harga komoditas di daerah dengan cost yang tinggi. Subsidi ini tidak harus disediakan pemerintah. Dalam konteks pasar kompetitif, subsidi dapat dilakukan antarkonsumen.

Konsumen di daerah dengan cost yang rendah, tetap membayar harga beli yang relatif sama dengan konsumen di daerah cost yang tinggi – karena tingginya biaya distribusi. Selisih margin tinggi untuk pasar dengan biaya distribusi rendah akan menjadi subsidi bagi konsumen di daerah pasar dengan biaya distribusi tinggi. Penerapan kebijakan harga tunggal atau ceiling price ini akan efektif, bila perbedaan harga suatu komoditas disebabkan oleh biaya distribusi, bukan motif spekulasi dari produsen dan biaya ekonomi tinggi karena ketidakefisienen sistem distribusi.

Tulisan Dr. Zaroni, CISCP, CFMP, Finance & Human Capital Director PT Pos Logistik Indonesia a Subsidiary of Pos Indonesia, merupakan penjelasan detail dari paparan saat kegiatan Kuliah Perdana PPs FTI UII semester genap 2016/2017

Analisis Efisiensi Boiler Dengan Pendekatan Simulasi System Dinamics.

Analisis Efisiensi Boiler Berdasarkan Pengaturan Parameter Operasional Dengan Pendekatan Simulasi System Dinamics menjadi topik penelitian I Ketut Warsa, Mahasiswa Magister Teknik Industri (MTI) Program Pascasarjana Fakultas Teknik Industri Universitas Islam Indonesia (PPs FTI UII) Yogyakarta, mengambil Studi Kasus di HHP Boiler VI, Utilities-PP II, PT. Pertamina (Persero) RU V Balikpapan.

Performance atau efisiensi dalam HHP Boiler VI, Utilities Power Plant II, PT. Pertamina (Persero) RU V Balikpapan menyatakan perbandingan antara panas yang dilepas oleh bahan bakar gas (fuel gas) dengan sejumlah panas yang diserap oleh feed water untuk menghasilkan steam superheated.
Steam superheated berfungsi sebagai fluida kerja/penggerak, sebagai media pemanas, sehingga menjamin lancarnya proses industri pengilangan. Salah satu peralatan yang banyak menggunakan energi adalah Boiler sebagai alat penukar panas (heat exchange). Boiler penghasil steam superheated telah banyak dihitung performancenya dengan formula yang berbeda oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut dari model simulasi yang terbentuk menyatakan bahwa parameter operasional yang mempengaruhi terhadap penurunan efisiensi Boiler berdasarkan metode langsung (heat absord) adalah kandungan impurities chloride dan temperatur dalam feedwater. Dengan masih tingginya kandungan chloride dalam feedwater (max. yang diisyaratkan 0,3 ppm), maka akan menaikan flow blowdown sebesar 860,625 kg/jam (membuang pana sebesar 409.722,875 kJ/jam). Demikian pula terhadap temperature feedwater (diharapkan mencapai 138 0C), maka setiap kenaikan 6 0C temperature feed water karena penggunaan economizer akan menghemat pemakaian fuel sebesar 1%.

Dalam penelitian ini performance atau efisiensi Boiler dihitung dengan formula heat absord dan disimulasikan dengan pendekatan simulasi system dynamic. Software system dinamics yang digunakan adalah Powersim Studio 2005. Model simulasi yang terbentuk menyatakan penurunan efisiensi Boiler erat kaitannya dengan hasil analisa impurities feedwater, serta temperature feedwater itu sendiri sebelum masuk ke Boiler.

Kandungan chloride berdasarkan rata-rata 1,4 ppm (max. yang diisyaratkan 0,3 ppm), sehingga akan menaikan flow blowdown sebesar 860,625 kg/jam (setara 408.722,875 kJ/jam. Sementara temperature feedwater berdasarkan data rata-rata 133 0C (max. 138 0C), maka setiap kenaikan 6 0C temperature feed water karena penggunaan economizer akan menghemat pemakaian fuel sebesar 1%. Dari hasil uji validasi menggunakan uji MAPE (mean absolute percentage error) diperoleh 7,82 %, sedangkan validasi dengan uji hipotesis t-test baik two-sample T-Test diperoleh t-hitung -8,78 maupun Paired-T Test menghasilkan t-hitung -19,80. Dengan demikian kedua uji menyatakan model simulasi valid dan signifikan.

Jerri Irgo

Ojek: Dunia Paralel atau Kesenjangan Digital?

fathul_wahid

Di Indonesia, ojek telah menjadi salah satu layanan transportasi publik informal sejak beberapa dekade lalu, mulai sekitar awal 1970an. Yang dulunya, ojek dilayani menggunakan sepeda, akhirnya beralih ke sepeda motor. Ojek telah memberikan alternatif menyenangkan ketika layanan transportasi publik formal yang cukup dan handal tidak tersedia. Layanan serupa ojek juga dapat ditemukan di beberapa negara Asia lain, seperti Thailand dan Vietnam.

Mulai sekitar lima tahun lalu, layanan ojek di Indonesia, mendapatkan warna baru, dengan hadirnya layanan ojek berbantuan aplikasi bergerak. Di awal kemunculannya, beberapa gejolak penolakan terekam dalam media cetak dan digital. Namun, saat ini berita serupa sudah tidak banyak ‘terdengar’.

Pesatnya kepemilikan ponsel pintar menjadi salah satu peluang yang dimanfaatkan pemain bisnis ini. Sampai kini, telah banyak pemain yang mencoba peruntungan di sektor ini.
Pertanyaannya adalah: apakah kehadiran ojek berbasis aplikasi ini mengganggu ojek tradisional? Jawaban singkatnya: bisa ya, bisa tidak. Tergantung. Obrolan saya dengan beberapa pengojek memberikan jawaban yang lebih realistis.

“Dulu, saya mengira kalau kehadiran ojek berbasis aplikasi akan banyak mengganggu,” ungkap Fulan, seorang pengojek. Fulan merasakan dua dunia ‘perojekan’ tersebut di atas. “Namun, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan,” lanjutnya. Mengapa?

Pertama, pasar ojek tradisional dan berbasis aplikasi berbeda. Yang pertama biasanya mempunyai paguyuban dan tempat mangkal bersama, seperti di dekat stasiun kereta api atau terminal bis. Pasar mereka adalah penumpang moda transportasi publik tersebut yang ingin melanjutkan perjalanan atau yang tidak mempunyai aplikasi terinstal di ponselnya. Ojek berbasis aplikasi mempunyai pasar spesifik, seperti kalangan muda dan mahasiswa. Kata Fulan, mereka tidak pernah atau jarang menggunakan layanan transportasi publik.

Kedua, penghasilan normal per hari tidak berbeda jauh. Fulan menyebut kisaran angka. Memang ketika menjalankan ojek berbasis aplikasi, uang yang didulang per hari lebih tinggi. Namun, ojek jenis ini membutuhkan biaya tambahan seperti potongan sekian persen untuk pengelola, dan biaya sewa jaket atau helm. Selain itu, ojek jenis ini harus ‘berkeliaran’ yang membutuhkan bensin 1,5 sampai 2 kali lipat daripada ojek yang ‘mangkal’.

Ketiga, Fulan menyebutkan bahwa pengojek tradisional mempunyai ritme yang lebih santai. Pengojek berbasis aplikasi, kata Fulan, sering mengejar bonus dengan mengumpulkan poin. Pengejaran ini seringkali tidak selalu mulus, karena banyak hal, seperti pesanan fiktif dan pembatalan pesanan. Aturan yang semakin ketat dari pengelola, menjadikan pengojek berbasis aplikasi kadang harus berpikir dua kali.

Tentu, pengojek lain mungkin mempunyai pengalaman yang berbeda dengan Fulan. Yang jelas, selain harus mempunyai ponsel pintar, pengojek berbasis aplikasi harus mampu mengoperasikan aplikasi di ponsel. Sebagian besar pengojek adalah muhajir digital (digital migrant) yang tidak mengenal ponsel sejak kecil. Namun di lapangan ditemukan, meski mempunyai dua kemampuan tersebut, tidak semua pengojek tradisional tertarik menjadi pengojek berbasis aplikasi, karena beragam alasan. Ini adalah pilihan sukarela.

Jika ini kasusnya, apakah fenomena ini merupakan kesenjangan digital ataukah pilihan sukarela, yang membentuk ‘dunia paralel’: dua dunia yang berjalan dengan asumsi dan caranya masing-masing. Paling tidak, sampai saat ini dan beberapa tahun ke depan.

Mengapa? Fulan percaya, bahwa ke depan, bisnis ojek berbasis aplikasi lebih menjanjikan. Ojek jenis ini melampaui layanan yang dapat diberikan oleh ojek tradisional. Bantuan pengantaran beragam produk dan layanan lain, adalah contohnya. Ketika ojek berbasis aplikasi semakin meluas di setiap pojok Indonesia, cerita lain bisa jadi akan muncul. Ketika para pribumi digital (digital native) masuk bisnis ini, bukan tidak mungkin kesenjanganlah yang membesar. Kehadiran teknologi informasi, alih-alih membawa semangat inklusi yang merangkul semua kalangan, justru akan memperlebar kesenjangan digital. Ujungnya, kesenjangan sosial yang tidak diharapkan. Wallahu a’lam.

Tulisan Fathul Wahid, Ph.D, Dosen Magister Teknik Informatika PPs FTI UII ini telah dimuat dalam Kolom Analisis Harian Kedaulatan Rakyat pada 29 Oktober 2016 dengan judul yang lebih pendek “Kesenjangan Digital”

Jerri Irgo

Videotron dan Pornografi di Jakarta Selatan

Yudi Prayudi Digital Forensik Magister Teknik Informatika PPs FTI UII

Munculnya tayangan video porno pada videotron yang terpasang pada salah satu sudut jalan di wilayah Jakarta Selatan. Kesengajaan ataukah bukan tentunya tidak bisa disimpulkan secara cepat, namun memerlukan penyelidikan lebih lanjut. “Demikian juga dengan dugaan apakah ini kedua kejadian tersebut merupakan sebuah modus dari cybercrime ataupun bukan juga tidak bisa disimpulkan begitu saja tanpa melihat fakta yang terungkap dari proses penyelidikan tersebut” ujar Yudi Prayudi, S.Si, M.Kom, Direktur Pusat Studi Forensika Digital (PUSFID) UII Yogyakarta.

Yudi, menambahkan “Dalam kasus videotron di Jakarta Selatan ini, dugaan sementaranya adalah admin atau operator dari komputer tersebut, tengah menonton/memutar video porno di komputer melalui layanan streaming video dari alamat tertentu. Namun tanpa disadari, komputer yang digunakan untuk mengakses layanan streaming video tersebut ternyata sedang terhubung ke videotron tertentu yang terletak di Jakarta Selatan tersebut”

“Dengan fakta tersebut maka ada beberapa kemungkinan munculnya konten tersebut pada videotron, yang pertama Operator /admin computer tidak sengaja melakukannya, yang bersangkutan sedang membuka videostreaming alamat tertentu dan tidak menyadari kalau komputernya sebenarnya sedang terkoneksi pada videotron yang berdampak apa yang dilihat pada komputernya akhirnya terlihat pula di videotron” ujarnya.

Kemungkinan lain, katanya “adalah komputer operator/admin terkena sebuah virus semacam RAT (remote access Trojan) yang memungkinkan computer tertentu dapat mengakses computer lainnya dan kemudian menjalankan aktivitas tertentu. Hal ini sejalan dengan klaim dari pihak manajemen pengelola videotron yang mengklaim bahwa terjadi penyusupan file tertentu yang mengakibatkan videotron tersebut tidak dapat dikendalikan oleh admin dan diarahkan oleh pihak tertentu untuk akhirnya mengakses alamat tertentu dan akhirnya menampilkan konten illegal.”

“Dan yang ketiga adanya aktifitas hacking yang sangat canggih yang dikenal istilah air gap hacking, yaitu hacking peralatan elektronik (umumnya adalah alat-alat yang dikendalikan secara remote misalnya : videotron, traffic lalu lintas bahkan kendaraan yang sudah menerapkan system computer).

Teknik yang dilakukan adalah memanfaatkan frekuensi gelombang untuk melakukan transfer data atau pengambil alihan control alat. Jadi tidak lagi digunakan koneksi internet namun memanfaatkan celah frekuensi yang ada pada alat elektronik tersebut. Bila ini yang terjadi, berarti memang sedang ada seseorang yang sedang mencoba untuk menerapkan teknik hacking ini pada alat videotron yang menjadi target tersebut.

“Dapat dipastikan orang tersebut memiliki skill computer dan elektronika yang sangat baik karena menerapkan teknik hacking yang cukup canggih. Mana yang paling benar adalah wewenang dari tim penyidik serta mempertimbangkan berbagai temuan artefak digital yang terdapat pada videotron maupun computer perusahaannya” ” pungkas Yudi yang juga Dosen Magister Teknik Informatika Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri UII

Berita Terkait

Media Indonesia Ini Kemungkinan Penyebab Kasus Videotron 

Republika : Kominfo Dinilai Sudah Tangkal Situs Porno Secara Maksimal

Metro News : Analisa Ahli Soal Misteri Video Porno Muncul di Papan Iklan

Jerri Irgo

Analisis Pemanfaatan Smartphone dalam Menerapkan Marketing 3.0

Penelitian berdasarkan Teori Difusi Inovasi, sebuah Studi Deskriptif Kualitatif yang telah dilakukan oleh Diah Puspita Sari, untuk meraih gelar Magister Komputer di Program Magister Teknik Informatika Program Pascasarjana FTI UII (Januari 2016)

Di era digital marketing saat ini pemasaran mengalami perubahan paradigma yaitu pemasaran menjadi lebih etis, mengutamakan kesejahteraan masyarakat, kejujuran dan sifat marketing 3.0 yang lebih sosial berbaur kepada masyarakat. Marketing 3.0 merupakan sebuah manifesto baru untuk para marketer dengan meninggalkan paradigma lama menuju paradigma baru dalam proses pemasaran.

Hadirnya marketing 3.0 memberi konsekuensi kesiapan khususnya di Indonesia dalam menghadapi tantangan bisnis.Marketing 3.0 atau yang biasa disebut marketing modern ini akan diterapkan dengan sangat baik dengan dukungan teknologi smartphone untuk meningkatkan kinerja.

Terfokus pada bagian marketing atau pemasaran seperti di Rumah Susu. Rumah Susu merupakan sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kuliner yang dengan menerapkan marketing 3.0 diharapkan bisa lebih baik dan maju, tentunya dengan memanfaatkan teknologi smartphone untuk kelancaran proses pemasaran.

Pengambilan keputusan penerapan dilakukan berdasarkan teori difusi inovasi yang dipertimbangkan melalui beberapa aspek yaitu aspek pengetahuan, aspek persuasi, aspek keputusan, aspek implementasi dan aspek konfirmasi serta empat elemen proses difusi yaitu inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu dan sistem sosial.

Jerri Irgo