Order Fulfillment

Dr, Zaroni CISCP, CFMP – Chief Financial Officer (CFO) Pos Logistik Indonesia / Pengajar pada Program Executive Learning Institute – Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta / Dosen Magister Teknik Industri Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Order Fulfillment

Pada bisnis ritel konvensional, kastemer mendatangi toko, kemudian melakukan transaksi pembeliaan, pembayaran, dan selanjutnya kastemer membawa barang yang dibelinya. Pengiriman barang dalam jumlah besar (bulky) hanya dilakukan dari gudang distributor ke toko-toko pengecer secara one-to-one. Tidak banyak alamat tujuan barang yang harus diantar. Transaksi dilakukan secara business-to-business (B2B).

Ini sangat berbeda dengan model bisnis e-dagang. Dalam e-dagang, pengiriman barang dilakukan dalam volume per kiriman (shipment) kecil, namun alamat tujuan sangat banyak. Umumnya, transaksi ritel e-dagang dilakukan secara business-to-consumer (B2C). Penjual melayani order penjualan yang dilakukan dalam market place. Pengiriman barang sesuai alamat pemesanan dilakukan segera setelah proses order penjualan dan verifikasi pembayaran selesai dilakukan. Bisnis ritel dengan menggunakan platform e-dagang menuntut pemenuhan pesanan penjualan (sales order) secara cepat dan akurat. Akses pasar yang dijangkau e-dagang sangat luas dengan waktu layanan pelanggan selama 24/7, memungkinkan volume transaksi order penjualan sangat besar.

Perusahaan e-dagang seperti Amazon, Alibaba, Tokopedia, Lazada, Blibli, blanja.com dalam sehari mereka memproses transaksi penjualan yang sangat besar dengan lead time yang sangat pendek. Lead time ini dihitung sejak kastemer melakukan order pembelian sampai barang diterima. Dalam hitungan jam penjual harus mengirim barang ke alamat penerima yang menjangkau ke seluruh penjuru nusantara, bahkan dunia.

Model bisnis e-dagang memerlukan sistem logistik yang cepat, akurat, dan andal. Dalam e-dagang, kastemer menginginkan barang diantar ke rumah, kantor, atau alamat tujuan sesuai yang mereka inginkan. Umumnya volume kiriman (shipment) sangat kecil, namun alamat tujuan sangat banyak dan tersebar. Ketersediaan inventory setiap saat untuk memenuhi pemesanan dari kastemer merupakan hal yang sangat penting dalam model bisnis e-dagang.

Logistik berperan penting dalam model bisnis e-dagang. Logistik yang andal memungkinkan pengelolaan inventory dalam jumlah item (SKUs) yang sangat banyak dan pengiriman kiriman ke kastemer ke berbagai alamat dalam jumlah sangat banyak secara akurat dan tepat waktu. Bagaimana mengelola sistem logistik e-dagang merupakan isu penting untuk keberhasilan bisnis e-dagang. Amazon merupakan salah satu contoh perusahaan e-dagang atau sering dikenal dengan e-tailing, yang telah berhasil mengelola sistem logistik untuk mendukung proses order penjualan berbagai barang dalam market place.

Pada tahun 1994, Amazon memulai bisnisnya dengan menjalankan model bisnis “virtual retailing” dalam arti yang sebenarnya. Saat itu, di Amozon tidak ada inventory, tidak ada ware- house, dan tidak ada pengantaran kiriman ke kastemer. Amazon memfokuskan pada pengelo- laan bisnis retail secara virtual dalam market place. Semua aktivitas kunci dalam bisnis retail seperti pengelolaan inventory dan pengiriman inventory untuk memenuhi order pembelian dari kastemer dilakukan oleh pihak lain. Amazon benar-benar hanya memfokuskan pada pen- gelolaan market place, utamanya pada penempatan produk di market place dan pengelolaan order pembelian dari kastemer. Ketika order pembelian dan pembayaran telah dilakukan oleh kastemer, Amazon menyerahkan pemenuhan pemesanannya ke pihak lain seperti pemilik pro- duk atau brand, distributor pengelola warehouse, dan perusahaan kurir.

Semula tidak ada masalah dalam model bisnis e-dagang seperti ini karena skala bisnis Amazon ketika itu relatif masih kecil. Namun, manakala SKUs produk dan transaksi order pembelian kastemer per hari sangat banyak, Amazon tidak dapat lagi menjalankan model bisnis dengan cara seperti itu.

Tahun 1997 merupakan tonggak peristiwa penting bagi Amazon. Amazon mulai men- gelola sendiri inventory dan pengantaran kiriman. Amazon mulai memberikan perhatian se- rius terhadap logistik untuk keberhasilan bisnis e-dagang yang dijalankan. Amazon pun mem- bangun warehouse sebagai tempat pengelolaan inventory. Tidak tanggung-tanggung, Amazon menginvestasikan modalnya untuk pembangunan warehouse di Seatle dan Delaware dengan ukuran warehouse yang sangat besar dan dilengkapi dengan otomatisasi MHE (material handling equipment) bahkan menggunakan teknologi robotic.

Sampai tahun 1999, Amazon banyak melakukan ekspansi pembangunan warehouse di berbagai negara, utamanya di kawasan Eropa dan Asia. Amazon memfungsikan warehousenya sebagai fulfillment center. Sebuah istilah baru dalam dunia logistik dan distribusi, karena sebe- lumnya di dunia logistik lebih mengenal warehouse sebagai distribution center yang memfasi- litasi pengelolaan inventory antara produsen dengan konsumen.

Menarik untuk dipelajari, bagaimana Amazon mengelola warehouse yang diposisikan sebagai fulfillment center ini. Amazon menamakannya sebagai fulfillment center karena fungsi warehouse di Amazon untuk memenuhi order pembelian dan pengantaran kiriman ke alamat yang diinginkan kastemer. Bagaimana Amazon mengelola order pembelian dalam jumlah banyak setiap harinya secara efisien, akurat, dan cepat?

Proses bisnis fulfillment yang dijalankan Amazon sejatinya sederhana yang menggambarkan proses perjalanan kastemer mulai dari order pembelian, pembayaran, penerimaan kiriman, dan dalam beberapa case ada return kiriman. Model bisnis e-dagang yang dijalankan Amazon secara sederhana dijelaskan seperti berikut ini.
Manakala kastemer melakukan pemesanan, sistem komputer Amazon mengenali apa jenis produk yang dipesan, di mana order pembelian dilakukan, dan ke mana pengantaran kiriman dilakukan. Selanjutnya komputer akan menginformasikan dari lokasi atau distribution center mana pengiriman produk dilakukan.

Amazon terhubung dengan sistem komputer pemasok yang menjadi mitra usahanya (sel- ler atau merchant). Integrasi sistem pengelolaan inventory seller dengan Amazon memungkin- kan setiap order pemesanan barang dari kastemer selalu terhubung dengan informasi keterse- diaan stock di sistem inventory seller. Amazon memasarkan setiap produk seller di market place amazon.com. Seller melakukan pengisian (replenishment) stock sesuai informasi kebutuhan stock dari sistem komputer Amazon. Seller memiliki pilihan, apakah pengiriman barang ke alamat pemesan langsung dilakukan dari lokasi seller atau fulfillment center-nya Amazon.

Proses pemenuhan order di fulfillment center Amazon dilakukan sesuai tahapan berikut. Setiap order diproses secara elektronik. Sistem komputer akan menginformasikan ke picker untuk mengambil stock sesuai lokasi penyimpanan. Setiap item stock (buku, fashion, CD, ga- wai, dll) disimpan di rak dengan tanda lampu merah. Bila suatu item barang harus diambil (picking), maka lampu merah tersebut menyala. Picker melakukan picking item barang terse- but. Bila item barang sudah diambil, maka picker akan mematikan lampu merah tersebut.
Selanjutnya, setiap item barang yang sudah diambil, kemudian ditaruh di keranjang yang ditandai barcode sesuai order pemesanan dari kastemer. Barcode menginformasikan alamat pengantararan. Barcode memberikan petunjuk untuk proses penyortiran paket sesuai delivery point. Pembacaan barcode menggunakan barcode reader. Petugas memastikan bahwa item dan box sesuai barcode pemesanan. Selanjutnya paket siap diantarkan ke alamat tujuan. Amazon bekerjasama dengan beberapa perusahaan kurir seperti UPS, Fedex, USPS, dan lain- lain.

Dengan pertimbangan perkembangan dan kompleksitas bisnis Amazon, sejak tahun 1997 Amazon mengelola logistik sendiri termasuk pengantarannya. Amazon juga melakukan riset dan inovasi secara intensif, baik teknologi material handling equipment di fulfillment center, dengan penggunaan automasi atau robotic, maupun teknologi pengantaran. Amazon telah melakukan riset dan inovasi penggunaan drone, terutama untuk pengantaran di daerah rural dan daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan kendaraan.

Saat ini Amazon memiliki beberapa infrastruktur dan fasilitas untuk logistik e-commerce seperti: fulfillment center dengan berbagai ukuran dan produk lengkap dengan fasilitas penge- pakan; replenishment center untuk penerimaan produk dari pemasok; customer return center untuk pengelolaan produk return dari kastemer; sortation center untuk pemrosesan sortir paket dari fulfillment center kemudian diserahkan ke perusahaan kurir untuk last mile delivery; deli- very stations untuk pemrosesan same day delivery; speciality sites untuk pemrosesan paket pro- duk tertentu seperti textbooks, pakaian, perhiasan, dan sepatu; prime now & flexi hub untuk penanganan pengantaran produk premium dalam waktu 1 s.d 2 jam di wilayah perkotaan (Del Rey, 2013).

Pembelajaran dari case keberhasilan Amazon dalam mengelola ritel on line karena Amazon mampu mengintegrasikan dan mengendalikan supply chain mulai dari pemasok, perusahaan kurir, dan pelanggan. Aktivitas kunci proses bisnis Amazon adalah akuisisi pelanggan, penyimpanan, picking, pengepakan, dan pengantaran produk yang dipesan kastemer untuk dikirim ke alamat di seluruh penjuru dunia.

Model operasi order fulfillment

Pada pembahasan berikut ini diuraikan konsep penting order fulfillment dalam e-dagang yang mencakup model operasi fulfillment center, aktivitas kunci dalam order fulfillment, dan integrasi e-logistics dalam e-commerce.

Order fulfillment merupakan salah satu aktivitas penting dalam e-commerce. Secara se- derhana, order fulfillment didefinisikan sebagai proses penerimaan order dari pelanggan sam- pai pengiriman produk ke alamat yang diinginkan kastemer. Dalam transaksi e-dagang, order fulfillment ini sering disebut sebagai back-office operations yang melibatkan beberapa aktivitas untuk pemenuhan pesanan kastemer, seperti pengepakan (packing), pengantaran (delivery), akuntansi, pengelolaan inventory, dan pengiriman (shipping). Order fulfillment sangat terkait dengan front-office operations atau customer-facing activities, seperti advertising dan pengambilan pesa- nan (order taking) yang secara nyata dapat dirasakan oleh kastemer.

Turban, Outland, King, et al dalam buku Electronic Commerce 2018, menjelaskan pentaha- pan dalam proses order fulfillment:
1. Kastemer melakukan order dan membayar atas ordernya;
2. Verifikasi pembayaran oleh penjual jika diperlukan;
3. Memeriksa ketersediaan stock dan memberikan notifikasi ke kastemer;
4. Menentukan apakah inventory sebaiknya harus diisi kembali atau apakah diperlukan produksi tambahan untuk mengganti pengurangan stock karena pemenuhan order;
5. Menentukan lokasi warehouse dimana order tersebut akan dipenuhi. Menginforma- sikan proses pemenuhan order ke warehouse atau fulfillment center;
6. Pengambilan order di lokasi penyimpanan dan pengepakan (pick & pack);
7. Pengiriman barang ke kastemer;
8. Penerimaan barang oleh kastemer;
9. Penjual mengelola barang return jika diperlukan.

Proses order fulfillment bisa saja bervariasi, tergantung pada karakteristik produk (seperti jenis, ukuran, kategori perishability, dll), apakah pihak ketiga terlibat dalam proses di warehousing dan pengiriman, apakah model bisnis B2C atau B2B, dan model operasi masing- masing perusahaan. Namun demikian, umumnya model operasi fulfillment memiliki bentuk sebagai berikut (Turban, et al, 2018):
1. Engineer-to-order (ETO). Produk dirancang sesuai spesifikasi keinginan kastemer. Umumnya produk-produk perhiasan menggunakan model operasi ETO.
2. Make-to-order (MTO). Produk baru dibuat bila benar-benar ada pemesanan dari kastemer.
3. Assemble-to-order (ATO). Produk dibuat berdasarkan modular, yang dirakit dari berbagai komponen yang tersedia.
4. Make-to-stock (MTS). Produk-produk yang standar dan kategori mass-production umumnya diproduksi untuk mengisi stock dalam inventory.
5. Digital copy (DC). Copy produk dilakukan dengan cara mengunduh produk-produk dalam bentuk digital dan inventory dihasilkan dari digital master.
Karena umumnya produk-produk yang diperdagangkan dalam e-dagang berupa pakaian, apparel, makanan dalam kemasan, peralatan elektronik, maka model operasi fulfillment dalam e-dagang paling banyak adalah MTS dan ATO.

Sembilan aktivitas dalam proses order fulfillment memerlukan integrasi supply chain. Order fulfillment memerlukan integrasi aliran keuangan (payment), informasi, material, dan komponen, yang memerlukan koordinasi antardepartemen dalam perusahaan dan antarperusahaan yang terlibat dalam supply chain.

Peran warehousing

Warehousing memainkan peran penting dalam order fulfillment, khususnya untuk model MTS atas produk-produk standar. Aktivitas warehousing mencakup:
1. Penerimaan barang
2. Penyimpanan barang
3. Pengambilan barang bila order diterima
4. Pengepakan barang
5. Pengaturan pengiriman atau delivery..

Untuk mendukung proses order fulfillment dalam e-dagang diperlukan operasional warehousing yang cepat, akurat, dan fleksibel, dengan biaya yang paling efisien. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi warehousing telah dikembangkan seperti yang dilakukan oleh Newegg, e-dagang elektronik yang sangat besar di AS:
• Hybrid of OPEX perfect pick;
• High-velocity picking menggunakan pick to light;
• Pick to voice;
• Automated print & apply system untuk order dan pengiriman;
• Human Machine Interface untuk sistem visibility dan monitoring;
• Exacta Warehouse Control System (WCS).

Pengembangan dan penerapan teknologi warehousing di Newegg memberikan hasil perbaikan kinerja warehousing yang signifikan sebagai berikut:
– High system throughput: rata-rata 18.000 order per hari selama peak season, 8.000 per hari untuk hari biasa;
– Pengurangan order cycle time menjadi 20 menit;
– High system accuracy;
– Biaya pengiriman semakin murah;
– Security;
– Scalability.

Peran delivery

Sebagai bagian penting dalam order fulfillment model bisnis e-dagang, delivery akan menjadi tahapan penyelesaian transaksi e-dagang. Para pengelola e-dagang menghadapi permasalahan delivery dalam jumlah items banyak untuk alamat tujuan pengantaran yang sangat banyak dan tersebar luas. Umumnya mereka bekerja sama dengan perusahaan kurir seperti Pos Indonesia, JNE, TIKI, J&T, dan lain-lain untuk pengantaran barang.

Tuntutan utama dalam delivery adalah kecepatan (speed). Kastemer menginginkan ba- rang yang dipesan harus segera diterima dalam waktu secepat mungkin. Saat ini, kastemer menginginkan waktu pengantaran tidak lagi dalam hitungan hari. Kastemer menginginkan waktu pengantaran dalam hitungan jam. Standar waktu pengiriman same day delivery telah menjadi hanya beberapa jam (few hours). Karenanya, tren kedepan pengantaran menggunakan drone dan robot.

Idealnya, e-tailer mengharapkan pengantaran barang lebih cepat daripada pelanggan mendapatkan produknya melalui pergi ke toko dan melakukan pembelian di sana. Solusi di masa depan adalah pengiriman paket melalui drone yang memerlukan waktu dalam beberapa menit. Drone merupakan pesawat tanpa awak (self-flying vehicle), sama halnya seperti mobil tanpa pengemudi (self-driving car) yang dikendalikan melalui remote. Di Auckland, New Zealand, di mana lalu lintas cukup padat, penggunaan drone banyak dimanfaatkan untuk pengantaran pizza. Sementara itu, Amazon telah melakukan riset secara intensif penggunaan drone untuk pengantaran paket. Beberapa kendala penggunaan drone untuk pengantaran seperti yang diidentifikasi oleh Black (2014) antara lain aspek legal, teknologi sensor, dan lain- lain.

Senada dengan Black, Mehra (2015) mengatakan bahwa kendala utama penggunaan drone untuk pengantaran paket adalah isu keamanan dan regulasi lalu lintas udara. Lebih jauh Mehra melihat beberapa kendala drone untuk pengantaran paket:
1. Keterbatasan berat.
2. Keterbatasan jarak tempuh pengantaran.
3. Kendala cuaca yang menyebabkan kemungkinan delay.
4. Kemungkinan penghentian layanan karena drone merupakan flying machines. Drone bisa jatuh karena kecelakaan, kondisi cuaca, masalah mesin, dan lain-lain.

Mempertimbangkan kendala penggunaan drone untuk pengantaran, menjadi pertanyaan kita, apakah drone tetap menjadi masa depan pengantaran dalam model bisnis e- dagang? Banyak yang menyatakan optimis, lihat misalnya Marsh (2016) dan Wings (2016) yang mengatakan bahwa Google dan US Postal Service telah berhasil melakukan uji coba pengantaran paket menggunakan drone. Demikian juga Amazon yang telah berhasil mengembangkan layanan Prime Air, pengantaran paket menggunakan drone. Meski demikian, beberapa pengamat pesimis masa depan drone untuk pengantaran paket. Kahl (2016) lebih meyakini penggunaan robot untuk pengantaran paket e-dagang, dibandingkan dengan drone. Robot menggunakan sepeda elektrik untuk pengantaran paket dan grocery.

Penggunaan robot untuk pengantaran grocery telah diterapkan di beberapa kota besar seperti di Washington DC, dan di sejumlah negara seperti di Tiongkok dan Switzerland.

Sejumlah tantangan
Order fulfillment diyakini menjadi kunci keberhasilan dalam bisnis e-dagang. Performa order fulfillment yang tidak baik akan memengaruhi kepuasan kastemer. Beberapa tantangan kerap dihadapi dalam operasional order fulfillment sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Van Landingham (2014) berikut ini:
• Order flexibility. Perubahan dan pembatalan order seringkali terjadi dalam menit- menit terakhir;
• Order accuracy. Keakuratan pemrosesan dan pemenuhan order dalam e-dagang merupakan hal yang penting. Keliru dalam pemrosesan order akan berakibat kehilangan kastemer;
• Multichannel order management. Saat ini hampir semua perusahaan menyediakan multichannel order secara terintegrasi, yang dikenal dengan Omni-channel;
• Complex distribution. Berbeda dengan offline order, setiap order dalam e-dagang biasanya dalam ukuran kecil dan sangat banyak, sehingga delivery menjadi kompleks.

Ketidakpuasan kastemer terjadi sebagai hasil dari ketidakakuratan order, proses order yang memerlukan waktu lama, dan skedul pengantaran yang tidak sesuai (Kinnison, 2015). Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh perencanaan dan eksekusi manajemen supply chain yang kurang efektif. Beberapa penyebab utamanya antara lain:
• Ketidakpastian dalam permintaan;
• Kesenjangan dalam information sharing;
• Infrastruktur logistik yang tidak memadai;
• Aliran keuangan yang tidak efisien.

Solusi perbaikan

Permasalahan umum dalam order fulfillment adalah ketidakakuratan dalam aktivitas order ta- king. Karenanya, perbaikan aktivitas order taking perlu dilakukan dan mengintegrasikan akti- vitas order taking dengan logistik. Dalam e-dagang, order taking diperoleh melalui e-mail dan webstore.

Perbaikan order taking untuk memastikan proses aktivitas order taking dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih efisien, dan proses pergerakan inventory dapat termonitor setiap saat (visibility). Desain supply chain dalam proses order taking perlu diubah dari linear menjadi hub structure (Turban, et al, 2018). Dalam model hub structure, konektivitas antarpihak dalam rangkaian supply chain lebih pendek. Demikian juga, kontrol dan koordinasi antarpihak dapat dilakukan lebih efektif. Umumnya, proses order fulfillment dalam e-dagang melibatkan procurement secara global. Karenanya, perlu integrasi global logistik secara efektif. Global logistics melibatkan banyak pihak seperti customs, forwarder, dan shipping line atau carrier antarnegara (cross-border).

Sumber: Digital supply chains (Turban, 2018)

Untuk meningkatkan inventory visibility, perusahaan e-dagang sebaiknya menerapkan RFID (Radio Frequency Identification). RFID merupakan tag technology yang disematkan ke suatu obyek atau item barang. Tag technology ini berisi data lengkap dengan obyek atau item barang yang dapat dibaca oleh RFID reader, kemudian datanya dapat ditransmisikan melalui teknologi wireless gelombang radio. Sejatinya tag ini mirip dengan barcode, hanya informasi yang disajikan lebih banyak.

Data dalam tag dibaca secara transmisi gelombang radio yang dapat dijangkau oleh RFID reader dalam jarak 50 feet atau sekitar 15 meter. Dengan RFID memungkinkan proses order taking dapat dilakukan secara collaborative antarpihak dalam col- laborative business network.

 

Kemitraan Logistik

Dr, Zaroni CISCP, CFMP – Chief Financial Officer (CFO) Pos Logistik Indonesia / Pengajar pada Program Executive Learning Institute – Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta / Dosen Magister Teknik Industri Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Kemitraan Logistik

Semula banyak perusahaan menjalankan aktivitas logistiknya sendiri. Perusahaan mengelola transportasi  barang dari pemasok ke gudang perusahaan dan dari gudang perusahaan ke distributor, grosir, pengecer, atau konsumen akhir. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan bongkar muat barang ke kendaraan, pengaturan jadwal keberangkatan dan kedatangan kendaraan, penyiapan administrasi dokumen pengiriman barang, pencatatan dan penelusuran pengiriman, mencari muatan balen (back-loads), dan mengelola barang return.

Selain pengelolaan transportasi, perusahaan juga mengelola sendiri aktivitas pergudangannya. Umumnya, pengelolaan pergudangan ini mencakup kegiatan penerimaan (receiving), penempatan (put-away), penyimpanan (storage), pengambilan (order picking), pemuatan barang ke kendaraan (loading), penghitungan persediaan barang (stock counting), aktivitas lain yang memberikan nilai tambah seperti pelabelan, pengepakan, dan lain-lain.

Dalam mengelola aktivitas logistiknya, perusahaan menyiapkan berbagai infrastruktur dan peralatan seperti truck, gudang, fork-lift, pallet, aplikasi ICT logistik, sopir, tenaga bongkar muat, operator pengelola gudang, dan lain-lain. Perusahaan melakukan investasi atau sewa atas infrastruktur dan peralatan yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas logistk.

Perkembangan dan kompleksitas bisnis mendorong perusahaan mulai menyerahkan pengelolaan logistik yang semula dikelola sendiri (in-house logistics) kemudian diserahkan pengelolaan ke pihak lain (outsourcing). Manakala perusahaan meng-outsource-kan sebagian atau semua aktivitas ke pihak lain, maka perusahaan perlu membangun kemitraan dengan perusahaan penyedia jasa logistik.

Perusahaan penyedia jasa logistik ini banyak macamnya, mulai dari perusahaan yang menyediakan layanan transportasi seperti trucking, kereta api barang, pesawat cargo, dan pelayaran (shipping line). Perusahaan sebagai pemilik barang menyerahkan pengangkutan barangnya ke transporter.

Kemitraan logistik antara perusahaan dengan penyedia jasa logistik pun semakin berkembang dan melahirkan berbagai bentuk model perusahaan penyedia jasa logistik. Berbagai literatur manajemen logistik setidaknya menyebutkan bentuk kemitraan logistik, seperti yang disampaikan oleh konsultan dan riset logistik terkemuka Frost & Sullivan (2018) dan Cap Gemini (2017):

  1. PL (one-party logistics). Perusahaan sebagai pemilik barang mengelola aktivitas logistik (transportasi dan pergudangan) sendiri. Perusahaan melakukan investasi kendaraan dan gudang yang diperlukan dalam penyelenggaraan aktivitas logistiknya.
  2. PL (two-party logistics). Perusahaan sebagai pemilik barang menyerahkan sebagian aktivitas logistiknya terutama transportasi ke transporter. Perusahaan mulai mengurangi investasi truck karena sebagian aktivitas transportasi dikelola pihak transporter.
  3. PL (third-party logistics). Penyedia jasa logistik ini memberikan layanan solusi logistik ke pelanggan dengan melakukan kontrak pengelolaan logistik pelanggan dan memberikan service lainnya seperti customs clearance, freight forwarding, dan lain-lain. Seringkali 3PL dikenal dengan contract logistics.
  4. PL (fourth-party logistics). Perusahaan penyedia jasa logistik 4 PL bertindak sebagai integrator yang mengelola hampir semua aktivitas logistik pelanggan dengan memberikan solusi logistik secara end-to-end. Dalam memberikan layanan logistik ini, perusahaan 4PL bekerjasama dengan beberapa perusahaan 3PL.
  5. PL (fifth-party logistics). Perusahaan 5PL menjalankan peran sebagai agregrator. Perusahaan ini memberikan solusi logistik pelanggan berbasis on-demand. Pemanfaatan big data dari IoT (internet of things) dan ekonomi berbagi sumberdaya (sharing economy) yang memungkinkan perusahaan 5PL menyediakan solusi logistics on-demand.

Berbagai model kemitraan logistik tersebut sekaligus menunjukkan tren perkembangan pengelolaan logistik mulai yang semakin menggunakan sedikit aset (less asset). Bila pada model 1PL, hampir semua aset disediakan dan dimiliki oleh perusahaan sebagai pemilik barang dalam menjalankan aktivitas logistiknya, maka pada model 2PL, 3PL, dan 4PL perusahaan sebagai pemilik barang dan perusahaan penyedia logistik mulai mengurangi asetnya. Bahkan pada model 5PL, perusahaan (client) dan perusahaan penyedia jasa logistik tidak perlu aset sama sekali untuk menyelenggarakan aktivitas logistiknya. Pada model 5PL, terjadi asset sharing dalam penyelenggaraan logistik.

Keputusan outsourcing logistik

Keputusan apakah perusahaan meng-outsource-kan aktivitas logistiknya ke perusahaan penyedia jasa logistik merupakan keputusan strategic yang berimplikasi jangka panjang. Karenanya, perusahaan perlu melakukan analisis keputusan outsourcing secara cermat dan komprehensif.

Umumnya, terminologi outsourcing didefinisikan sebagai bekerjasama dengan pemasok untuk menyelenggarakan suatu fungsi atau layanan yang bukan bagian dari kompetensi inti organisasi. Dengan kata lain, Peter Drucker, begawan manajemen terkemuka, pernah memberikan nasihat bagi pemimpin bisnis: “Do what you do best and outsource the rest!”. Esensi dari pesan Peter Drucker ini adalah perusahaan harus mengambil dan memanfaatkan keunggulan para penyedia jasa spesialis yang telah mencapai skala ekonomis untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan biaya yang paling rendah. Perusahaan lebih baik fokus pada pelayanan pelanggan dan inovasi layanan sesuai bisnis yang dimasuki.

Permasalahannya, aktivitas apa saja yang sebaiknya di-outsource-kan, aktivitas mana yang sebaiknya harus dikelola sendiri? Untuk menjawab pertanyaan ini, Vitasek (2010) mengajukan model matrik keputusan outsourcing sebagai berikut:

Vitasek menganjurkan bahwa keputusan outsourcing sebaiknya dilakukan pada aktivitas yang mana perusahaan tidak memiliki keahlian atau kapabilitas untuk menjalankan aktivitas itu dengan baik. Pada aktivitas seperti ini, perusahaan dapat membangun kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing melalui kerjasama secara transaksional atau partnership. Bila aktivitas tersebut memberikan potensi value bagi organisasi secara signifikan, Vitasek menganjurkan pola kerjasama partnership atau kolaboratif dalam kemitraan outsourcing. Namun, bila aktivitas tersebut diperkirakan hanya memberikan value yang rendah bagi organisasi, sebaiknya pola kerjasama dilakukan secara transaksional, demikian nasihat Vitasek.

Lalu apa perbedaan pola kerjasama outsourcing secara kolaboratif dengan transaksional? Vitasek memberikan penjelasan lebih lanjut, bahwa pola kerjasama kolaboratif perusahaan dan penyedia jasa outsourcing lebih saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Keterlibatan perusahaan dalam pengembangan kerjasama kemitraan outsourcing lebih intensif. Sebaliknya, pola transaksional dalam kemitraan outsourcing, perusahaan sedikit terlibat. Dalam hal ini kemitraan outsourcing lebih terbatas dilakukan secara transaksional. Perusahaan pengguna outsourcing membeli jasa outsourcing sesuai service yang disediakan provider outsourcing.

Lebih lanjut Vitasek menjelaskan bahwa bila perusahaan memiliki keahlian dan kapabilitas yang mencukupi untuk menjalankan suatu aktivitas, maka sebaiknya perusahaan menjalankan sendiri, tanpa perlu outsourcing. Bila aktivitas tersebut diperkirakan memberikan potensi nilai secara signifikan bagi organisasi, maka Vitasek ‘mewanti-wanti’ agar perusahaan menjalankan aktivitas tersebut secara in-house. Tidak boleh di-outsource- kan.

Sebailiknya, bila aktivitas tersebut diperkirakan hanya memberikan sedikit kontribusi value bagi organisasi, pertimbangan keputusan outsourcing semata berdasarkan pertimbangan keuangan. Bila ternyata outsourcing suatu aktivitas fungsi lebih efisien, maka perusahaan sebaiknya meng-outsource-kan.

Berdasarkan pemikiran keputusan outsourcing Vitasek, pertanyaan selanjutnya adalah apakah aktivitas logistik sebaiknya di-outsource-kan atau dikelola sendiri?

Aktivitas logistik jelas memberikan value secara signifikan bagi organisasi. Tidak ada yang meragukannya. Setidaknya, logistik memberikan value berupa place value dan time value.

Logistik menciptakan nilai place value dengan cara memindahkan barang dari lokasi tempat produksi ke lokasi tempat konsumsi. Logistik memungkinkan membawa produk ke pasar yang lebih luas. Logistik mampu menyeimbangkan supply dan demand suatu produk untuk mencapai harga dan kuantitas equilibria.

Produk lebih bernilai bila tidak hanya tersedia di mana (where) konsumen memerlukan, namun juga kapan (when) konsumen memerlukannya. Produk meningkat nilai ekonominya bila tersedia di saat yang tepat. Produk-produk fashion muslim, seperti sorban, sarung, hijab, baju koko, peci, dan sajadah akan dibutuhkan konsumen pada saat Ramadhan atau menjelang lebaran idul fitri. Logistik berperan dalam menyediakan produk pada waktu yang tepat. Logistik mampu menciptakan time value.

Bagi perusahaan, pengelolaan logistik yang efisien dan efektif akan meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan dari dua sisi: layanan pelanggan dan biaya. Dengan pengelolaan logistik yang baik, perusahaan dapat men-deliver produk ke pelanggan secara tepat dengan biaya yang paling efisien. Inilah value dari logistik.

Pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan memiliki keahlian, kapabilitas, dan kompetensi yang mencukupi untuk mengelola logistiknya secara in-house? Jawabannya tidak. Umumnya, perusahaan tidak memiliki keahlian dan kapabilitas yang mencukupi dalam pengelolaan logistiknya. Selain pertimbangan kapabilitas, skala ekonomis kapasitas logistik perusahaan tidak cukup efisien bila harus mengelola logistiknya sendiri.

Atas pertimbangan itulah, maka sebaiknya aktivitas logistik perusahaan diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa logistik. Dalam konteks matrik Vitasek, keputusan perusahaan untuk meng-outsource-kan logistik ke perusahaan penyedia jasa logistik merupakan keputusan yang sangat tepat.

CILT (Chartered Institute of Logistics and Transport) UK pada tahun 2012 telah melakukan survei mengenai keputusan outsourcing dalam logistik. Hasilnya, 61% responden melakukan outsourcing pengelolaan warehouse, dan lebih dari 80% responden melakukan outsourcing pengelolaan transportasi. CILCT juga menemukan bahwa pertimbangan perusahaan melakukan outsourcing logistik didasarkan pada:

  • keterbatasan kompetensi dalam mengelola logistik;
  • penurunan biaya;
  • fleksibilitas;
  • belanja investasi aset logistik yang lebih sedikit;
  • peningkatan kualitas layanan.

Membangun kemitraan

Bila keputusan outsourcing logistik sudah ditetapkan, keputusan selanjutnya adalah siapa mitra atau partner untuk mengelola logistik? Bagaimana membangun kemitraan logistik agar aktivitas logistik yang dijalankan mampu memberikan value bagi organisasi?

Sebelum memutuskan bermitra dengan perusahaan 3PL atau 4PL mana, sebaiknya perusahaan perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut (Gwynne Richards, 2014):

  • Pastikan bahwa proses logistik saat ini seefisien mungkin. Anda tidak pernah bisa meng-outsource-kan masalah. Itu hanya akan menimbulkan masalah baru. Demikian Richards mengingatkan.
  • Pahami struktur biaya logistik anda saat ini.
  • Lakukan benchmark sistem manajemen operasi perusahaan anda. Bandingkan dengan perusahaan sejenis.
  • Tetapkan future strategi anda. Apa perubahan lingkungan bisnis, pasar, produk, dan strategi yang akan anda jalankan di masa mendatang. Semuanya akan berdampak pada strategi logistik yang akan anda jalankan.
  • Pahami pasar penyedia jasa logistik, baik 3PL maupun 4PL di mana mereke memberikan layanan logisitik sesuai sektor industri perusahaan anda. Setiap perusahaan 3PL atau 4PL memiliki keahlian dan pengalaman masing-masing sesuai sektor industri pelanggan yang mereka layani.
  • Kumpulkan dan analisis data relevan untuk keputusan pemilihan partner outsourcing logistik.

Selanjutnya, untuk pengumpulan informasi kandidat partner outsourcing logistik, perusahaan perlu mengirimkan RFI (request for information). Setidaknya, informasi yang diperoleh dari perusahaan 3PL atau 4PL adalah sebagai berikut:

  • pengalaman dan pemahaman mereka dalam pasar dan bisinis sesuai perusahaan anda;
  • ketersediaan sumber daya yang mereka miliki seperti tenaga ahli, tenaga operator, truck, gudang, ICT, dan lain-lain;
  • layanan logistik yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
  • catatan pencapaian KPI untuk setiap pelanggan yang mereka layani;
  • stabilitas keuangan perusahaan 3PL atau 4PL;
  • cakupan geografi dan foot print;
  • tingkat kesuksesan pembaharuan kontrak (contract renewal success rates);
  • kesesuaian budaya perusahaan dengan budaya 3PL atau 4PL.

Setelah RFI diperoleh, langkah selanjutnya adalah memilih partner yang tepat. Serangkaian kriteria perlu dikembangkan untuk mengevaluasi kandidat 3PL atau 4PL. Tompkins Associates (1998) memberikan panduan lengkap kriteria evaluasi kandidat 3PL atau 4PL seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Kandidat 3PL atau 4PL yang menghasilkan nilai total terbesar yang dipilih sebagai partner. Pada contoh tabel tersebut, nilai total diperoleh 80. Range nilai antara 0 sampai 100. Sementara interval rating menggunakan skala Likert mulai dari 1 sampai 5.

Bila partner 3PL atau 4PL sudah ditetapkan, selanjutnya disiapkan kontrak kerjasama untuk kemitraan pengelolaan logistik. Perusahaan perlu menyiapkan masa transisi sebelum benar-benar menyerahkan sepenuhnya pengelolaan logistik ke 3PL atau 4PL sesuai go live kontrak.

Menjaga kemitraan tetap berlangsung dalam jangka panjang perlu dibangun. Cottrill dan Gary (2006) mengatakan bahwa kemitraan logistik dalam jangak panjang dapat dibangun bila:

  • kedua pihak selalu mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk perbaikan kinerja logistik;
  • kedua pihak mampu membangun komunikasi dan kolaborasi secara efektif;
  • Kedua pihak salih percaya (trustworthiness);
  • Menjalankan logistik dengan operasional yang fleksibel dan agile.
  • Kedua pihak menciptakan cultural fit.

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa tidak semua kemitraan logistik berjalan sesuai harapan. Kedua pihak baik perusahaan sebagai client dan 3PL atau 4PL sebagai penyedia jasa tidak mendapatkan benefit dari kemitraan logistik.

Bagi perusahaan yang meng-outsource-kan logistik ke 3PL atau 4PL setidaknya mengharapkan peningkatan kinerja logistik dan penurunan biaya logistik. Sementara bagi perusahaan 3PL atau 4PL yang mengelola logistik client tentu mengharapkan peningkatan top line dari revenue dan bottom line berupa profit serta penambahan portofolio pengelolaan logistik dari sektor industri client.

Hasil survei Eye for Transport tahun 2012 yang dilakukan untuk mencari penyebab kemitraan logistik gagal sebagai berikut:

Menariknya, 61% responden mengemukakan alasan inefficient management 3PL dan 44% alasan permasalahan evaluasi dan monitoring kinerja 3PL menjadi penyebab utama mengapa kemitraan logistik gagal.

CILT tahun 2012 melakukan survei penyebab kontrak kemitraan logistik tidak diperpanjang. Hasil survei seperti ini:

  • kehilangan kepercayaan;
  • enggan untuk melakukan perbaikan atau perubahan selama masa periode kontrak;
  • fleksibilitas yang dijanjikan 3pl tidak dapat dipenuhi;
  • rendahnya pencapaian kinerja kualitas layanan logistik 3pl;
  • biaya logistik pesaing lebih murah, dengan kualitas layanan logistik yang setara atau bahkan lebih baik;
  • rendahnya komitmen dari 3pl.

Kemitraan logistik perlu dibangun atas dasar tujuan dan value bersama. Sejatinya tujuan kemitraan logistik adalah untuk mengoptimalkan sasaran bersama secara mutual benefit: pengurangan biaya logistik bagi perusahaan, inovasi dan peningkatan kualitas layanan pelanggan, dan peningkatan profit margin bagi provider 3PL.

Vitasek menganjurkan perubahan mindset bersama agar kemitraan logistik memberikan benefit kedua pihak dalam jangka panjang, yaitu perubahan mindset dari konfrontasi menjadi kolaborasi. Perubahan mindset ini akan mendorong kolaborasi untuk mencapai “what’s in it for we’ (WIIFWe)”, bukan “what’s in it for me (WIIFMe)”.

Lebih jauh Vitasek menambahkan, kemitraan logistik perlu dilandasi fondasi 5 rules:

  • Fokus pada outcomes, bukan hanya sekadar transaksi;
  • Fokus pada bagaimana caranya memenuhi ekspektasi dan outcomes;
  • Pendefinisian dan pengukuran outcomes secara jelas dan spesifik;
  • Model pricing harus efektif untuk mendorong pencapaian outcomes;
  • Evaluasi pencapaian outcomes untuk mendapatkan insight perbaikan kinerja.

Secara periodik, perlu dilakukan evaluasi dalam bentuk monthly business review (MBR) untuk mengetahui pencapaian setiap key performance indicators (KPIs) sesuai outcomes yang diharapkan. Dari MBR akan diperoleh evaluasi kinerja berdasarkan data. Perbaikan kinerja outcomes kemitraan logistik dilakukan secara terus-menerus, untuk menghasilkan kinerja terbaik.

***
Menjalankan fungsi logistik di perusahaan memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, utamanya dengan perusahaan 3PL atau 4PL. Kemitraan logistik antara perusahaan dengan 3PL perlu dibangun untuk mencapai “what’s in it for we’ (WIIFWe)” sesuai outcomes yang diharapkan.

Ibarat sebuah pernikahan, proses kemitraan logistik melalui beberapa pentahapan, mulai dari masa perkenalan (dating) untuk mendapatkan informasi kebutuhan dan tujuan bersama, pertunangan (engagement) untuk memantapkan komitmen dalam memasuki tahap pernikahan (marriage) yang melambangkan contract award dan langkah awal untuk mencapai kesuksesan outcomes bersama.

Kemitraan logistik yang efektif akan memberikan benefit bersama. Bagi perusahaan (client) yang meng- outsource-kan fungsi logistiknya akan mendapatkan peningkatkan kualitas layanan logistik untuk pelayanan pelanggannya dan penuranan biaya logistik. Sementara bagi 3PL atau 4PL akan mendapatkan profit margin dan portofolio pengalaman layanan logistik sesuai sektor industri pelanggan yang dilayani.

Jalan Cilaki, Taman Lansia, Bandung, 3 Juni 2018

Pohon Imitasi 8 Milyar: Fenomena Post-Truth?

Ismail Fahmi, Ph.D – Dosen Magister Teknik Informatika Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia / Founder Media Kernels Indonesia
– – – – – –

Pohon Imitasi 8 Milyar: Fenomena Post-Truth?

Dalam sebuah artikel tertanggal 28 November 2017 di situs resmi Kantor Staf Presiden (KSP) yang berjudul “Media Sosial dan Fenomena Post-truth” dijelaskan bahwa: Post-Truth menunjukkan suatu keadaan dimana fakta obyektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding dengan emosi dan keyakinan pribadi. Singkatnya, orang lebih mengikuti “emosi” dan “keyakinan” pribadinya dibanding mencari “fakta sesungguhnya.”

Latar Belakang

Dua hari ini, media sosial diramaikan oleh berita dan opini tentang “pohon imitasi seharga 8M” yang dipasang di trotoar ibu kota. Ada dua narasi dalam percakapan warganet ini: (1) pemasangan pohon imitasi sangat mengganggu pejalan kaki, dan (2) harga pengadaan pohon imitasi ini sangat mahal, yaitu 8 Milyar rupiah.

Fakta: pemasangan pohon imitasi ini memang mengganggu pejalan kaki. Trotoar yang sudah sempit membuat pejalan kaki tidak bisa melewati pohon dengan mudah. Tentunya ini merupakan masukan penting bagi Suku Dinas DKI terkait.

Fakta atau Misinformasi: harga pohon imitasi adalah 8 M. Berita dari Viva yang menyatakan soal harga ini menjadi referensi atau pembenaran bagi warganet yang berujung pada bullying pada Gubernur dan Wagubnya.

Pada akhirnya terungkap bahwa pohon yang dipasang itu adalah pohon imitasi bekas pengadaan tahun 2017, dan sudah pernah dipasang sebelumnya untuk hiasan tahun baru (Tempo, Kompas). Saat itu tidak ada keluhan sama sekali.

Pertanyaan

Apakah kesalahan tudingan soal harga pohon imitasi sebesar 8M, yang dilakukan secara masif oleh warganet di media sosial ini, merupakan salah satu contoh dari fenomena post-truth?

Kita akan lihat data dari Drone Emprit. Jika tudingan itu dilakukan oleh sekelompok warganet secara masif dan bersama-sama dimana mereka memiliki “emosi” dan “perasaan/keyakinan” yang negatif terhadap target narasi, maka “very likely” ini adalah contoh dari “post-truth.” Mengapa demikian? Karena harga pohon imitasi sebesar 8M itu jelas tidak masuk akal, sehingga otomatis akan cocok dengan emosi dan keyakinan mereka, bahwa Gubernur DKI memang “gabener.”

Data

Kita gunakan kata kunci “pohon plastik” dan “pohon imitasi” untuk menangkap percakapan sejak kemaren hingga hari ini (31 Mei – 1 Juni).

Terdapat total 12K mention di twitter dan 535 mention di media online. Dari sisi trend, percakapan ini mulai muncul kemaren (31 Mei) dan hari ini (1 Juni) masih sangat tinggi. Kita lihat apakah besok masih tinggi setelah ada klarifikasi.

SNA dan Narasi

Langsung kita buka peta SNA untuk melihat cluster atau kelompok warganet mana yang banyak membahas isu ini. Kita bagi SNA dalam 3 bagian:

  1. Sebelum ada klarifikasi: 31 Mei – 1 Juni jam 12.00;
  2. Setelah ada klarifikasi: 31 Mei – 1 Juni jam 23:00;
  3. Setelah klarifikasi: 1 Juni jam 17.00 – 23.00.

Dari peta SNA (1), kita lihat hanya ada satu cluster besar yang membahas soal pohon imitasi ini. Narasi besar yang mereka bawa adalah “pohon imitasi mengganggu pejalan kaki” dan “pohon imitasi harganya 8M.” Dilihat dari profile warganet di sana, secara “emosi” dan “perasaan/keyakinan” selama ini dikenal berseberangan dengan Gub-Wagub DKI sekarang. Kelompok warganet yang mendukung Gub-Wagub tidak tampak dalam SNA ini.

Setelah ada klarifikasi soal asal-usul pohon imitasi sekitar jam 12.00 (1 Juni), peta SNA (2) memperlihatkan adanya cluster baru. Dari profile warganet cluster ini, mereka yang secara “emosi” dan “perasaan/keyakinan” dikenal mendukung Gub-Wagub, ramai-ramai mengamplifikasi klarifikasi dari Pemprov DKI bahwa “pohon imitasi itu bekas tahun 2017” seperti yang diberitakan oleh Tempo dan Kompas.

Yang menarik, di antara kedua cluster tersebut, terdapat media-media online yang banyak dijadikan referensi oleh kedua cluster. Media ini menjadi “information arbitrage” atau juru penengah. Apa yang mereka tulis sangat menentukan narasi dan opini warganet. Jadi mereka punya tanggung jawab besar dalam meluruskan hoax dan memberitakan fakta yang benar.

Sekarang kita lihat SNA (3), khusus 1 juni setelah pukul 17.00. Kita asumsikan setelah klarifikasi ini harusnya tidak ada lagi warganet yang menyebarkan opini salah soal harga pohon imitasi tersebut. Dari peta SNA ini ternyata kita masih lihat ada 2 cluster. Warganget dalam cluster yang secara “emosi” berseberangan dengan Gub-Wagub DKI ternyata masih meretweet status dari key opinion leader mereka yang dibuat pada saat-saat sebelum klarifikasi. Ukuran cluster mereka sudah lebih kecil. Sedangkan cluster yang mendukung Gub-Wagub jadi lebih besar ukurannya, dan terus mengamplifikasi klarifikasi yang diberitakan oleh media online.

Detail narasi, siapa influencer masing-masing cluster, silahkan dilihat dalam slide terlampir.

Fenomena Post-Truth?

Dari data berupa pola clustering, emosi warganet dalam cluster yang aktif dalam perdakapan, dan narasi yang berkembang di atas, kita bisa simpulkan kalau ramainya pembahasan isu “pohon imitasi 8M” merupakan sebuah fenomena post-truth. Informasi ini tidak benar, namun secara berulang-ulang dan berjejaring diperbincangkan secara masif.

Memang ada “bukti” screenshot yang mereka buat, namun bukti yang salah itu dipercaya oleh hampir semua warganet. Bahkan pembicaraan ini sudah melebar pada isu-isu lain yang tak berhubungan misal “air minum dari tinja,” dan “kunjungan gubernur ke luar negeri.”

 

Fenomena post-truth ini dikuatkan oleh pola retweet status lama yang terbukti tidak benar, yang masih terus dilakukan oleh para follower dalam cluster pertama, meski sudah ada klarifikasi. Hal ini menunjukkan, informasi yang salah masih diamplifikasi karena cocok dengan “emosi” dan “perasaan/keyakinan” mereka bahwa Gubernur memang “gabener.” Adanya klarifikasi tidak mengurangi keyakinan mereka ini.

Closing

Tampaknya upaya untuk menghindari post-truth, dimana publik lebih cenderung mengikuti perasaan mereka dari pada kebenaran, akan tetap menjadi PR besar kita semua, bangsa Indonesia.

Yang bisa dilakukan ketika sebuah informasi yang salah sudah terlanjut menyebar luas adalah: segera buat dan sebarkan klarifikasi atau kontra narasi positif yang benar. Hal ini harus dilakukan oleh pihak yang punya otoritas, sesuai dengan isu yang menyebar.

Semakin cepat kontra narasi berdasarkan fakta yang sebenarya dibuat dan disebarkan, maka semakin cepat pula misinformasi bisa diredam. Bukti-bukti kuat sebagai pendukung diperlukan untuk meyakinkan publik. Jika dibiarkan, atau dihalau dengan “disinformasi” baru, maka yang terjadi adalah noise lawan noise yang tiada henti.

Dari data Drone Emprit di atas, tampak bahwa media mainstream online ternyata masih memegang peranan penting dalam menyebarkan klarifikasi atau kontra narasi positif. Otoritas bisa memilih media yang sering menjadi “information arbitrage,” sebagai penengah kedua cluster. Media-media ini cenderung bisa dipercaya oleh keduanya.

Sekedar pemikiran saja, mungkin ada baiknya teman-teman “turnback hoax” juga aktif muncul di Twitter, selain menggunakan Facebook Forum sebagai media utama, untuk menjadi “information arbitrage” bersama media mainstream.

Aturan Komen

MOHON maaf kalau komen2 yang mengandung kata2 berikut akan dihapus otomatis: cebong, iq200 sekolam, kampret, kacung, anjing, bego, koplak, tolol, idiot, iq jongkok, dan sejenisnya yang bermaksud MENGHINA.

Kalau belum dihapus, silahkan diedit, atau tinggal tunggu waktu pas saya scan, nemu komen yang tidak/kurang sopan, akan dihapus.

Mari sopan dalam berkomentar. Terima kasih.

Warehouse dalam Perspektif Supply Chain

Dr, Zaroni CISCP, CFMP – Chief Financial Officer (CFO) Pos Logistik Indonesia / Pengajar pada Program Executive Learning Institute – Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta / Dosen Magister Teknik Industri Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Warehouse dalam Perspektif Supply Chain

Di masa lalu, banyak kalangan yang memandang warehouse sebagai cost center. Warehouse tidak lebih sebagai tempat penyimpanan barang yang tidak memberikan nilai tambah. Warehouse hanya sebagai unit atau divisi yang menimbulkan biaya. Karenanya, tidak banyak pengembangan dan inovasi yang dilakukan dalam pengelolaan warehouse.

Sejatinya keberadaan dan fungsi warehouse sangatlah sederhana. Ursula Andress (lahir tahun 1936), aktris film kelahiran Swiss yang membintangi film-film ternama pernah berujar: “If I don’t have room for an item, I put it in warehouses”. Sesederhana itu. Fungsi utama warehouse sebagai tempat penyimpanan berbagai barang yang sangat diperlukan manakala tidak ada lagi ruangan untuk menaruhnya.

Dalam konteks perdagangan dan distribusi, fungsi warehouse kemudian berkembang. Awalnya, warehouse menjadi tempat persinggahan (trans-shipment point) di mana barang-barang diterima untuk selanjutnya dikirim secepatnya dengan biaya yang paling efisien.

Selama beberapa tahun, secara prinsip tidak banyak yang berubah dari proses dan aktivitas warehouse. Di dalam warehouse, aktivitas utama yang dilakukan adalah penerimaan barang, pemeriksaan barang, penempatan barang ke rak-rak atau tempat penyimpanan, penerimaan dan proses order untuk pengambilan barang dari lokasi tempat penyimpanan, pemenuhan barang-barang sesuai order, dan penyiapan pengiriman barang. Di dalamnya, termasuk beberapa aktivitas tambahan seperti pelabelan, perakitan, dan pengepakan.

Sepanjang tahun aktivitas utama yang dilakukan dalam pengelolaan warehouse seperti itu. Beberapa perbaikan warehouse dilakukan terutama pada modernisasi proses otomatisasi, penggunaan teknologi peralatan, penerapan sistem ICT, dan penerapan sistem pengukuran kinerja pengelolaan warehouse.

Pentingnya Persediaan

Pertanyaan mendasar sering kali diajukan: mengapa kita harus menyimpan barang? Pertanyaan ini mengarahkan pada jawaban pentingnya persediaan. Kebutuhan adanya persediaanlah yang mendorong perlunya warehouse. Tanpa persediaan tidak lagi diperlukan warehouse. Karenanya, menjadi penting bagi kita untuk memahami alasan atau pertimbangan mengapa kita harus menyimpan barang sebagai persediaan.

Dalam bisnis, persediaan banyak macamnya. Kita mengenal persediaan bahan baku (raw material inventory), yaitu bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi. Pada produksi air minum dalam kemasan misalnya, persediaan bahan baku ini berupa air mineral. Selain bahan baku, proses produksi memerlukan bahan penolong seperti komponen (spareparts), kemasan, label, dan lain-lain. Perusahaan perlu menyiapkan dan menyimpan persediaan bahan baku dan bahan penolong untuk menjamin ketersediaan bahan baku dalam proses produksi.

Selain persediaan bahan baku, dalam proses produksi kita menemukan persedian barang dalam proses (work- in process). Persediaan ini sifatnya sementara. Seringkali tidak memerlukan penyimpanan di warehouse, karena langsung diproses menjadi persediaan barang jadi (finished goods). Persediaan barang jadi inilah yang umumnya memerlukan penyimpanan di warehouse sampai produk dijual dan didistribusikan ke saluran distribusi seperti distributor, grosir, dan toko pengecer.

Warehouse berperan penting dalam pengelolaan persediaan. Dalam konteks supply chain, adanya persediaan diperlukan untuk mengantisipasi pola permintaan yang tidak pasti dan fluktuatif. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, perlu persediaan. Ketidakpastian dalam permintaan barang maupun pasokan barang. Pasokan beberapa barang sangat dipengaruhi oleh cuaca dan musim, terutama komoditi pertanian. Demikian juga pola permintaan yang banyak dipengaruhi oleh selera konsumen, tingkat persaingan, produk subsitusi, produk komplementer, perubahan income masyarakat, dan lain-lain. Perubahan parameter ini menentukan pola permintaan.

Pertimbangan biaya transportasi dan pengiriman barang seringkali menjadi alasan banyak perusahaan untuk menyimpan barang dalam jumlah besar. Ada trade-off antara biaya transportasi dengan biaya penyimpanan barang. Perusahaan yang menyimpan barang dalam jumlah besar dapat menekan biaya transportasi, karena tidak perlu sering melakukan order pengiriman barang dari pemasok. Namun, persediaan barang yang besar memerlukan kapasitas warehouse yang besar, sehingga menimbulkan biaya warehouse yang besar.

Adanya keinginan mendapatkan diskon atau pengurang harga pembelian sering menjadi pertimbangan perusahaan untuk menyimpan barang dalam jumlah besar. Umumnya, diskon harga pembelian diberikan penjual bila pembelian dilakukan dalam jumlah besar (bulk buying). Perusahaan perlu mempertimbangkan trade-off antara besaran diskon yang diperoleh dengan biaya penyimpanan barang per unit, selain risiko kadaluarsa barang karena disimpan terlalu lama.

Jarak antara lokasi pabrik dengan konsumen menjadi pertimbangan dalam penyimpanan barang di warehouse. Seberapa cepat perusahaan dalam memenuhi order pembelian dari konsumennya sampai barang diterima oleh konsumen – dalam supply chain dikenal dengan istilah lead time, menjadi pertimbangan penting dalam penentuan jumlah persediaan barang. Dalam hal ini, fungsi warehouse menjadi fasilitas untuk penyimpanan barang sehingga memungkinkan lead time semakin pendek.

Selain pertimbangan seperti yang dijelaskan di atas, alasan penyimpanan persediaan bisa disebabkan oleh kebutuhan perusahaan dalam mengantisipasi proses produksi yang terhenti (production shutdown), antisipasi untuk peningkatan permintaan produksi atau penjualan, dan mengelola seasonality.

Bahkan pada beberapa jenis barang tertentu, seperti wine, sigaret rokok kretek, batu dan logam mulia, dan barang-barang seni antik, semakin disimpan pada periode yang lama, semakin meningkatkan nilai barang. Pertimbangan penyimpanan barang untuk meningkatkan nilai barang ini sering dikenal sebagai investment stocks.

Pun bagi organisasi, perusahaan, dan lembaga publik, penyimpanan dokumen dalam periode waktu tertentu menjadi kewajiban (mandatory), seperti penyimpanan faktur, dokumen pajak, surat berharga, dan lain-lain. Semuanya ini menjadi pertimbangan penting, mengapa perusahaan harus menyimpan barang atau segala sesuatu di warehouse.

Peran Warehouse

Selain fungsi dasar warehouse sebagai tempat penyimpanan barang, dalam perspektif supply chain fungsi warehouse untuk konsolidasi, transit barang, break-bulk, pusat cross-dock, pusat penyortiran, fulfillments center, reverse logistics center, dan public sector services.

Fungsi yang diperankan warehouse tersebut menentukan operasional warehouse. Dalam fungsinya sebagai konsolidasi dan transit barang misalnya, warehouse berperan sebagai titik pengumpulan barang-barang yang diterima dari berbagai pasokan pabrik atau pemasok sebelum dikirim dengan menggunakan alat transportasi untuk didistribusikan ke penerima. Dengan konsolidasi barang memungkinkan dicapai efisiensi biaya transportasi.

Warehouse yang diposisikan sebagai trans-shipment atau break-bulk center menerima kuantitas barang dalam jumlah besar dari pemasok untuk selanjutnya dipecah (break-bulk) dalam jumlah kecil yang akan didistribusikan ke berbagai lokasi penerima (last-mile delivery). Fungsi warehouse sebagai trans-shipment atau break-bulk center ini sering kita temui di distribution center yang mengelola barang-barang dari berbagai produk atau merek untuk didistribustikan ke toko-toko pengecer seperti pasar tradisional, pasar modern, dan mini market.

Dalam perkembangannya, fungsi warehouse pun meluas menjadi cross-dock centers untuk pertukaran barang (clearing house) antarmoda transportasi sehingga dicapai kecepatan dan efisiensi biaya transportasi; sortation center yang kerap kita jumpai di perusahaan-perusahaan kurir seperti kantor pos yang melakukan fungsi penyortiran kiriman untuk diantar ke penerima; fulfillment center yang banyak dioperasikan oleh penyedia layanan e-dagang.

Perhatian dan kepedulian dunia usaha terhadap lingkungan dan keberlanjutan planet bumi mendorong perusahaan mengelola reverse logistics untuk mengumpulkan dan menarik produk recycle. Pengelolaan reverse logistics memerlukan warehouse sebagai drop center penerimaan produk-produk recycle dari konsumen dan warehouse penyimpanan produk-produk recycle sebelum diolah menjadi bahan baku yang digunakan kembali (reuse) untuk proses produksi produk jadi. Jepang merupakan salah satu negara yang sangat peduli terhadap isu lingkungan. Di sana, kita banyak menjumpai fungsi warehouse sebagai reverse logistics center untuk pengelolaan produk recycle.

Perhatian pemerintah terhadap penanggulangan bencana mendorong kebutuhan akan warehouse untuk penyimpanan bantuan kemanusian dan peralatan yang diperlukan untuk penanggulangan bencana. Warehouse untuk peran ini dikenal dengan public warehouse, karena dikelola oleh pemerintah atau Lembaga publik. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) merencanakan pembangunan warehouse penanggulangan bencana di enam lokasi yang tersebar di berbagai kota disesuaikan dengan potensi risiko dan karakteristik jenis bencana.

Penentuan Kapasitas dan Lokasi Warehouse

Persoalan berikutnya, berapa jumlah dan kapasitas warehouse yang perlu disiapkan untuk menyimpan persediaan? Di manakah lokasi warehouse?

Penentuan kapasitas dan lokasi warehouse sering menjadi keputusan strategic perusahaan. Seringkali menjadi perdebatan dalam pembahasan dalam strategic meeting para leader perusahaan: Apakah sebaiknya kapasitas warehouse ditingkatkan atau diturunkan?

Kapasitas warehouse ini mencakup luas dan jumlah warehouse. Pertanyaan strategic tersebut mengemuka bukan tanpa alasan dan jawaban. Sebab apa, keputusan penentuan kapasitas warehouse akan memengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan, utamanya pelayanan pelanggan dan biaya logistik yang harus ditanggung perusahaan. Karenanya, menjadi penting untuk dipahami berapa kapasitas warehouse yang harus disiapkan perusahaan.

Sayangnya, tidak ada jawaban yang pasti. Penentuan kapasitas warehouse perusahaan bergantung pada karakteristik produk dan pengguna warehouse. Pertimbangan kuantitatif dan kualitatif dalam penentuan kapasitas warehouse perlu disimulasikan, sehingga didapatkan berapa kapasitas warehouse yang tepat.

Gwynne Richards (2014) dalam bukunya yang berjudul “Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in The Modern Warehouse” mengajarkan beberapa kriteria yang perlu menjadi pertimbangan untuk penentuan kapasitas warehouse sebagai berikut:

Keputusan strategic berikutnya adalah penentuan lokasi warehouse. Di manakah lokasi warehouse sebaiknya dibangun?

Seperti halnya penentuan kapasitas warehouse, pemilihan lokasi warehouse melibatkan serangkaian pertimbangan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Umumnya, pertimbangan dalam pemilihan lokasi warehouse didasarkan pada (Gwynne Richards, 2014):

  • biaya perolehan atau sewa tanah dan bangunan;
  • akses pada jaringan dan moda transportasi;
  • ketersediaan dan keterampilan tenaga kerja;
  • akses transportasi untuk staf;
  • ketersediaan pendanaan atau grant;
  • ketersediaan dan biaya utilities seperti air dan telekomunikasi;
  • kelancaran aliran arus barang;
  • akses infrastruktur logistik seperti pelabuhan dan bandar udara;
  • kedekatan dengan lokasi pemasok, pabrik, dan konsumen;
  • potensi risiko kawasan terdekat seperti depo penyimpanan oli, bahan bakar, yang menyebabkan risiko kebakaran.

Secara spesifik, Tufan, Nihan, dan Kahraman (2010) memberikan panduan kriteria pemilihan lokasi warehouse sebagai berikut:

  • Cost: biaya perolehan atau sewa tanah dan bangunan, biaya tenaga kerja, biaya transportasi, pajak,dan handling costs;
  • Makro: kebijakan pemerintah, regulasi industri, kawasan industri dan pergudangan, stabilitas politik, dan keamanan;
  • Karakterisik tenaga kerja: ketersediaan tenaga kerja, keterampilan tenaga kerja, akses transportasi pekerja, dan industrial relations;
  • Infrastruktur: ketersediaan akses jaringan dan moda transportasi, pelabuhan, bandar udara, terminal, stasiun kereta api, sistem telekomunikasi, listrik dan air, kualitas dan keandalan sistem transportasi;
  • Lingkungan: geografi, jauh dari limbah pabrik, kondisi cuaca, banjir, kepadatan, dan lain-lain;
  • Pasar: kedekatan dengan pelanggan, pemasok, produsen, pabrik, trafik, lead time, dan respon pelanggan.

Berbagai pertimbangan tersebut disimulasikan secara geografis untuk menentukan center of gravity, sehingga diperoleh lokasi warehouse yang paling tepat.

***
Warehouse memainkan peran penting dalam supply chain. Keberadaan warehouse untuk menghubungkan dan menjadi media intermediary antara pemasok dan pabrik, distributor, pengecer, dan konsumen. Warehouse memungkinkan pasokan dan pemenuhan barang secara tepat dan efisien, yang menjadi fasilitas pentingnya penyimpanan persediaan barang.

Perkembangan fungsi dan operasi warehouse dalam dekade terakhir semakin pesat seiring dengan peningkatan arus pemenuhan dan pengiriman barang dalam model e-dagang. Warehouse telah meluas fungsinya tidak sekadar tempat penyimpanan barang. Kini warehouse telah berperan dalam fungsi consolidation, cross-dock, dan fulfillment center. Bahkan warehouse kini berperan sebagai reverse logistics center.

Sekemandung, Bandung, 1 Juni 2018.

Ramadhan dan Lebaran: Perspektif Logistik

Dr, Zaroni CISCP, CFMP – Chief Financial Officer (CFO) Pos Logistik Indonesia / Pengajar pada Program Executive Learning Institute – Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta / Dosen Magister Teknik Industri Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Ramadhan dan Lebaran: Perspektif Logistik

Ramadhan dan lebaran selalu dinanti umat Islam. Umat Islam menyambut bulan suci Ramadhan dengan penuh suka cita. Selama sebulan penuh umat Islam mengisi laku dan memaknai Ramadhan dengan berbagai kegiatan amal ibadah untuk meraih rahmat kasih sayang Allah SWT, ampunan, dan ketaqwaan. Berbagai kesibukan untuk menyiapkan hidangan makanan sahur dan berbuka puasa turut serta mewarnainya. Menjelang lebaran kesibukan meningkat untuk menyiapkan kue dan jamuan lebaran merayakan hari kemenangan.

Dalam perspektif ekonomi, Ramadhan dan lebaran merupakan siklus ekonomi musiman (seasonal economy) yang ditandai dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang mendorong peningkatan konsumsi agregat. Peningkatan konsumsi rumah tangga ini utamanya permintaan akan komoditas pangan seperti beras, daging ayam ras, daging sapi atau kerbau, kacang tanah, bawang merah, cabai rawit, cabai besar, telur ayam ras, minyak goreng, kedelai, tepung terigu, dan gula pasir.

Peningkatan permintaan komoditas pangan selama Ramadhan dan lebaran selalu diantisipasi oleh produsen dan pedagang komoditas pangan dengan menyediakan stock pangan yang mencukupi. Bila stock pangan tidak mencukupi akan menimbulkan kekurangan (shortage) yang berakibat pada kelangkaan dan lonjakan harga pangan.

Fenomena lonjakan/gejolak harga pangan kerap jadi momok setiap Ramadhan dan lebaran. Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan operasi pasar melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan harga bahan pangan pada Ramadhan dan lebaran.

Belajar dari pengalaman buruk gejolak harga pada beberapa siklus Ramadhan dan lebaran, pemerintah tampaknya bekerja lebih keras dan serius dalam pengendalian harga kali ini. Penyiapan stok sejumlah komoditas pangan jauh hari sebelum Ramadhan, mengintensifkan penyelenggaraan operasi pasar/pasar sembako murah yang dilakukan oleh Bulog dan Pemerintah Daerah, hingga pelibatan berbagai komponen dalam pemerintahan, dilakukan dalam upaya stabilisasi harga pangan.

Beberapa terobosan kebijakan juga dilakukan, di antaranya lewat penetapan harga acuan dalam rangka lebih menjamin ketersediaan, kestabilan, dan kepastian harga pangan, baik di tingkat petani maupun konsumen. Jenis pangan yang ditetapkan harga acuannya ditambah. Pemberlakuan juga diperluas tak hanya di gerai ritel modern, tetapi juga pasar tradisional.

Sinergi dan koordinasi pemerintah pusat dengan BUMN dan Pemda telah banyak dilakukan. Dalam beberapa kesempatan bahkan melibatkan aparat keamanan untuk ikut mengawal kestabilan harga di pasar. Untuk pengendalian inflasi, BI dan pemerintah telah meluncurkan sistem penyediaan informasi harga komoditas pangan harian, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, meliputi 10 komoditas pangan penting penyumbang 50 persen inflasi pangan selama ini. (www.kompas.id diakses tanggal 27 Mei 2018).

Secara makro, momentum lebaran menjadi instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi dan pemerataan. Penyediaan dana tunai tidak kurang dari Rp200 triliun yang digelontorkan BI ke perekonomian harus diarahkan agar bisa lebih menggerakkan ekonomi daerah/nasional secara keseluruhan.

Siklus ekonomi Ramadhan bisa menjadi momentum positif dalam mempercepat pemulihan perekonomian, khususnya dari sisi permintaan domestik. Pembangunan berbagai infrastruktur di luar Jawa, seperti Trans-Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, membutuhkan waktu cukup panjang, selain anggaran yang besar. Namun, begitu jadi, infrastruktur akan mendorong investasi dan aktivitas bisnis. Hal ini akan menyebabkan permintaan konsumsi domestik merangkak naik secara lebih merata (A Prasetyantoko, 2017).

Berbagai terobosan dalam upaya stabilisasi harga, khususnya pada momen-momen khusus seperti hari raya keagamaan, perlu terus dilakukan. Termasuk sinergi dengan swasta, lebih mengefektifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah, dan menindak tegas spekulan.

Perbaikan logistik pangan
Peningkatan permintaan pangan pada bulan Ramadhan dan menjelang lebaran memerlukan solusi logistik utamanya distribusi pangan dari produsen dan pedagang pangan ke konsumen akhir.

Langkah yang ditempuh juga harus menyentuh hulu persoalan pangan dan pilar ketahanan pangan, mulai dari produksi, penguatan stok, hingga kelancaran distribusi. Dengan demikian, problem klasik gejolak harga dan kelangkaan pangan, baik akibat lonjakan permintaan maupun gangguan pasokan, bisa ditekan seminal mungkin.

Logistik pangan mencakup perencanaan dan pelaksanaan proses aliran pangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam supply chain komoditas pangan yang terdiri dari produsen (petani dan peternak, importir, pedagang pengepul, distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan konsumen akhir.

Selain aliran fisik komoditas pangan, rantai pasokan pangan memerlukan informasi lengkap mengenai pasokan dan permintaan pangan, yang mencakup setiap jenis komoditas pangan, ketersediaan stock, lokasi penyimpanan, akses transportasi, waktu yang diperlukan untuk pengiriman, harga, dan lain- lain.

Menjaga keseimbangan pasar komoditas pangan selama Ramadhan dan lebaran menjadi prioritas penting untuk perbaikan rantai pasokan dan logistik pangan. Logistik berperan penting dalam

percepatan pengiriman pangan ke konsumen akhir secara tepat jenis komoditas pangan, tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat pemilhan moda transportasi, tepat lokasi penjemputan (pick-up), tepat penerima, dengan biaya distribusi yang paling efisien.

(Sumber: www.kompas.id diakses tanggal 27 Mei 2018)

Dari sisi produsen dan pedagang diharapkan tidak melakukan penimbunan dan penahanan stock pangan yang dilatari motif spekulasi untuk mendapatkan keuntungan (rent seeking behavior). Penimbunan dan penahanan stock jenis komoditas pangan hanyalah akan menyebabkan kekurangan pasokan pangan dan lonjakan harga. Ujungnya konsumen akhir yang akan menanggung kerugian.

Pemilhan moda transportasi yang sesuai dengan jenis komoditas pangan, karakteristik komoditas, dan volume dapat mengefisiensikan biaya distribusi pangan, selain menjaga kualitas pangan dan lead time proses distribusi.

Karakteristik pangan yang umumnya bergantung pada siklus pertanian, mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan, perlu menjadi pertimbangan dalam menghitung ketepatan ketersediaan stock pangan. Gudang penyimpanan menjadi solusi efektif untuk menjaga tingkat stock pangan aman ketika terjadi lonjakan peningkatan permintaan pangan pada Ramadhan dan lebaran.

Sinergi pemerintah, baik melalui Kementerian dan Lembaga, BUMN pertanian dan logistik, dan sektor pengusaha swasta perlu terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan stock dan stabilitas harga pangan. Demikian pula, perbaikan infrastrukur transportasi dan pelayanan untuk mendukung kelancaran distribusi pangan perlu terus dilakukan.

Kerap terjadi bahwa menjelang lebaran banyak dimanfaatkan berbagai pihak untuk mengeruk keuntungan besar melalui perilaku rent seeking, dengan mengorbankan kesejahteraan konsumen dan masyarakat secara luas. Kenaikan biaya transportasi, khususnya transportasi penumpang selama arus mudik dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa lain, meski tidak secara langsung.

Praktik-praktik pungli yang masih dijumpai di jalanan perlu ditindak tegas. Praktik pungli ini selain menyebabkan membengkaknya biaya transportasi distribusi pangan selama Ramadhan dan lebaran, juga mendorong kenaikan harga pangan, karena pada akhirnya para produsen dan pedagang akan membebankan biaya pungli ke harga produk. Dus, konsumen akhirlah yang menanggung.

***

Perbaikan distribusi pangan selama Ramadhan dan lebaran perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari hulu sampai hilir. Perbaikan manajemen supply chain dan logistik pangan yang menjamin ketersediaan stock pangan pada jumlah yang mencukupi dengan harga wajar yang terjangkau oleh konsumen. Menjadi tugas bersama untuk mewujudkannya, sehingga momentum Ramadhan dan lebaran memberikan keberkahan bagi semuanya. Keberkahan dalam menggapai rahmat, ampunan, ketaqwaan, dan kemenangan untuk kembali ke fitrah yang suci.

Bandara Husein Sastranegara, 27 Mei 2018

Strategi dan Perencanaan Distribusi

Dr, Zaroni CISCP, CFMP – Chief Financial Officer (CFO) Pos Logistik Indonesia / Pengajar pada Program Executive Learning Institute – Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta / Dosen Magister Teknik Industri Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Strategi dan Perencanaan Distribusi

Model bisnis sektor ritel mengalami perubahan besar dalam satu dekade terakhir ini. Bermula dari Amazon.com – perusahaan ritel yang dirintis oleh Jeff Bezos lebih dari 20 tahun lalu, telah men- disrupsi model bisnis ritel dengan memberikan kemudahan akses bagi pelanggan untuk melakukan pemesanan barang di “Toko Amazon” dari mana pun, kapan pun, dan media apa pun, dengan memberikan fleksibilitas jadwal dan lokasi pengantaran barang, dan pengembalian barang dari mana pun.

Dalam transformasi model bisnis ritel, pemesanan barang tidak lagi hanya dari transaksi penjualan langsung di toko oleh walking customer, pemesanan melalui telepon, atau pemesanan melalui media sosial dalam internet, seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Pemesanan barang dilakukan dalam platform Omni-channel.

Model bisnis ritel telah berubah total. Konsumen yang terhubung secara digital saat ini lebih diberdayakan dan mendapat informasi yang sangat melimpah. Istilah “Omni” berarti “semua: dalam segala hal, tempat, dan lain-lain, dengan “tanpa batas”. Dalam konteks pemasaran, Omni bermakna akses konsumen ke produk dan layanan perusahaan setiap saat, setiap tempat, dan setiap media atau perangkat (anytime, anywhere, dan any devices).

Pendekatan Omni-channel dalam bisnis ritel telah mengubah pengelolaan Distribution Center (DC) yang kini dikenal menjadi Fulfillment Center (FC).

Peran distribusi dalam supply chain

Dalam dunia pasar sempurna (perfect market), penawaran dan permintaan barang akan selalu seimbang. Tidak ada kelebihan dan kekurangan barang di pasar. Produk yang dihasilkan langsung diserap pasar. Demikian pula bila pasar menginginkan produk, produk bisa langsung dibawa dari produsen ke lokasi pasar yang memerlukan.

Sayangnya, kondisi pasar sempurna di dunia nyata sangatlah jarang terjadi – untuk tidak mengatakan tidak pernah terjadi. Di dunia nyata, kita sering menemukan ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ketika produksi barang berkurang, entah karena gagal panen, bencana alam, kapasitas produksi kurang, pasokan bahan baku terganggu, mogok buruh, dan lain-lain, tetap diperlukan ketersediaan produk untuk menjamin kontinuitas pasokan. Demikian pula, bila terjadi kelebihan produksi barang, permintaan tidak cukup untuk menyerap semua produk yang dihasilkan.

Dari perspektif ekonomi mikro, kelebihan dan kekurangan produk merupakan indikasi kegagalan pasar (market failure). Kelebihan produk berakibat harga produk atau komoditas menurun, sementara kekurangan produk akan berdampak pada kenaikan harga. Karenanya, diperlukan intervensi pasar, salah satunya adalah pendirian gudang sebagai pusat distribusi.

Contoh peran penting gudang dalam menjaga stabilitas produk, khususnya untuk barang pokok dan penting adalah Bulog. Bulog berperan dalam menjaga stabilitas harga pasar dan ketersediaan barang. Bulog melakukan pembelian beras di tingkat petani pada saat panen beras melimpah untuk disimpan dalam gudang. Ketika pasokan beras di suatu daerah menurun, Bulog mengeluarkan stock beras yang disimpan di gudang untuk dijual. Dalam hal ini gudang Bulog berperan sebagai gudang penyangga untuk menjamin ketahanan pangan.

Gudang merupakan fasilitas penting dalam fungsi distribusi. Ada beberapa bentuk gudang dalam fasilitas distribusi yang kita kenal, yaitu: distribution center, warehouse, cross-dock, fulfillment center, dan retail store. Fasilitas dan aktivitas operasional gudang mencakup inventory handling, storage, dan processing yang sangat penting untuk menciptakan nilai manfaat waktu dan tempat (time and place utility) dari suatu barang dalam serangkaian proses supply chain.

Dalam industri manufaktur, penyiapan bahan baku dan komponen untuk proses produksi sesuai kebutuhan pada saat diperlukan akan meningkatkan nilai waktu dan tempat dari barang tersebut. Demikian pula, produk selesai (finished goods) harus selalu tersedia kapan dan di mana pada saat dibutuhkan. Operasional distribusi akan menyingkat lead time, meningkatkan ketersediaan produk, dan penurunan biaya delivery. Secara keseluruhan, operasional distribusi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses supply chain untuk meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan.

Coyle dkk. (2017) menyebutkan peran distribusi dalam supply chain:

  • Menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Fasilitas operasional distribusi berperan gudang cadangan untuk memenuhi penawaran dan permintaan musiman, seperti pasokan komoditas pertanian yang dipengaruhi musim panen dan permintaan musiman pada hari lebaran dan liburan sekolah.
  • Melindungi dari ketidakpastian. Fasilitas distribusi diperlukan untuk menyimpan barang sebagai antisipasi kekeliruan peramalan, gangguan dalam pasokan penawaran, dan permintaan yang melonjak.
  • Memanfaatkan diskon pembelian. Seringkali pemasok memberikan insentif berupa diskon untuk pembelian dalam kuantitas besar. Bila perusahaan ingin memanfaatkan diskon pembelian, maka perusahaan harus menyediakan fasilitas gudang untuk penyimpanan barang yang dibeli dalam jumlah besar.
  • Memenuhi persyaratan produksi. Beberapa bahan baku harus disimpan terlebih dulu sampai umur tertentu, seperti bahan baku tembakau untuk pembuatan sigaret rokok kretek, anggur untuk pembuatan wine, dan lain-lain. Gudang diperlukan untuk menyimpan bahan baku sebelum didistribusikan ke pabrik.
  • Memenuhi permintaan omni-channel. Pemenuhan pengantaran dalam transaksi order penjualan omni-channel memerlukan gudang-gudang distribusi yang mendekati dengan lokasi alamat penerima barang.
  • Mencapai skala ekonomis transportasi. Biaya transportasi per unit semakin rendah manakala volume barang yang diangkut semakin besar. Gudang berperan penting dalam konsolidasi barang agar mencapai skala ekonomis dalam pengangkutan.

Perencanaan distribusi

Berapa banyak gudang yang harus disiapkan, lokasi gudang, layout gudang, peralatan yang diperlukan untuk handling barang di gudang, pemilihan teknologi dan sistem aplikasi warehouse management system, transportation management system, dan lain-lain sangat bergantung pada keputusan strategi distribusi.

Dalam merencanakan distribusi dan penetapan fasilitas distribusi perlu keputusan strategi distribusi. Coyle dkk. (2017) memberikan panduan dalam keputusan strategi distribusi sebagai berikut:

  • Persyaratan kapabilitas. Pertama kali yang harus diperhatikan ketika mendesain sistem dan
    fasilitas distribusi adalah karakteristik produk. Nilai produk, ketahanan produk, sensitivitas produk terhadap temperatur, kadaluarsa produk, volume, densitas, dan lain-lain merupakan karakteristik yang menjadi pertimbangan dalam mendesain sistem dan fasilitas distribusi.

Selain karakteristik produk, dalam mendesain sistem dan fasilitas distribusi perlu memperhatikan kebutuhan aliran barang. Ada dua opsi yang dipilih dalam aliran barang: (a) pengiriman langsung dari pabrik ke toko ritel atau konsumen, dan (b) pengiriman barang ke toko ritel atau konsumen melalui fasilitas distribusi.

Kebutuhan atau persyaratan untuk layanan value-added dalam proses distribusi barang juga menentukan sistem dan fasilitas distribusi. Beberapa barang mensyaratkan adanya akumulasi, pemilahan, alokasi, dan lain-lain sehingga berimplikasi pada desain warehouse, apakah warehouse menggunakan sistem manual atau otomotisasi.

  • Desain jaringan. Dalam mendesain jaringan distribusi perlu memperhatikan positioning
    inventory, jumlah dan lokasi fasilitas distribusi, dan kepemilikan gudang.

Di mana sebaiknya penempatan lokasi inventory, apakah inventory disentralisasi atau didesentralisasi? Beberapa perusahaan seperti Amazon.com menerapkan strategi penyimpanan inventory secara desentralisasi untuk buku-buku best seller, sementara buku- buku yang kurang laku atau slow-moving disimpan secara sentralisasi. Unilever Indonesia menerapkan strategi sentralisasi inventory untuk produk es krim Walls di mega distribution center-nya. Umumnya, keputusan strategi sentralisasi atau desentralisasi stocking point didasarkan pada permintaan produk, ekspektasi konsumen, dan biaya penyimpanan inventory.

Penempatan lokasi inventory menentukan desain jaringan distribusi. Manfaat dari sentralisasi inventory adalah penghematan biaya transportasi per unit yang diperoleh dari konsolidasi pengiriman. Selain itu, sentralisasi inventory dapat mengurangi risiko variabilitas permintaan. Namun demikian, sentralisasi penyimpanan inventory berakibat lead time yang lebih lama untuk menjangkau pengantaran barang ke konsumen.

Jumlah dan lokasi fasilitas distribusi ditentukan oleh strategi penempatan lokasi inventory. Sentralisasi inventory membutuhkan jumlah fasilitas distribusi yang lebih sedikit. Biaya distribusi total dipengaruhi oleh jumlah warehouse. Ada tradeoffs antara biaya distribusi total dengan banyaknya jumlah warehouse. Biaya distribusi terdiri dari biaya transportasi, biaya pergudangan, dan biaya inventory. Selain biaya tersebut, perlu dipertimbangkan potensi kehilangan penjualan (cost of lost sales) karena kehabisan stock.

Gambar 1. Tradeoff biaya distribusi dan jumlah warehouse Sumber: Bardi dalam Coyle (2017)

Penambahan warehouse akan meningkatkan biaya warehouse dan biaya inventory. Fasilitas warehouse yang banyak akan meningkatkan biaya adminstrasi dan biaya operasional warehouse. Setiap warehouse membutuhkan tim personil, teknologi, dan administrasi yang dapat mendorong kenaikan biaya. Sementara itu, penambahan penyimpanan inventory (stocking point) akan berimplikasi pada penambahan tingkat safety stock dan biaya penyimpanan stock di gudang.

Di sisi lain, penambahan warehouse akan mengurangi biaya transportasi dan potensi kehilangan penjualan (cost of lost sales). Penambahan warehouse akan mendekatkan gudang penyimpanan barang ke lokasi pelanggan terdekat, akibatnya biaya outbound logsitik akan turun. Sementara penambahan warehouse akan meningkatkan ketersediaan inventory untuk memenuhi pesanan pelanggan (order fill rates).

Berapa sebaiknya jumlah warehouse yang optimal? Jumlah fasilitas warehouse yang optimal ditentukan berdasarkan biaya logistik total yang paling rendah.

Setelah penentuan berapa banyak warehouse yang harus disediakan, keputusan berikutnya adalah menentukan lokasi warehouse. Lokasi warehouse sebaiknya ditempatkan di lokasi yang mendekati pasar atau pelanggan, pasokan bahan baku, dan ketersediaan infrastruktur jalan, listrik, air, dan lain-lain yang diperlukan untuk kelancaran transportasi, pengoperasionalan pergudangan, dan distribusi.

Keputusan berikutnya, kepemilikan warehouse. Apakah warehouse dimiliki sendiri, sewa, atau kontrak dengan perusahaan 3PL? Pertimbangan kapabilitas perusahaan, ketersediaan dana untuk investasi, dan risiko, menjadi dasar dalam keputusan kepemilikan dan pengelolaan warehouse.

Umumnya, opsi kepemilikan dan pengelolaan warehouse dibedakan menjadi: (1) private warehouse, (2) public warehouse, dan (3) contract warehouse.

Private warehouse merupakan fasilitas dan operasional warehouse yang dikelola sendiri. Fasilitas private warehouse diperoleh dengan cara menyewa warehouse atau menggunakan warehouse milik sendiri. Semua operasional warehouse dikelola sendiri.

Sementara public warehouse merupakan warehouse yang disediakan oleh pemilik dan pengelola warehouse untuk disewakan ke pemilik barang dalam jangka waktu tertentu dan bersifat transaksional. Umumnya, penyedia jasa public warehouse memfokuskan pengelolaan produk yang memerlukan penanganan pergudangan secara khusus seperti produk berpendingin (refrigerated goods) dan bulk storage.

Contract warehouse merupakan pengelolaan warehouse oleh perusahaan penyedia jasa logistik (3PL). Contract warehouse merupakan kustomisasi pengelolaan public warehouse yang dilakukan secara dedicated dalam jangka waktu tertentu sesuai periode kontrak kerjasama. Perusahaan 3PL pengelolaan contract warehouse menyiapkan gudang, tenaga kerja, fasilitas MHE (material handling equipment) untuk memberikan solusi logistik dan distribusi ke pelanggannya. Produk-produk yang dikelola umumnya produk yang memerlukan pengelolaan secara khusus seperti produk farmasi, elektronik, consumer goods, dan produk manufaktur yang bernilai tinggi.

Pertimbangan perusahaan dalam menentukan keputusan apakah pengelolaan warehouse secara private, public, dan contract didasarkan pada beberapa aspek seperti: troughput volume, demand variability, market density, special physical control needs, security requirements, customer services requirements, dan multiple use needs.

Produk dengan volume troughput tinggi, pola permintaan yang stabil, densitas pasar yang tinggi, produk yang memerlukan pengawasan dan pengamanan khusus, dan produk yang memerlukan layanan pelanggan sesuai kebutuhan pelanggan, umumnya lebih tepat bila warehouse dikelola secara privat.

Sebaliknya, bila volume troughput relatif rendah, pola permintaan yang berfluktuasi, densitas pasar yang rendah, dan produk yang tidak memerlukan pengawasan dan pengawasan secara khusus, pengelolaan warehouse oleh perusahaan 3PL akan lebih tepat.

Penting untuk diperhatikan, dalam keputusan pengelolaan warehouse apakah dikelola sendiri atau diserahkan pengelolaannya ke perusahaan 3PL, pertimbangannya bukan hanya cost dalam analisis “make versus buy”. Pertimbangan tingkat layanan dan karakteristik permintaan produk harus menjadi pertimbangan penting.

  • Pertimbangan fasilitas warehouse. Keputusan stratejik dalam perencanaan warehousing selain capability requirement dan network design adalah fasilitas warehouse. Fasilitas warehouse ini mencakup keputusan ukuran luas warehouse sesuai kebutuhan operasional, interior layout, dan lokasi produk.

***
Distribusi memegang peran penting dalam supply chain untuk memenuhi order pelanggan. Pertimbangan service level dan biaya distribusi menjadi penting dalam keputusan strategi dan perencanaan distribusi. Dalam konteks pasar, peran distribusi untuk menjaga keseimbangan pasokan barang agar tidak terjadi kekurangan dan kelebihan barang di pasar sesuai harga equilibrium antara supply dan demand.

Fasilitas distribusi mengintegrasikan aliran produk dari manufaktur, pengecer, dan konsumen akhir. Strategi dan perencanaan distribusi perlu dirancang secara cost-effective. Pemenuhan order secara akurat dan cepat dengan biaya yang terendah merupakan tantangan dan tujuan dari peran distribusi untuk meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan dalam menyediakan layanan pelanggan.

Cilengkrang, Bandung, 26 Mei 2018

Memperhatikan Kesejahteraan Pekerja

Andar Dhini Esti Setianingrum, Mahasiswa Konsentrasi Ergonomi dan Keselamatan & Kesehatan Industri, Magister Teknik Indystri Program Pascasarjana FTI UII

Memperhatikan Kesejahteraan Pekerja

Tingginya angka kecelakaan kerja tidak dapat dipungkiri melihat banyaknya pembangunan yang sedang dikerjakan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sangat disayangkan mengingat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajeman Keselamataan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Kontruksi Bidang Pekerjaan Umum, mewajibkan pekerja kontruksi memenuhi syarat-syarat tentang keamaanan, keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi.

Meski pengadaan K3 dinilai cukup tinggi namun hal ini sangat lah penting baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan. Pengadaan K3 adalah upaya agar dapat mengindari atau meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja pada saat proses kerja.

Sumber Photo: Tirto.id

Dilihat dari setahun terakhir banyak terjadi kecelakaan kerja yang menelan korban jiwa baik luka ringan, cacat permanen hingga meninggal dunia. Hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut penyebeb terjadinya kecelakaan kerja. Apakah waktu kerja yang melampaui batas sehingga pekerja kelelahan dan tidak dalam keadaan yangt baik, atau tidak berjalan dengan baiknya sop k3 sehingga terjadi kelalaian yang berdampak fatal.

Yang sangat disayangkan adalah hal ini terjadi oleh persahaan ternama bahkan dibawah naungan BUMN yang sudah memiliki track record yang baik dalam pembangunan namun belakangan mengalami beberapa kejadian yang sangat mengecewakan.

Diharapkan perusahaan dibidang konstruksi lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja salah satu cara dengan memeperbaiki sistem dan menjalankan SOP K3 dengan baik sehingga dapat meminimalisir nya kecelakaan yang ada khusunya di bidang konstruksi.

Mengajarkan Pendidikan Kewirausahaan

Dr, Zaroni CISCP, CFMP –  Chief Financial Officer (CFO) Pos Logistik Indonesia / Pengajar pada Program Executive Learning Institute – Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta / Dosen Magister Teknik Industri Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Mengajarkan Pendidikan Kewirausahaan

Kemanfaatan wirausaha bagi ekonomi tidak diragukan lagi. Aktivitas usaha yang dijalankan wirausaha tidak hanya memberikan hasil ekonomi bagi diri wirausaha dan keluarganya, namun nilai ekonomi yang dihasilkan mampu menggerakkan dan menghidupkan ekonomi bagi masyarakat luas. Para ekonom menyebutnya dampak multiplier karena adanya trickle-down effect.

Masalahnya, jumlah dan kualitas wirausaha di Indonesia masih relatif kecil. Tidak lebih dari 1% dari penduduk total di Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir jumlah angka absolut wirausaha di Indonesia semakin meningkat.

Dalam beberapa tahun terakhir, minat para pemuda dan lulusan perguruan tinggi untuk memilih menjalankan usaha alih-alih menjadi pegawai atau pekerja, semakin tinggi. Antusiasme generasi muda dan mahasiswa khususnya untuk menekuni usaha perlu disiapkan dengan baik. Kewirausahaan dapat diajarkan di bangku sekolah, ruang-ruang kelas di perguruan tinggi, dan bahkan kewirausahaan dapat disimulasikan dalam praktik-praktik di ruang laboratorium.

Menjalankan usaha menuntut keahlian, ketrampilan, dan mental pejuang untuk mengenali masalah, peluang, serta mengelola sistem dan model bisnis, sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi atas suatu produk atau jasa.

Karakteristik wirausaha

Pengenalan masalah dan menemukan akar masalah merupakan langkah awal dan penting dalam memulai usaha. Masalah ada di mana-mana. Kejelian dalam mengenali masalah dalam berbagai konteks dan perspektif merupakan peluang usaha.

Masalah ini bisa berupa ketiadaan solusi yang tepat atas kebutuhan konsumen atau masyarakat luas terhadap produk dan jasa. Konsumen menginginkan dan membutuhkan produk atau jasa, namun belum ada produk atau jasa yang menyediakannya. Dalam ilmu strategi pemasaran, situasi ini dikenal dengan unmet demand. Mengubah masalah menjadi peluang dan memberikan solusi atas masalah merupakan pemikiran dan terobosan yang dihasilkan dari seorang wirausaha.

Solusi masalah ini tidak harus dengan menyediakan produk atau jasa yang sama sekali baru. Seringkali solusi ini hanya berupa cara atau konteksnya yang baru.

Permasalahan kemacetan di banyak kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan misalnya, warga kota tersebut memerlukan sarana dan akses transportasi yang mudah, nyaman, dan lancar. Solusi transportasi bukanlah solusi baru. Dari dulu transportasi disediakan melalui taksi, angkutan kota, ojek, dan commuter line. Manakala kemudian hadir solusi transportasi berbasis on-line seperti Grab dan Go-Jek, dapat memenuhi unmet demand ini dengan menawarkan kemudahan akses, fleksibel, dan lancar.

Orang-orang yang mampu secara jeli dalam melihat permasalahan, kemudian mencari solusi atas permasalahan inilah yang membedakan dengan orang lain. Merekalah sejatinya wirausaha.

Bila masalah sudah dipetakan dan solusi masalah telah dikembangkan, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan solusi masalah menjadi produk atau jasa yang memiliki nilai komersial. Dalam hal ini, seorang wirausaha harus mampu mengkomersialisasikan ide menjadi solusi produk atau jasa. Seberapa cepat dan tepat (timing) dalam mengkomersialkan ide menjadi produk dan jasa yang bernilai komersial merupakan hal yang krusial. Dalam hal ini diperlukan kegesitan eksekusi.

Eksekusi bisnis memerlukan pengelolaan dalam semua aspek fungsi-fungsi manajemen bisnis, seperti pemasaran, operasi, produksi, teknologi, keuangan, sumber daya manusia, layanan konsumen, dan lain-lain. Seorang wirausaha memerlukan pemahaman dan ketrampilan dalam pengelolaan bisnis.

Pengelolaan manajemen bisnis menuntut keahlian dan ketrampilan komunikasi, relationship, dan kolaborasi, baik dengan kolega, bawahan, mitra usaha, dan para pemangku kepentingan untuk mendukung kemajuan usahanya.

Model Pembelajaran

Membentuk karakteristik wirausaha merupakan tantangan bagi pendidikan di Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah kewirausahaan dapat diajarkan di bangku pendidikan, seperti perguruan tinggi? Bagaimana mengajarkan kewirausahaan di perguruan tinggi secara efektif?

Umumnya pembelajaran mencakup ranah kognitif dan afektif. Ranah kognitif banyak berhubungan dengan pengetahuan dan keahlian. Sementara afektif lebih kepada ketrampilan dan perilaku.

Pengajaran kewirausahaan di perguraan tinggi umumnya sebatas kognitif, mengenalkan dan menyampaikan pengetahuan manajemen bisnis kepada para mahasiswa. Akibatnya, lulusan perguruan tinggi hanya pintar teori manajemen bisnis, namun mereka kesulitan menerapkan teori untuk mengenali masalah, peluang, dan memberikan solusinya sesuai konteks lingkungan bisnis yang dihadapi.

Pembelajaran kewirausahaan di perguruan tinggi perlu diperkaya dengan simulasi, penciptaan ide bisnis (business creation), dan menjalankan bisnis dengan menerapkan pengetahuan manajemen.

Berwirausaha atau menjalankan usaha sangatlah kompleks dan dinamis. Pengalaman berharga dari para wirausaha perlu disusun dalam bentuk case study untuk dicatat, didokumentasikan, dan diajarkan ke para mahasiswa, agar mereka tidak harus jatuh ke lubang yang sama dengan mengalami berbagai kegagalan-kegagalan karena ketidaktahuan atau ketidaksiapan dalam menjalankan usaha.

Peran kampus atau perguruan tinggi dalam mengajarkan kewirausahaan dilakukan dengan cara memberikan asistensi dan coaching bagi para mahasiswa yang menjalankan usaha sejak mereka masih kuliah.

Mahasiswa haruslah benar-benar diajarkan untuk menjalankan usaha secara riil. Tidak hanya pengetahuan di kelas, namun mereka harus mengelola bisnis. Mulai dari identifikasi unmet demand, solusi masalah, prototype produk atau jasa, serta pengorganisasian untuk pengelolaan aspek-aspek fungsi manajemen secara komprehensif.

Kampus memfasilitasi dengan sarana laboratorium, seperti laboratorium penyaringan ide bisnis, laboratorium uji prototype produk, laboratorium riset pasar dan pemasaran, laboratorium proses produksi, pengepakan, distribusi, keuangan, dan sebagainya.

Dalam menjalankan usaha ini mahasiswa membentuk kelompok. Mereka berpatungan dalam penempatan dana untuk sumber pemodalan. Dari modal tersebut kemudian mereka memutuskan investasi bisnis yang akan dimasuki. Selanjutnya mereka menjalankan usaha dengan asistensi dan coaching dari mentor.

Mentor memberikan asistensi dan coaching untuk meningkatkan skala bisnis usaha mahasiswa. Mentor ini bisa berasal dari dosen, praktisi profesional, atau pengusaha tulen. Gabungan dari berbagai latar belakang pengetahuan dan pengalaman para mentor ini akan memberikan warna dalam menciptakan wirausahawan yang dilahirkan dari lulusan perguruan tinggi.

Tolok ukur keberhasilan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi adalah jumlah wirausaha muda dari mahasiswa atau lulusan perguraan tinggi di berbagai sektor usaha, khususnya usaha kreatif. Peningkatan skala usaha, seperti peningkatan penjualan, penambahan basis pelanggan, jumlah pekerja, aset, laba, dan lain-lain menjadi indikator keberhasilan proses pembelajaran kewirausahaan.

***
Disadari bersama bahwa wirausaha menjadi salah satu indikator daya saing dan ketahanan ekonomi suatu bangsa. Perguruan tinggi berperan penting dalam proses pembelajaran kewirausahaan ini dengan pendekatan yang lebih efektif, sehingga mampu menghasilkan menerapkan pengetahuan menjadi solusi dan model bisnis yang dijalankan para mahasiswa. Mahasiswa tidak harus menunggu lulus untuk menjadi seorang wirausaha.

Bandung, 19 Mei 2018

Jejak Digital

Fathul Wahid, Ph.D. Dosen Program Magister Informatika, Universitas Islam Indonesia (UII), Peminat Studi TIK di sektor Publik dan untuk Pembangunan. Saat ini dia adalah Chief Information Officer UII.

– – –

Jejak Digital

SEBUAH email yang masuk siang itu membuat saya dan beberapa kawan dosen di jurusan, tersenyum kecut dan sekaligus merasa kasihan. Seorang lulusan meminta penggatian berkas digital skripsi yang diunggah di repositori. Apa pasal?

Calon pasangannya mempunyai sebuah permintaan kepadanya untuk menghapus nama seseorang yang termaktub dalam daftar ucapan terima kasih skripsinya. Tentu, permintaan tersebut tidak kami kabulkan. Skripsi adalah dokumen akademik resmi.

Moral apa yang kita bisa petik? Kawan saya mengatakan, “jejak digital itu sangat kejam.” Saya sepakat. Terlalu banyak kisah di media daring, khususnya media sosial, yang memperkuat pendapat ini . Ketika seseorang ‘berulah’ dan memancing kemarahan banyak orang, tidak jarang dia ‘ditelanjangi’ dengan bukti dari jejak digital lampaunya. Bahkan, Pemerintah Amerika Serikat, menggunakan jejak digital di media sosial lima tahun terakhir sebagai salah satu dasar penerbitan visa pengunjung.

Sampai hari ini, masih banyak pengguna media sosial yang tidak sadar bahwa, layar gawai merupakan pintu gerbang ruang publik. Saat ini, pembatas ruang privat dan publik menjadi sangat tipis. Konten yang ke luar dari gawai ke media sosial laksana binatang binal keluar dari kandang. Kendali tidak lagi menjadi milik kita.

Kita bisa memproduksi konten di manapun, bahkan di kamar kecil yang pengap sekalipun, selama gawai terkoneksi Internet. Konten dapat dengan mudah menjadi viral di media daring tanpa seorang pun dapat mengendalikannya. Konten dan peredarannya akan membuat jejak digital. Sialnya, umur jejak ini berbeda dengan jejak kaki di tepi pantai yang mudah tersapu ombak. Jejak digital tetap ada selama repositori daring masih menyimpannya. Kita dapat menghapus jejak digital awal di halaman sosial media kita. Namun, siapa yang dapat menjamin bahwa konten tersebut tidak tersalin di tempat lain.

Apa yang bisa kita lakukan? Yakinkan bahwa konten yang kita unggah ke media daring atau kita sebar mempunyai manfaat. Manfaat bisa mewujud dalam banyak bentuk, mulai dari membagi kebahagian karena mendapat nikmat, menjalin persahabatan, menebar inspirasi, memompa semangat, sampai dengan menasihati diri sendiri dan orang lain. Pastikan ada unsur kebaikan di sana. Sebaliknya, hindari konten yang memantik fitnah, menebar kebencian, mengusik kedamaian, membuat polarisasi sosial, membunuh empati, dan melukai hati. Pesan Nabi Muhammad beberapa abad lalu masih valid sampai detik ini : “Katakanlah yang baik atau diam.”

Jejak digital dari konten ini akan menjadi wajah kita, membentuk konsepsi orang atas kita. Bisa jadi, saat ini, kita sudah berubah dan hijrah. Walapun konten negatif yang kita produksi bertahun-tahun lalu masih tersimpan di repositori daring dan masih dijadikan rujukan orang, bahkan anak-cucu, dalam melihat kita. Baca lagi ilustrasi pembuka tulisan ini. Konten produksi kita dapat menjadi sumber stigma.

Saat ini, adagium ‘mulutmu harimaumu’ perlu dilengkapi dengan ‘jarimu harimaumu’. Karenanya, tinggalkan jejak digital yang baik. Hati-hati dengan jari-jari kita!Jika tidak, penyesalan pasti muncul di kemudian hari.

Momentum Ramadan ini, ketika muslim diminta melatih kendali diri dan menebar manfaat untuk sesama, nampaknya sangat tepat untuk memulai gerakan ini. Mari!

Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 18 Mei 2018)

Mengelola Piutang

Dr, Zaroni CISCP, CFMP –  Chief Financial Officer (CFO) Pos Logistik Indonesia / Pengajar pada Program Executive Learning Institute – Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta / Dosen Magister Teknik Industri Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Mengelola Piutang

Umumnya, perusahaan penyedia jasa logistik melayani pelanggan kategori bisnis atau sering dikenal dengan Business to Business (B2B). Karakteristik pelanggan B2B ini adalah melakukan pembelian secara kredit. Bagi perusahaan penyedia jasa logistik, penjualan secara kredit akan menimbulkan piutang. Piutang merupakan sumber utama modal kerja perusahaan. Piutang menjadi sumber likuiditas perusahaan untuk mendanai kegiatan operasional. Pengelolaan piutang yang efektif akan dapat menjamin ketersediaan kas untuk menjaga likuiditas dan kelangsungan operasional perusahaan.

Sebagian besar perusahaan melakukan transaksi penjualan barang dan jasa ke pelanggannya secara kredit. Kebijakan penjualan secara kredit selain memberikan manfaat bagi pelanggan – karena mereka dapat memperoleh barang dan jasa terlebih dahulu, baru pelanggan melakukan pembayaran kemudian, juga perusahaan dapat mengikat pelanggan dalam jangka panjang melalui perjanjian kerjasama.

Penjualan barang dan jasa secara kredit umumnya didasarkan pada kesepakatan dalam kontrak yang menyebutkan ketentuan dan syarat pembayaran (term of payment). Ketentuan term of payment (ToP) “Net 30”, artinya pembayaran dilakukan dalam waktu sampai 30 hari dari tanggal invoice. Net 30 bisa diganti dengan Net 15 atau Net 40.

Ketentuan term of payment dapat juga dinyatakan dalam “2/10, Net 30”, artinya pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 2% bila pembeli melakukan pembayaran dalam waktu 10 hari sejak tanggal invoice, dan jatuh tempo seluruh pembayaran sampai 30 hari sejak tanggal invoice.

Bagi perusahaan sebagai pembeli, keputusan apakah akan menggunakan diskon atau tidak dapat didasarkan pada pertimbangan cost of fund. Dalam term of payment 2/10, Net 30, misalnya, perusahaan dapat menghitung effective annual rate (EAR). Contoh, transaksi pembelian Rp100 juta, dengan ToP 2/10, Net 30, bila perusahaan mengambil diskon, maka perusahaan harus melakukan pembayaran maksimal 10 hari sejak tanggal invoice agar mendapatkan diskon 2% x Rp100 juta = Rp2 juta. Dalam hal ini perusahaan hanya membayar sebesar Rp100 juta – Rp2 juta = Rp98 juta.

Perusahaan akan membandingkan apakah mengambil diskon 2% dengan pinjam modal kerja dari bank atau tidak mengambil diskon. Perhitungan effective annual rate (EAR) sebagai berikut:

  • Mengambil diskon 2%, dengan pinjam modal kerja dari bank Rp98 juta, interest rate selama (30 – 10 = 20 hari) adalah Rp 2 juta/Rp98 juta = 2,04%, maka EAR selama 365 hari adalah: EAR = (1 + r)n -1 atau EAR = (1,0204)365/20 – 1 = 44,6%.
  • Bila interest rate pinjaman modal kerja bank rata-rata per tahun 11%, maka perusahaan sebaiknya mengambil diskon 2% tersebut, dengan cara pinjam modal kerja Rp98 juta selama jangka waktu 20 hari, dengan membayar bunga pinjaman 2% x 20/365 x Rp98 juta = 397, jauh lebih kecil daripada Rp2.000.000 dari diskon yang diperoleh.

Akuntansi Piutang

Penjualan barang dan jasa secara kredit akan berimplikasi piutang (receivable). Piutang merupakan aset lancar perusahaan yang cukup signifikan. Implikasinya, perusahaan harus memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan piutang. Piutang yang telah tertagih menjadi sumber penerimaan kas untuk menjaga likuiditas perusahaan.

Istilah piutang merujuk hak perusahaan atas sejumlah nilai tagih yang telah jatuh tempo baik dari individual maupun perusahaan. Piutang diharapkan dapat ditagih untuk menjadi kas.

Dari perspektif keuangan, piutang dikelompokkan berdasarkan estimasi jangka waktu tertagihnya. Berdasarkan jangka waktu penagihan piutang, piutang dibedakan menjadi piutang lancar (current receivables) dan piutang tidak lancar atau jangka panjang (non-current receivables).

Piutang lancar atau piutang jangka pendek merupakan piutang yang diharapkan dapat tertagih dalam waktu paling lama satu tahun, atau sesuai siklus operasi perusahaan, mana yang lebih cepat. Sementara piutang tidak lancar atau piutang jangka panjang merupakan piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan.

Selain pengelompokkan piutang berdasarkan jangka waktu penagihan, perusahaan juga mengelompokkan piutang berdasarkan jenis piutang atau sumber piutang: (1) piutang yang berasal dari kegiatan operasional bisnis (trade receivable) dan (2) piutang yang berasal bukan dari operasional bisnis (non-trade receivable).

Trade receivable, umumnya nilainya cukup signifikan, perusahaan membaginya ke dalam piutang dagang (accounts receivable) dan piutang wesel atau wesel tagih (notes receivable). Bedanya accounts receivable dengan notes receivable, kalau accounts receivable hanya didasarkan pada tagihan (invoice) yang menyebutkan hak tagih perusahaan atas sejumlah nilai nominal tertentu sesuai dengan jatuh tempo term of payment yang disepakati dalam transaksi penjualan barang dan jasa. Sementara notes receivable, hak tagih perusahaan dinyatakan secara tertulis dalam promissory note yang menyebutkan nilai nominal, tanggal jatuh tempo, dan tingkat bunga.

Isu accounting yang terkait dengan accounts receivable mencakup: (1) Pengakuan accounts receivable dan (2) Penilaian dan pelaporan accounts receivable.

Pengakuan accounts receivable. Prinsipnya, pencatatan pengakuan accounts receivable dilakukan pada saat barang diserahkan dan jasa diselesaikan. Pada perusahaan jasa, pencatatan pengakuan accounts receivable dilakukan dengan mendebit Accounts Receivable dan mengkredit Revenue. Sementara pada perusahaan dagang dan manufaktur, pencatatan pengakuan accounts receivable dilakukan dengan cara mendebit Accounts Receivable dan mengkredit Sales.

Penilaian dan pelaporan accounts receivable. Manakala perusahaan telah mencatat pengakuan accounts receivable atas penjualan secara kredit, persoalan berikutnya adalah bagaimana menilainya atau mengukurnya pada pelaporan keuangan di Laporan Posisi Keuangan. Perusahaan melaporan account receivable sebagai aset lancar pada Laporan Posisi Keuangan. Penentuan berapa nilai accounts receivable yang harus dicatat didasarkan pada nilai accounts receivable yang diperkirakan dapat ditagih (net realizable value). Standar akuntansi keuangan mensyaratkan bahwa accounts receivable dilaporkan sebagai aset lancar dalam Laporan Posisi Keuangan sesuai dengan net realizable value.

Berdasarkan standar akuntansi keuangan ini, perusahaan mengalokasikan provisi atas nilai accounts receivable yang diperkirakan tidak dapat tertagih. Pertimbangannya, tidak semua accounts receivable perusahaan dapat ditagih pada saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan term of payment dengan pelanggan.

Dalam beberapa kondisi, perusahaan mengalami kesulitan untuk melakukan penagihan accounts receivable. Penyebabnya antara lain, pelanggan mengalami kesulitan likuiditas, sehingga pelanggan tidak dapat membayar kewajiban penyelesaian piutang tepat waktu. Selain itu, banyak piutang yang tidak dapat ditagih karena ketidaklengkapan administrasi kontrak transaksi penjualan, keakuratan dan kelengkapan lampiran invoice, dan lain-lain.

Provisi atas piutang yang tidak dapat ditagih menggunakan dua metode (Kimmel, Weygandt, dan Kieso, 2017), yaitu: (1) metode penghapusan langsung (direct write-off method), dan (2) metode pencadangan (allowance method).

Pada metode penghapusan langsung, perusahaan melakukan penghapusan langsung atas piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih per pelanggan. Penghapusan langsung atas piutang yang tidak dapat ditagih dengan mendebit sebagai bad debt expense dan mengkredit accounts receivable pelanggan. Metode ini mencatat penghapusan piutang secara langsung sesuai nilai aktual kerugian dari piutang pelanggan yang diperkirakan tidak dapat ditagih.

Penggunaan metode langsung dalam pencatatan uncollectible accounts akan dapat mengurangi nilai kegunaan informasi akuntansi, baik dalam laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi komprehensif. Karenanya, standar akuntansi tidak membolehkan menggunakan metode direct write- off ini dalam pencatatan uncollectible accounts.

Umumnya penghitungan berapa estimasi uncollectible accounts dapat didasarkan pada nilai penjualan atau nilai piutang.

Penghitungan uncollectible accounts dari penjualan dengan pertimbangan bahwa dari penjualan kredit total selama tahun berjalan, berapa persen yang diperkirakan tidak dapat tertagih. Nilai penjualan kredit tahun berjalan yang tidak dapat tertagih ini selanjutnya diperhitungkan sebagai “Beban Penyisihan Piutang” atau “Bad Debts Expense” dan menambahkan “Cadangan Penyisihan Piutang” atau “Allowance for Doubtful Accounts”.

Sementara penghitungan uncollectible accounts dari piutang didasarkan pada persentase dari umur piutang (aging the accounts receivable). Perusahaan perlu menyiapkan daftar umur piutang per pelanggan, kemudian menentukan persentase piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih dari setiap kelompok umur piutang.

Contoh penghitungan uncollectible accounts dari umur piutang. PT Jasa Logistik Indonesia (JLI) menyusun Daftar Umur Piutang untuk menentukan estimasi piutang yang tidak dapat tertagih posisi 31 Desember 2017. Kebijakan akuntansi PT Jasa Logistik Indonesia menetapkan persentase piutang yang tidak dapat teragih sesuai kelompok umur piutang sebagai berikut:

Berdasarkan tabel tersebut, estimasi piutang tidak tertagih total posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp2.228. Bila saldo “Allowance for doubtful accounts” PT Jasa Logistik Indonesia per 31 Desember 2017 sebesar saldo kredit Rp528, “Allowance for Doubtful Accounts” di-adjust sebesar Rp1.700 (Rp2.228 – 528), maka JLI mencatat jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Manajemen piutang
Perusahaan perlu mengelola piutang secara efektif. Piutang yang tidak tertagih akan mengganggu likuiditas perusahaan. Perusahaan menggantungkan sumber penerimaan kasnya dari penagihan piutang.

Berk dan DeMarzo (2017) memberikan panduan pengelolaan piutang sebagai berikut:
1. Menetapkan kebijakan kredit.
2. Menetapkan ketentuan term of payment.
3. Menetapkan kebijakan penagihan piutang.

Kebijakan kredit. Perusahaan perlu menetapkan kebijakan kredit dalam keputusan transaksi penjualan kepada pelanggan. Transaksi penjualan merupakan hasil closing proses penjualan yang dilakukan oleh tim sales force perusahaan. Dalam memberikan fasilitas pembayaran kredit, perusahaan perlu memastikan tingkat risiko kredit setiap pelanggan.

Analisis risiko kredit pelanggan didasarkan pada pertimbangan antara lain tingkat likuiditas pelanggan, prospek dan risiko bisnis pelanggan, rekam jejak pelanggan, dan bila memungkinkan perusahaan agar mendapatkan informasi peringkat kredit (credit rating) pelanggan.

Ketentuan term of payment. Kebijakan berapa lama jangka waktu pembayaran seringkali didasarkan pada siklus operasi atas transaksi penjualan barang dan jasa. Pada perusahaan dagang, siklus operasi mulai dari saat pembelian merchandise inventory sampai dengan transaksi penjualan. Kebijakan penetapan ToP umumnya dapat ditentukan dengan pasti, misalnya 10 hari, 20 hari, atau 30 hari sejak tanggal invoice.

Pada perusahaan manufaktur, siklus operasi lebih lama, karena dimulai dari pembelian raw material, proses produksi, sampai transaksi penjualan finished goods. Kebijakan penetapan ToP pada perusahaan manufaktur agar memperhitunghkan kecukupan modal kerja perusahaan. Umumnya, perusahaan manufaktur menetapkan kebijakan ToP “Net 30”.

Sementara perusahaan jasa, siklus operasinya relatif bervariasi, tergantung pada jenis jasanya. Pada perusahaan logistik, siklus operasi dimulai pada saat pick-up sampai penyerahan kiriman di lokasi penerima. Siklus operasi perusahaan logistik bisa 10 hari, 30 hari, bahkan sampai 40 hari. Penetapan ToP pada perusahaan jasa umumnya 15 hari dan30 hari.

Kebijakan term of payment perlu mempertimbangkan kebijakan diskon. Diskon diberikan kepada pelanggan dengan maksud untuk mempercepat pembayarannya. Perusahaan perlu menetapkan kebijakan diskon baik ketentuan berapa persentase diskon maupun periode diskon.

Kebijakan penagihan piutang. Manakala barang telah diserahkan atau pekerjaan telah selesai dilaksanakan, perusahaan mengirimkan invoice kepada pelanggan. Perusahaan perlu memonitor pembayaran tagihan dari pelanggan dan menetapkan unit atau pihak mana yang secara intensif melakukan tugas penagihan ke pelanggan.

Pengukuran kinerja pengelolaan piutang
Perusahaan perlu mengukur kinerja pengelolan piutang. Pengukuran kinerja pengelolaan piutang dilakukan dengan evaluasi kinerja accounts receivable days dan aging schedule.

Accounts receivable days. Accounts receivable days atau sering dikenal dengan collection periods merupakan rata-rata jumlah hari piutang yang dihitung sejak tanggal invoice sampai dengan penerimaan kas dapat diperoleh dari penagihan piutang. Jika kebijakan term of payment katakanlah “Net 30”, namun ternyata rata-rata outstanding piutang 50 hari, maka pelanggan terlambat 20 hari dalam melakukan pembayaran tagihan.

Accounts receivable days dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: (kiri) Sementara receivable turnover ratio dihitung dengan cara (kanan)

Accounts receivable days menunjukkan likuiditas dan efektivitas pengelolaan piutang. Semakin kecil
accounts receivable days, maka perusahaan semakin likuid dan efektif dalam mengelola piutangnya.

Aging schedule. Aging schedule mengelompokkan piutang berdasarkan kategori umur piutang. Aging schedule sebaiknya disusun secara periodik. Perusahaan harus memonitor aging schedule untuk memastikan efektivitas pengelolaan piutang.

Contoh aging schedule disajikan sebagai berikut:

Perusahaan dapat menganalisis efektivitas pengelolaan piutang berdasarkan aging schedule tersebut. Bila persentase piutang lebih banyak kategori “bottom-heavy”, yaitu days outstanding lebih dari 31 hari, sementara ToP-nya Net 30, maka perusahaan perlu segera melakukan evaluasi dan perbaikan atas pemberian kredit, ketentuan term of payment, dan penagihan piutang.