Dukungan Forensika Digital dalam Reformasi Perpajakan.

Yudi Prayudi, S.Si., M.Kom., Kepala Pusat Studi Forensika Digital (Pusfid) Universitas Islam Indonesia, mendampingi kunjungan industri, mahasiswa konsentrasi Forensika Digital Magister Teknik Informatika Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia (PPs FTI UII) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia, Jakarta.

Kunjungan Industri - Digital Forensik - Direkorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI - Magister Teknik Informatika PPs FTI UII - Jerri Irgo

Delegasi PPs FTI UII disambut langsung Direktur Direktorat Penegakan Hukum DJP, Yuli Kristiono, didampingi Joni Isparianto, Kasubdit Forensika dan Barang Bukti di lantai 3 Gedung Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan di Jl Gatot Subroto Jakarta Selatan. (13 Desember 2017).

Yuli Kristiono, menyampaikan “Perlu adanya sinergi antara DJP dan Perguruan Tinggi, take and give yang bermanfaat, ini menjadi penting, agar eksistensi kita dapat diterima sepenuhnya” ujarnya saat membuka kegiatan kunjungan industri dengan tema Implementasi Forensik Digital dalam Mendukung Reformasi Perpajakan di Indonesia menjadi tema kegiatan kunjungan industri tahun 2017.

Yuli menambahkan “Bukan sekedarnya, namun dapat diperluas dengan berkolaborasi yang dapat menjawab tantangan dan harus dapat diterima masyarakat” tegasnya

Selanjutnya Joni dalam paparannya menjelaskan bahwa ada “Peningkatan target penerimaan pajak setiap tahun, pada APBN 2017 menetapkan penerimaan perpajakan Rp1.498,9 triliun atau mencapai 85,6% dari pendapatan negara. Program reformasi perpajakan secara komprehensif, yaitu antara kebijakan dan administrasi serta penegakan hukum di bidang perpajakan dan penggunaan Teknologi Informasi oleh Wajib Pajak, dengan hal tersebut DJP memandang perlu metode khusus untuk memperoleh data elektronik, dengan Forensik Digital melalui pengembangan unit Forensik Digital” ujar Joni

Materi : Implementasi Forensik Digital dalam Mendukung Reformasi Perpajakan di Indonesia Direktorat Jenderal Pajak

Menjawab tantangan tersebut, DJP sudah membentuk “Sub Direktorat Forensik dan Barang Bukti, yang disahkan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2016 dengan melakukan perencanaan strategis, pengembangan SOP, pelatihan SDM, turun lapangan, dan evaluasi Forensik Digital melalui pengembangan Gugus Tugas Forensik Digital di setiap kanwil” pungkas Joni

Jerri Irgo