Pengamat Perkembangan IT Picu Model Ekonomi Kolaboratif

Dalam kasus Uber dan Grab yang menggantikan taksi konvensional

VIVA.co.id – Munculnya teknologi informasi dalam dunia bisnis memang tak bisa lagi dibendung. Secara tidak langsung, IT dalam bisnis akan menghilangkan perantara (disintermediation) dan memunculka perantara baru (intermediary).

Dosen Program Magister Teknik Informatika, Universitas Islam Indonesia, Fathul Wahid PhD, mengatakan bahwa munculnya intermediary sudah dapat dirasakan mulai dari peran teller bank yang digantikan mesin ATM, atau petugas call center digantikan dengan mesin penjawab, surat pos digantikan email, bahkan belajar tidak lagi ‘harus’ dengan guru tetapi dengan konten di Internet.

Selain itu, lanjutnya, TI telah memungkinkan terbukanya model ekonomi baru, ekonomi kolaboratif (wikinomics), seperti wikipedia yang merupakan hasil ‘keroyokan’, kolaborasi massal.
Istilah wikinomics dimunculkan pertama kali pada 2006 oleh Don Tapscott dan Anthony D. William dalam buku dengan judul sama. Istilah serupa, crowdsourcing, diperkenalkan pada tahun yang sama oleh Jeff Howe pada Majalah Wired.

Seperti adanya aksi demo penolakan transportasi berbasis online di Jakarta. Aksi itu digelar oleh pengemudi taksi konvensional yang merasa terancam dengan hadirnya layanan transportasi berbasis TI, seperti Go-jek dan UberTaxi.
Menurut dia, penolakan atas hadirnya model bisnis baru ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain, dengan alasan dan solusi yang beragam. Beberapa negara pemrotes di antaranya Prancis yang menuntut UberTaxi ditutup dan bahkan dikenai denda. Namun, di Inggris, kehadiran UberTaxi dianggap tidak melanggar hukum.

“Di Indonesia masih belum ada keputusan apapun,” ujarnya, Rabu 23 Maret 2016.

Dikatakannya, penggunaan aplikasi dalam bisnis transportasi tersebut telah memunculkan model ekonomi kolaboratif antara penyedia aplikasi dan para pemilik atau pengemudi kendaraan.

“Konsep ride-sharing adalah bentuk khusus ekonomi kolaboratif. Aplikasi telah menjadi perantara baru,” jelasnya.
Munculnya layanan transportasi berbasis aplikasi adalah sebuah inovasi yang menguntungkan konsumen karena menambah pilihan layanan. Hal ini, juga sekaligus menjadi ancaman para pemain lama dengan pola pikir konvensional.

“Karenanya, saat ini, banyak pelaku bisnis taksi konvensional yang telah memperkenalkan penggunaan kanal aplikasi sebagai perantara baru antara perusahaan dan konsumen. Mereka yang terlalu menikmati zona nyamannya tanpa berinovasi, pasti akan terlibas, cepat atau lambat,” ujarnya lagi.

Namun, mengapa menjadi masalah? Fathul menjabarkan implementasi TI pastilah menempati sebuah konteks, bukan di ruang hampa. Dari kacamata TI, paparnya, hal ini adalah perkembangan yang tidak terelakkan, sebuah keniscayaan yang tidak bisa dibendung.

“Serta merta melarangnya adalah pilihan konyol namun membiarkan perkembangannya tanpa kesepakatan sosial baru juga tidak bijak,”tuturnya.

Sumber : VIVA

Akademisi Transportasi Berbasis Aplikasi Untungkan Konsumen

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Layanan transportasi berbasis aplikasi dalam jaringan menguntungkan konsumen karena menambah pilihan layanan, kata dosen Program Magister Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fathul Wahid.

“Penggunaan aplikasi dalam bisnis transportasi tersebut telah memunculkan model ekonomi kolaboratif antara penyedia aplikasi dan para pemilik atau pengemudi sepeda motor atau mobil,” katanya di Yogyakarta, Rabu (23/3).

Menurut dia, konsep “ride-sharing” adalah bentuk khusus ekonomi kolaboratif. Aplikasi dalam jaringan telah menjadi perantara baru antara perusahaan transportasi dengan konsumen.

“Oleh karena itu, saat ini banyak pelaku bisnis transportasi yang telah mengenalkan penggunaan kanal aplikasi sebagai perantara baru antara perusahaan dengan konsumen,” kata Fathul.

Namun demikian, kata dia, hal itu menjadi ancaman para pemain lama dengan pola pikir konvensional. Mereka yang terlalu menikmati zona nyamannya tanpa berinovasi, pasti akan terlibas, cepat atau lambat.

Ia mengatakan implementasi teknologi informasi pasti menempati sebuah konteks, bukan di ruang hampa sehingga ada aktor, praktik, dan norma yang mempengaruhi, yang seringkali tidak steril dari kepentingan.

Dari kaca mata teknologi informasi, kata dia, transportasi berbasis aplikasi dalam jaringan itu merupakan perkembangan yang tidak terelakkan, sebuah keniscayaan yang tidak bisa dibendung.

“Dengan demikian, serta merta melarangnya adalah pilihan ‘konyol’, namun membiarkan perkembangannya tanpa ‘kesepakatan sosial baru’ juga tidak bijaksana. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur hal itu,” kata Fathul.

Sumber : Republika On-Line