Profesi Investigator Forensik Digital Miliki Peluang Karir yang Menjanjikan

Semakin tingginya ancaman kejahatan siber telah membuat perusahaan-perusahaan dan institusi pemerintah meningkatkan kewaspadaannya. Sebagaimana mengutip data dari PwC (PricewaterhouseCoopers) dan RSA Security LLC, cybercrime telah menjadi ancaman serius dengan nilai kerugian secara global menyamai pendapatan nasional sebuah negara. Untuk mencegah dan menanggulangi hal itu, telah berkembang sebuah ilmu yakni forensik digital yang berupaya menggali dan menganalisis barang bukti digital untuk mengungkap pelaku kejahatan siber. Namun sayangnya, para ahli dan praktisi forensik digital hingga saat ini jumlahnya masih sangat terbatas.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Studi Forensika Digital (PUSFID) UII, Yudi Prayudi, M.Kom kepada awak media yang menghadiri jumpa pers penyelenggaraan acara Hacking and Digital Forensic Exposed (HADFEX). Acara berlangsung di Indoluxe Hotel, Jalan Palagan Tentara Pelajar, Jogja pada Sabtu (28/11).

“Di kalangan penegak hukum sendiri, penyidik yang memiliki kemampuan sebagai investigator digital masih di bawah 10%. Sebagian besar justru diambil alih oleh pihak swasta yang dikenal sebagai private investigator”, katanya. Sudah bukan rahasia lagi, jika institusi perbankan, asuransi, dan perusahaan multinasional kerap memakai jasa profesi ini untuk melindungi institusinya dari ulah penjahat siber. Bahkan, secara internal mereka terkadang memiliki unit tersendiri untuk menangani kasus yang mengarah pada cybercrime.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa prospek profesi investigator digital ke depannya akan memberi peluang karir yang menjanjikan. Sebab tingginya kebutuhan akan keahlian digital forensic di pasar belum diimbangi dengan ketersediaan sumberdaya manusia yang memadai. “Saat ini jurusan Teknik Informatika UII juga tengah fokus menyiapkan kebutuhan SDM di bidang forensika digital”, tambahnya.

Hal ini juga dibenarkan oleh AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar, salah seorang narasumber HADFEX, bahwa gaji seorang private investigator digital di luar negeri sangat tinggi. “Saya pernah mendapat tawaran untuk bekerja di Inggris sebagai investigator forensik digital, mereka menawarkan gaji fantastis karena sadar betul akan pentingnya profesi ini untuk melindungi keamanan perusahaan”, ujar pria lulusan University of Strathclyde, Skotlandia tersebut. Namun dirinya menampik tawaran itu dan lebih memilih mengabdi di Lab digital forensic Puslabfor Mabes Polri.

Beberapa narasumber lain yang juga mengisi HADFEX, antara lain Ardi K. Suteja dari ICSF (Indonesia Cyber Security Forum), Charles Lim dari Swiss German University, Yasser Hadiputra dari CISO Magazine, Roni Sadrah dari Bounga Solusi Informatika, dan Tintin Hadijanto dari EC-Council.

Diberitakan di UII.

Jurusan Teknik Informatika Menjadi Inisiator Pembentukan AFDI

Bertempat di Gedung Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat pada Tanggal 17 November 2015 yang lalu, Menteri Kominfo Rudiantara bersama dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol. Dr. Anang Iskandar membuka Kick Off Pembentukan Asosiasi Forensik Digital Indonesia (AFDI).

Suatu kehormatan bagi Jurusan Teknik Informatika UII, karena pada momen bersejarah ini diberi kesempatan untuk memberikan paparan singkat dengan tema “Digital Forensics dalam Perspektif Akademik” yang sampaikan oleh Direktur Pusat Studi Forensika Digital UII Yudi Prayudi. Dalam presentasinya, Yudi Prayudi memberikan pandangan domain Forensik Digital dalam dunia akademik termasuk di dalamnya mengenalkan profil kluster Forensika Digital UII dan beberapa hasil karya mahasiswa dalam bentuk penelitian maupun produk piranti lunak khusus bidang Forensik Digital.

Dalam perjalanan terbentuknya AFDI, Jurusan Teknik Informatika yang diwakili bapak Yudi Prayudi dan Ahmad Luthfi telah dipercaya untuk menjadi tim insiator bersama-sama dengan Direktorat Keamanan Informasi Kominfo, AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar (Kasubdid Komputer Forensik Puslabfor Mabes Polri) yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua AFDI periode 2015-2019, Ruby Alamsyah (Senior Digital Forensics Analyst), Universitas Gunadarma, dan Telkom University.

kick-off-afdi

Diberitakan di Teknik Informatika UII

AFDI Resmi Terbentuk, Dukung Polisi Lacak Jejak Digital

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung pembentukan Asosisasi Forensik Digital Indonesia (AFDI) yang digagas sejumlah praktisi Digital Forensik. “Kami mendukung diluncurkan suatu wadah baru namanya AFDI, tempat berkumpulnya para ahli yang mempunyai kapasitas di bidang forensic digital,” ujar Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Selasa, 17 November 2015.

Dukungan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Kick Off Pembentukan Asosiasi Forensik Digital Indonesia di Ruang Serbaguna Kementerian Komunikasi. AFDI ini kelak bisa membantu aparat penegak hukum untuk melacak jejak digital yang terkait dengan kriminal.

Rudiantara membuka langsung acara Kick Off Pembentukan Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang dihadiri sekitar 100 Analis Forensik Digital Indonesia. Menurut Rudiantara, dalam ranah cybercrimes, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) itu mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta ancaman pidananya.

Selain itu, UU ITE mengatur mengenai bukti digital. Bukti digital dianggap sah dan dapat diajukan ke persidangan dengan syarat bahwa informasi yang tercantum di dalamnya secara teknis dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Agar bukti digital dianggap sah dan dapat diajukan ke persidangan maka diperlukan tindakan forensik digital yang terdiri dari pengumpulan, akuisisi, pemulihan, penyimpanan, dan pemeriksaan bukti digital berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian,” ujar Rudiantara.

Rudiantara menyampaikan bahwa dalam kegiatan forensik digital, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu prosedur pemeriksaan forensik digital dan ahli yang melakukan pemeriksaan. Berkenaan dengan prosedur forensik digital saat ini, Kementerian Komunikasi sedang merumuskan rancangan peraturan menteri terkait standar panduan teknis dalam melakukan identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan pemeliharaan bukti digital berdasarkan ISO/SNI 27037. “Dibutuhkan ahli forensik digital untuk menangani tindak pidana siber,” ujar Rudiantara.

“Pembentukan Asosiasi Forensik Digital Indonesia (AFDI) bertujuan untuk menghimpun dan mengkoordinasi para analis dan peminat forensik digital dalam suatu wadah asosiasi,” ujar Kasubbid Komputer Forensik Puslabfor Mabes Polri Ajun Komisaris Besar M. Nuh Al Azhar, Selasa, 17 November 2015. Nuh menambahkan, hal tersebut bermanfaat baik untuk kemajuan anggota asosiasi sendiri maupun bagi bangsa dan negara, serta memberikan edukasi dan sosialisasi tentang forensik digital kepada masyarakat Indonesia.
Selain itu, AFDI diharapkan menjadi referensi bagi antaranggota asosiasi untuk memahami dan menambah pengetahuan tentang seluk-beluk forensik digital, serta menjadi sarana komunikasi, sarana tukar informasi, dan interaksi anggota asosiasi sehingga mampu mengakselerasi perkembangan dan penerapan forensik digital Indonesia.

“AFDI akan menjalin hubungan profesional dengan stakeholder lain, termasuk menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah,” ujar Nuh. Selain itu, Nuh menambahkan kalau AFDI akan menyusun dan mengembangkan standar kompetensi analisis forensik digital, juga kode etik profesi analis forensik digital Indonesia.

Selain Rudiantara, sejumlah pemapar yang berbicara dalam Kick Off Asosisasi Forensik Digital Indonesia antara lain Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Anang Iskandar, Dirjen Aplikasi Informatika Bambang Heru Tjahjono, serta Ruby Alamsyah (Profesional), Kasubbid Computer Forensik Puslabfor Mabes POLRI selaku Ketua Tim Formatur Pembentukan Asosiasi AKBP M. Nuh Al-Azhar, dan Kepala Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Yudi Prayudi.

Diberitakan Tempo Online